Sejumlah anggota parlemen Israel mengajukan permintaan resmi kepada Menteri Pertahanan Yisrael Katz untuk mengizinkan mereka melakukan tur ke dalam wilayah Gaza, sebuah langkah yang mereka sebut sebagai persiapan bagi kembalinya proyek permukiman ilegal di wilayah tersebut. Upaya ini jelas bertentangan dengan rencana Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait penyelesaian konflik di Gaza.
Laporan Channel 12 Israel pada Kamis menyebutkan bahwa permintaan itu diajukan oleh kelompok lobi yang mendorong kembalinya permukiman Yahudi di Gaza. Kelompok tersebut dipimpin oleh dua politisi sayap kanan: Limor Son Har-Melekh dari Partai Kekuatan Yahudi dan Tzvi Succot dari Partai Zionisme Religius.
Kedua partai itu dikenal berada di garis ekstrem kanan politik Israel. Partai Kekuatan Yahudi dipimpin oleh Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, sementara Partai Zionisme Religius dipimpin oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, dua tokoh kunci dalam agenda perluasan permukiman.
Misi Tur: “Mengibarkan Bendera di Gaza”
Dalam surat yang dikirim kepada Menteri Katz, kelompok lobi tersebut meminta izin untuk memasuki kawasan perbatasan utara Gaza, sebuah wilayah yang saat ini berada di bawah kontrol penuh militer Israel sejak fase pertama gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober lalu.
Mereka menyebut area itu “kosong dari penduduk” dan berada di bawah kendali absolut pasukan Israel, sehingga menurut mereka, kondisi tersebut “membuka peluang nyata untuk melanjutkan proyek permukiman Yahudi di Gaza.”
Surat itu juga mengungkapkan bahwa lebih dari 20 anggota Knesset sebelumnya telah mengajukan permintaan serupa. Kini, kelompok tersebut ingin menggelar tur yang menjadi bagian dari acara bertajuk “Mengibarkan Bendera di Gaza”, aksi simbolik yang mereka klaim sebagai penegasan kembali “visi permukiman Yahudi di tanah leluhur.”
Kelompok itu bahkan menyatakan rencana untuk membangun kembali Permukiman Nisanit, yang berdiri pada 1984 di atas lahan seluas 1.610 dunam sebelum dibongkar pada 2005 bersama permukiman lainnya dalam program penarikan Israel dari Gaza.
Bertentangan dengan Rencana AS
Rencana tur dan seruan menghidupkan kembali permukiman ini bertolak belakang dengan proposal Donald Trump untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung dua tahun di Gaza. Dalam dokumen rencana tersebut ditegaskan bahwa Israel tidak akan kembali menguasai atau mencaplok Gaza. Sebaliknya, pasukan internasional akan mengambil alih stabilisasi keamanan sebelum militer Israel sepenuhnya ditarik.
Sejalan dengan pernyataan itu, PBB menegaskan bahwa seluruh permukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina adalah ilegal menurut hukum internasional dan merusak peluang solusi dua negara. Seruan penghentian permukiman telah disampaikan selama puluhan tahun, namun tak pernah diindahkan Israel.
Agenda Permukiman yang Terus Meluas
Di tengah perang berkepanjangan di Gaza, Israel justru memanfaatkan situasi tersebut untuk mempercepat dan memperluas pembangunan permukiman di Tepi Barat yang diduduki. Beberapa pejabat Israel secara terbuka menyampaikan rencana untuk memperkuat kontrol atas wilayah Palestina dan membuka jalan bagi aneksasi de facto.
Sumber: Anadolu Agency
