TEPI BARAT — Muhammad, Farah, dan Jawat (tiga bocah asal Masafer Yatta di selatan Hebron) mulanya bersiap menyambut ajaran baru dengan antusias. Namun, Sekolah Dasar Mix Sha’ab al-Butum tempat mereka biasa menimba ilmu setiap pagi kini tak lagi utuh.
Pada 4 Agustus lalu, pasukan pendudukan Israel meratakan dua ruang kelas di sekolah tersebut. Sisa bangunan yang berdiri pun masih dibayangi ancaman pembongkaran susulan. Kembali ke bangku sekolah bagi anak-anak ini bukan lagi soal membeli alat tulis baru, melainkan harapan yang terkatung-katung di antara puing-puing bangunan dan kecemasan kehilangan tempat belajar sepenuhnya.
Awal tahun ajaran yang seharusnya diwarnai sukacita berubah menjadi beban mental yang berat. Farah Jabarin mengungkapkan kepada Al Jazeera bahwa sekolah itu adalah satu-satunya tempat ia menuntut ilmu sebelum sebagian bangunannya dihancurkan.
Sementara itu, Muhammad Jabarin khawatir tentara Israel akan kembali untuk meratakan sisa kelas yang ada. Bagi Jawat Jabarin, kesedihan mendalam menyelimutinya saat melihat kondisi sekolahnya; ia hanya berharap sekolah itu “kembali seperti semula” agar mereka bisa belajar dengan tenang.
Ancaman yang dihadapi anak-anak ini tak berhenti di dinding sekolah. Perjalanan menuju tempat belajar pun berubah menjadi medan pertaruhan nyawa. Para siswa dan orang tua murid melaporkan bahwa kelompok pemukim Yahudi sering mengadang anak-anak di tengah jalan, sementara bangunan sekolah itu sendiri berkali-kali menjadi sasaran teror dan intimidasi.
Realitas pahit ini tak hanya terjadi di Sha’ab al-Butum atau Masafer Yatta semata, melainkan meluas di puluhan komunitas Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Saban tahun ajaran baru dimulai, lonceng sekolah bukannya menandai awal pembelajaran, melainkan awal dari ancaman yang terus berulang.
Ancaman Saban Hari di Pintu Sekolah
Kepala Dewan Desa Masafer Yatta, Nidal Younis, menggambarkan realitas pendidikan di wilayahnya sebagai “ujian yang terus berulang di setiap tahun ajaran baru, di tengah eskalasi yang tak pernah terjadi sebelumnya dari otoritas pendudukan.”
Younis menyebutkan bahwa tahun ajaran baru ini berjalan di bawah bayang-bayang pengetatan kebijakan pembongkaran sekolah serta tindak kekerasan pemukim Yahudi yang kian merajalela.
“Teror itu menyasar segalanya, anak-anak yang berjalan ke sekolah, siswa yang sedang belajar di dalam kelas, bahkan warga di dalam rumah mereka sendiri,” ungkapnya.
Ia membeberkan bahwa tujuh sekolah di Masafer Yatta kini berada dalam daftar ancaman pembongkaran. “Kami tidak tahu, apakah tahun ini akan berakhir atau tahun depan akan dimulai dengan sekolah-sekolah yang masih berdiri sebelum disentuh buldoser Israel?” cetusnya retoris.
Kendati demikian, Younis menegaskan bahwa warga Masafer Yatta memilih bertahan “di tengah rasa sakit dan kebiadaban”. Ia mendesak adanya perlindungan internasional bagi para pelajar di perjalanan serta penyediaan moda transportasi yang aman untuk mengurangi risiko bahaya sehari-hari.
Kembali ke Sekolah, Kembali ke Pusaran Kecemasan
Aktivis yang juga seorang pengajar, Tariq Hathalin, menilai bahwa dimulainya tahun ajaran baru di wilayah-wilayah rawan tidak lagi menghadirkan antusiasme khas anak sekolah. Sebaliknya, momen ini justru membuka kembali trauma ketakutan berkepanjangan yang dialami siswa, orang tua, dan guru selama bertahun-tahun.
