Spirit of Aqsa- Gerakan pemukim Israel “Nahala” mengumumkan, 700 keluarga telah mendaftar untuk pindah ke enam permukiman potensial di Jalur Gaza, dengan harapan pembangunan permukiman tersebut dapat dimulai dalam waktu satu tahun.
Laporan dari The Wall Street Journal pada Rabu ini menyebutkan bahwa kelompok tersebut bertekad untuk mengisi “wilayah yang dibebaskan di Gaza dengan komunitas Yahudi.”
Pada hari Senin, kelompok pemukim Israel mengadakan konferensi yang mempromosikan rencana untuk kembali membangun permukiman di Gaza. Acara ini dihadiri oleh puluhan anggota Knesset, termasuk anggota dari partai Likud yang berkuasa, serta Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Dalam pernyataannya, Smotrich menyatakan bahwa “pada akhirnya akan ada pemukiman Yahudi di Jalur Gaza.”
Smotrich juga mengklaim bahwa Gaza “adalah bagian dari tanah Israel, dan tidak akan ada keamanan tanpa adanya pemukiman di sana.” Ia menambahkan, “Di mana ada pemukiman, di situ ada keamanan, dan di mana ada warga sipil, di situ juga ada kehadiran militer.”
Dia lebih lanjut menyatakan bahwa “tanpa adanya pemukiman sipil, tidak mungkin tentara bisa bertahan lama di Gaza. Oleh karena itu, harus ada kehadiran Yahudi di sana, serta menghidupkan kembali pemukiman pionir yang kuat.”
Smotrich juga menegaskan bahwa tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk “memperbaiki kesalahan besar,” yaitu penarikan Israel dari permukiman Gush Katif di Gaza pada tahun 2005.
Sementara itu, Hamas mengecam “diamnya masyarakat internasional” terkait rencana Israel untuk membangun permukiman baru di utara Jalur Gaza, dan menyebutnya sebagai keterlibatan dalam kejahatan tersebut. Di sisi lain, pemukim ekstremis Israel berkumpul di perbatasan Gaza, menuntut agar permukiman Yahudi dikembalikan.
Sebagai informasi, Israel pertama kali menduduki Jalur Gaza selama perang 5 Juni 1967, sebelum akhirnya menarik diri pada tahun 2005 dan membongkar permukiman yang saat itu dihuni oleh sekitar 8.000 pemukim Israel.
PBB menegaskan bahwa permukiman di wilayah yang diduduki adalah ilegal, dan selama beberapa dekade menyerukan Israel untuk menghentikan kegiatan ini, dengan peringatan bahwa hal ini mengancam upaya penyelesaian konflik berdasarkan solusi dua negara.
