Sejumlah analis politik sepakat: Israel kian dekat untuk secara resmi mengumumkan aneksasi Tepi Barat dan memberlakukan kedaulatannya atas wilayah yang didudukinya sejak 1967. Perdebatan kini bukan lagi soal “apakah”, melainkan “sejauh mana” langkah itu akan dijalankan, di tengah meningkatnya gelombang pengakuan internasional terhadap negara Palestina.
Menurut pengamat urusan Israel, Ihab Jabareen, Tel Aviv telah membangun realitas baru di lapangan selama dua dekade terakhir, membentuk semacam “negara paralel di Tepi Barat.” Pertanyaannya hanya tinggal: kapan pengumuman resmi akan keluar?
Israel, kata Jabareen, menerapkan strategi “ambiguitas terukur” untuk menunda gejolak internasional. Namun dalam hitungan politik domestik, terdapat tiga skenario utama yang tengah dipertimbangkan:
- Legalisasi simbolik – mengakui pos-pos permukiman liar di dalam Tepi Barat, memberikan legitimasi hukum kepada para pemukim.
- Aneksasi Area C – wilayah yang mencakup 61% Tepi Barat, termasuk blok-blok permukiman besar. Ini adalah opsi yang paling menguntungkan pemukim, namun berisiko memicu konfrontasi diplomatik luas.
- Aneksasi Area C dan Lembah Yordan – skenario yang dibungkus alasan keamanan, untuk menenangkan pemukim sekaligus memberi dalih “pertahanan” di forum internasional.
Jalan Sempit bagi Palestina
Sementara Israel menunggu lampu hijau dari Washington, pilihan bagi Palestina tampak semakin terbatas. Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Hassan Khreisha, menilai jalan keluar terletak pada melepaskan diri dari jeratan Oslo, membangun persatuan nasional yang nyata, dan mendasarkan strategi pada perlawanan, bukan bergantung pada rezim-rezim Arab.
Khreisha menegaskan, realisasi negara Palestina hanya mungkin diwujudkan melalui lembaga perwakilan yang sah, seperti Dewan Nasional, yang mampu menegaskan legitimasi rakyat. Ia menambahkan, Otoritas Palestina kini berada dalam posisi rapuh: di satu sisi menjadi target pelemahan, di sisi lain dibiarkan eksis sebatas mengatur urusan sipil di kota-kota utama tanpa ruang politik sejati.
Strategi Alternatif
Menurut Direktur Pusat Studi dan Riset Strategis Palestina, Muhammad al-Masri, ada beberapa langkah konkret yang bisa ditempuh: mendeklarasikan negara Palestina secara sepihak dengan dukungan internasional, menangguhkan pengakuan terhadap Israel, memperkuat perjuangan di lapangan, dan menggalang konsolidasi politik di tingkat Arab.
Al-Masri menekankan pentingnya dukungan regional sebagai “tembok pelindung” yang mencegah upaya Israel untuk mengisolasi Palestina atau memaksakan pengusiran massal di Tepi Barat setelah aneksasi.
Baginya, era Oslo telah berakhir. Dunia memasuki fase baru, ditandai dengan pengakuan internasional yang semakin luas terhadap Palestina, sekaligus keprihatinan atas genosida di Gaza. Situasi ini menuntut rakyat Palestina menghadapi realitas dengan semua instrumen yang tersedia: politik, hukum, maupun perlawanan di lapangan.