Hathalin menjelaskan, beberapa sekolah telah menerima surat perintah pembongkaran sejak tiga hingga lima tahun lalu, bahkan ada yang mencapai sepuluh tahun. Sekolah-sekolah “Al-Tahaddi” (Sekolah Perlawanan/Tantangan) yang didirikan Kementerian Pendidikan Palestina untuk melayani wilayah terpencil pun langsung disasar kebijakan pembongkaran, meskipun jumlah siswanya terbatas dan kehadirannya sangat vital bagi warga lokal.
Ketiadaan kepastian jadwal pembongkaran menjadi teror psikologis tersendiri. “Otoritas pendudukan biasanya tidak pernah memberi tahu warga atau pihak sekolah kapan buldoser akan datang,” tutur Hathalin. Hal ini memaksa para siswa dan orang tua hidup dalam kondisi siaga dan cemas setiap harinya.
Ancaman semakin nyata seiring maraknya ekspansi pos-pos pemukiman ilegal. Di Khirbet Umm al-Khair, misalnya, para pemukim Yahudi memagari dan memasang kawat berduri di satu-satunya jalan kaki menuju sekolah dengan klaim kepemilikan tanah secara sepihak.
Meski warga dan aktivis berulang kali menggelar aksi protes untuk membuka akses, orang tua murid akhirnya terpaksa mencari jalur alternatif yang lebih jauh agar anak-anak mereka tetap bisa bersekolah.
Hathalin juga mengingatkan insiden penyerangan Sekolah Ras al-Auja pada tahun ajaran lalu, ketika kelompok pemukim menerobos masuk dan menganiaya staf pengajar, siswa, serta aktivis hingga melukai beberapa di antaranya. Kejadian ini membuktikan bahwa lingkungan sekolah sekalipun tak lagi menjadi zona aman dari kejahatan milisi pemukim Yahudi.
Semua tekanan ini berujung pada satu tujuan sistematis: mengikis daya tahan warga. “Penyempitan ruang hidup ini tidak hanya menyasar satu aspek, tetapi menggempur pendidikan, tempat tinggal, kebebasan bergerak, hingga sumber mata pencaharian,” ujar Hathalin.
Strategi ini secara perlahan memaksa warga Palestina mempertimbangkan opsi angkat kaki dari tanah kelahiran mereka.
Sekolah “Al-Tahaddi”: Bangku Kelas di Garis Depan Penggusuran
Bagi masyarakat terpencil, sekolah-sekolah “Al-Tahaddi” melampaui fungsi sekadar bangunan fisik. Fasilitas ini memungkinkan anak-anak di pelosok mengakses pendidikan tanpa harus menempuh jarak 20 hingga 30 kilometer menuju kota, perjalanan yang membutuhkan biaya besar dan risiko keamanan yang tinggi bagi keluarga miskin.
Sekolah ini awalnya dibangun persis untuk memangkas jarak dan melindungi anak-anak dari bahaya di sepanjang jalan. Namun kini, keberadaan sekolah-sekolah itu sendiri yang terancam punah. Beberapa sekolah seperti Isfey al-Foqa dan Umm Qassa telah rata dengan tanah.
Sementara sekolah lainnya, termasuk Khallat al-Daba, Banat Ziv, Al-Rifaiya, Bisan, dan Safad, berada dalam jerat hukum dan intimidasi keamanan yang mengancam keberlangsungannya.
Data yang Menguliti Skala Bahaya
Dilihat dari cakupan yang lebih luas, data dari Badan Perlawanan Tembok dan Pemukiman Palestina membeberkan besarnya skala masalah ini secara hukum dan kemanusiaan. Pejabat lembaga tersebut, Amir Daoud, mengungkapkan kepada Al Jazeera bahwa sebanyak 84 sekolah Palestina saat ini berada di bawah perintah pembongkaran atau penghentian operasional oleh Israel.
