Memasuki Ramadan, warga Gaza tidak hanya menghadapi kelangkaan pangan dan listrik, tetapi juga krisis likuiditas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pembatasan ketat Israel terhadap masuknya uang tunai membuat sistem perbankan praktis lumpuh. Ratusan ribu warga memiliki saldo di rekening, tetapi tak bisa menariknya untuk memenuhi kebutuhan harian.
Bank-bank menghentikan seluruh transaksi penarikan dan setoran tunai. Layanan yang tersisa hanya urusan administratif di atas kertas. Di pasar-pasar tradisional, uang kertas menjadi komoditas langka. Warga terjebak dalam paradoks: mereka “punya uang”, tetapi tak bisa menggunakannya.
Upaya beralih ke aplikasi perbankan dan dompet digital tak mampu menutup celah. Struktur ekonomi lokal (terutama kios kecil dan pasar rakyat) bertumpu pada transaksi tunai. Tanpa peredaran uang kertas, roda ekonomi tersendat.
Ketiadaan uang baru memaksa warga memperdagangkan lembaran usang dan robek yang nyaris tak layak edar. Di sejumlah sudut pasar, muncul lapak-lapak dadakan yang khusus “memperbaiki” uang rusak: lembaran ditempel, diperkuat dengan lakban, dipaksa bertahan agar tetap bisa diterima pedagang. Pemandangan ini kini menjadi wajah baru ekonomi Gaza, uang yang ditambal demi bertahan hidup.
Krisis ini bukan fenomena sesaat. Sejak bulan-bulan pertama perang, uang tunai cepat menghilang dari Gaza. Otoritas pendudukan menutup pintu masuk dana segar, menekan suplai yang memang terbatas sejak awal. Selama tiga tahun terakhir, tekanan terhadap likuiditas terus memburuk.
Penggunaan kartu bank pun bukan solusi. Banyak kantor bank dan mesin ATM hancur akibat serangan, sebagaimana didokumentasikan jurnalis di lapangan dan dilaporkan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September lalu. Para pakar PBB menyatakan, pelarangan masuknya uang kertas baru telah memicu krisis likuiditas akut, melonjakkan biaya hidup, dan memangkas nilai riil gaji warga.
PBB mencatat, perang telah menjerumuskan mayoritas dari dua juta penduduk Gaza ke jurang kemiskinan, di tengah ekonomi yang porak-poranda dan pengangguran massal. Pada pertengahan September, para ahli mendesak pencabutan pembatasan finansial dan pemulihan aliran likuiditas ke wilayah tersebut.
Seorang pejabat bank yang enggan disebutkan namanya mengatakan kepada Agence France-Presse, “Orang-orang kehilangan banyak tabungan, dan nilai uang merosot selama perang.” Pernyataan itu menegaskan bahwa yang tergerus bukan hanya fisik infrastruktur, tetapi juga fondasi kepercayaan pada sistem keuangan.
Meski tak ada uang tunai yang bisa ditarik, antrean tetap mengular di depan kantor cabang bank. Warga datang hanya untuk mengurus dokumen, tanpa transaksi nyata. Di saat bersamaan, banyak keluarga menerima kiriman uang dari kerabat di luar negeri. Namun, untuk mengubahnya menjadi uang tunai, mereka harus membayar potongan tinggi, kehilangan sebagian nilai sebelum uang itu benar-benar sampai ke tangan mereka.
Peneliti ekonomi Ahmad Abu Qamar menyebut sektor perbankan sebagai salah satu yang paling terpukul. Ia memperkirakan biaya pemulihan infrastruktur finansial melampaui 42 juta dolar AS. Kerugian aset kredit dan kas, menurut estimasinya, telah menembus 325 juta dolar dalam dua tahun terakhir, angka yang mencerminkan kerusakan serius pada sirkulasi keuangan di tengah ekonomi yang sudah terkontraksi tajam.
Abu Qamar menegaskan, pembatasan masuknya likuiditas bertentangan dengan Protokol Paris yang mewajibkan pasokan uang tunai yang memadai ke wilayah Palestina. Ia juga memperingatkan, absennya suntikan resmi ke pasar telah melahirkan pasar gelap likuiditas. Di sana, uang tunai diperdagangkan dengan harga lebih mahal, membebani konsumen dan pedagang sekaligus.
Bahkan warga yang kembali dari luar negeri dibatasi hanya bisa membawa maksimal 1.000 dolar AS secara tunai. Kebijakan ini, menurutnya, secara efektif menyedot peredaran uang dari pasar alih-alih menghidupkannya kembali.
Di Gaza hari ini, krisis tidak lagi sekadar soal akses bantuan atau listrik yang padam. Ia menjelma menjadi krisis kepercayaan dan keberlanjutan ekonomi: ketika uang berubah menjadi barang langka, dan sistem keuangan berhenti menjalankan fungsi paling dasarnya, menghubungkan kerja, nilai, dan kehidupan.
Sumber: Palestinian Information Center
