Spirit of Aqsa- Konferensi internasional untuk respons kemanusiaan darurat di Jalur Gaza yang diadakan di Amman, Yordania (KTT Amman) selesai pada Selasa (11/6/2024) waktu setempat. Acara ini diselenggarakan bersama oleh Yordania, Mesir, dan PBB, dengan partisipasi para pemimpin negara, kepala pemerintahan, serta organisasi internasional dan kemanusiaan.
KTT Amman membahas cara memperkuat respons internasional terhadap krisis kemanusiaan di Gaza, mempercepat pengiriman bantuan, dan menentukan jenis dukungan yang dibutuhkan. Para pemimpin konferensi mengeluarkan pernyataan yang mengutuk pembunuhan dan tindakan berbahaya lainnya terhadap warga sipil.
Menurut Kantor Berita Yordania (Petra), konferensi ini dipimpin bersama oleh Raja Abdullah II dari Yordania, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, dan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, dengan dihadiri oleh perwakilan dari 75 negara serta kepala organisasi kemanusiaan dan bantuan internasional.
Abdullah, Sisi, dan Guterres menyatakan “keprihatinan mendalam mereka terhadap tingginya jumlah korban jiwa, kerugian besar di kalangan warga sipil, dan krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh perang di Gaza serta serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil, serta berlanjutnya kesulitan dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan.”
Mereka mengutuk “pembunuhan, penargetan, dan tindakan berbahaya lainnya terhadap warga sipil yang melanggar hukum internasional dan hukum humaniter internasional.”
Para pemimpin juga mengutuk serangan terhadap staf PBB dan pekerja kemanusiaan lainnya, termasuk lebih dari 250 serangan terhadap sekolah UNRWA dan bangunan lainnya yang menampung pengungsi, serta pembunuhan setidaknya 193 staf UNRWA dan setidaknya 135 anak-anak mereka. Mereka menyerukan penyelidikan menyeluruh terhadap setiap kematian tersebut.
Penolakan terhadap Serangan di Rafah
Para pemimpin konferensi mengecam dampak perang di Gaza, termasuk operasi di Rafah yang memperburuk krisis kemanusiaan, dan mengutuk keras serangan terhadap kamp-kamp pengungsi Palestina.
Mereka menolak pengusiran paksa individu atau kelompok warga sipil di dalam wilayah Palestina yang diduduki, yang melanggar hukum internasional.
Mereka menekankan pentingnya mediasi yang sedang dilakukan oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat untuk mencapai gencatan senjata permanen di seluruh Gaza, pembebasan tahanan, serta memastikan dan meningkatkan distribusi bantuan kemanusiaan tanpa hambatan kepada warga sipil yang membutuhkan.
Para pemimpin konferensi mengakui peran penting organisasi kemanusiaan PBB dan pekerja kemanusiaan di Gaza, serta memuji upaya mereka dalam tetap berada di Gaza dan mendistribusikan bantuan.
Mereka juga menekankan peran penting UNRWA yang tak tergantikan dalam menyediakan bantuan dan layanan vital bagi pengungsi Palestina meskipun menghadapi tantangan dan kondisi kerja yang sulit.
Seruan untuk Gencatan Senjata Segera
Para pemimpin konferensi menyerukan gencatan senjata segera dan permanen yang harus dihormati sepenuhnya, pembebasan segera dan tanpa syarat semua tahanan, serta memastikan keselamatan dan perlakuan manusiawi mereka sesuai dengan hukum internasional.
Mereka juga menyerukan penghentian operasi di Rafah, implementasi langkah-langkah sementara yang ditetapkan oleh Mahkamah Internasional, serta penghormatan penuh terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional, terutama terkait perlindungan warga sipil dan infrastruktur sipil, staf PBB, pekerja kemanusiaan, dan pekerja medis serta media.
Para pemimpin konferensi mendesak agar bantuan kemanusiaan dapat segera, aman, dan tanpa hambatan mencapai Gaza dalam jumlah dan kualitas yang diperlukan serta merata di seluruh wilayah Gaza.
Mereka juga menyoroti perlunya mendukung pemulihan awal, termasuk dalam pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, nutrisi, air dan sanitasi, listrik, logistik, dan komunikasi.
Para pemimpin menekankan pentingnya meningkatkan upaya diplomatik untuk mengakhiri pendudukan Israel atas wilayah Palestina dan memulai proses yang kredibel dan tak terelakkan untuk menerapkan solusi dua negara, yang menghasilkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sesuai dengan garis batas 4 Juni 1967, yang hidup berdampingan dengan Israel dalam perdamaian dan keamanan, berdasarkan resolusi PBB yang relevan, perjanjian sebelumnya, dan hukum internasional.
Mereka menyerukan penghapusan semua tindakan hukuman yang dikenakan pada warga Palestina dan ekonomi Palestina, serta menahan diri dari semua pernyataan dan tindakan provokatif yang memperburuk situasi di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, serta memberikan dukungan yang diperlukan kepada pemerintah Palestina.
Selama konferensi, peserta menuntut akses bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menekan Israel untuk tidak menggunakan kelaparan sebagai senjata terhadap penduduk Gaza, serta memastikan adanya zona aman di Gaza.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengumumkan bantuan baru sebesar $404 juta untuk Palestina dan mendesak negara lain untuk memberikan dana untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza.
Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah melancarkan perang besar-besaran di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 122 ribu orang dan menyebabkan ribuan orang hilang serta krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan kehancuran besar pada permukiman, infrastruktur, dan rumah sakit.