Dari jumlah tersebut, 54 sekolah terancam dibongkar total, sementara 30 sekolah lainnya disasar pada bagian fasilitas atau bangunan tambahan.
Sebanyak 74 sekolah di antaranya terletak di Wilayah C (kawasan Tepi Barat di bawah kendali penuh militer dan sipil Israel), sedangkan 10 sekolah berada di dalam batas kotamadya yang ditetapkan secara sepihak oleh otoritas pendudukan di Yerusalem Timur.
Sekolah-sekolah ini tersebar mulai dari selatan Hebron dan Masafer Yatta, Bethlehem, Al-Quds Timur, pemukiman Bedouin di timur Al-Quds, hingga ke Lembah Yordan, Ramallah, Nablus, dan Qalqilya. Namun, “tingkat risiko hukum langsung saat ini terkonsentrasi secara nyata di selatan Hebron dan Masafer Yatta, ditambah Sekolah Al-Walaja di Bethlehem,” jelas Daoud.
Hak Pendidikan dijadikan Alat Tekan Pemindahan Paksa
Daoud membeberkan bahwa sekitar 13 ribu siswa menimba ilmu di 84 sekolah ini, dengan didukung oleh lebih dari seribu guru dan staf pengajar. Ia menegaskan, sekolah-sekolah ini bukan sekadar fasilitas yang bisa ditutup begitu saja lalu siswanya dipindahkan ke tempat lain dengan mudah.
Sekolah-sekolah tersebut merupakan satu-satunya sarana pendidikan yang ada di komunitas Bedouin, wilayah penggembala, serta desa-desa kecil yang terisolasi.
Dampak surat perintah pembongkaran itu sendiri sudah bekerja merusak bahkan sebelum buldoser tiba di lokasi. Ancamannya menciptakan ketakutan kronis, mengerek angka putus sekolah, menghentikan renovasi bangunan karena takut sia-sia, hingga memicu penumpukan siswa di ruang kelas yang sempit.
Kondisi ini juga menyulitkan tenaga pengajar untuk rutin datang, dan akhirnya mendorong sebagian keluarga memindahkan anaknya ke sekolah yang jauh atau bahkan menyerah dan pindah dari desa mereka.
Proses pemindahan paksa ini sudah memakan korban nyata. Sejak 2023, pengusiran komunitas Bedouin dan penggembala telah menyebabkan sepuluh sekolah yang tadinya melayani lebih dari 460 siswa menjadi terbengkalai.
Tujuh di antaranya dirusak dan tiga dihancurkan total, termasuk dua sekolah yang diratakan oleh aksi pemukim Yahudi. Selain itu, 16 siswa dari komunitas Yanun al-Foqa terpaksa dipindahkan ke sekolah di Aqraba setelah keluarga mereka diusir, sebelum bangunan sekolah lama yang ditinggalkan itu akhirnya dirubuhkan.
Daoud menilai seluruh indikator ini menunjukkan adanya pola sistematis yang melampaui kasus individual. Pola ini dimulai dari pembatasan izin tata ruang dan bangunan, pengeluaran izin pembongkaran, penutupan akses jalan, aksi teror pemukim, hingga berujung pada kelumpuhan fasilitas pendidikan yang memaksa warga pergi mencari tempat tinggal baru.
Ia menyimpulkan bahwa otoritas pendudukan tidak sekadar menargetkan fisik bangunan sekolah, melainkan menghancurkan fondasi keberlangsungan hidup komunitas Palestina. Ketika satu-satunya sekolah di sebuah desa dihancurkan atau akses menuju ke sana dibuat tak mungkin dilalui, hak dasar atas pendidikan telah diubah menjadi alat penekan efektif untuk mengusir warga dari tanah mereka sendiri.
(Sumber: Al Jazeera)
