Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) menyampaikan sejumlah tuntutan sekaligus kekhawatiran terkait rencana pembentukan “Dewan Perdamaian” untuk Gaza. Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan pengumuman pembentukan dewan tersebut memuat sinyal positif awal, karena mencerminkan adanya perhatian regional dan internasional untuk memperkuat gencatan senjata di Jalur Gaza.
Namun demikian, Qassem menegaskan bahwa kerangka Dewan Perdamaian masih dikelilingi pertanyaan mendasar, terutama terkait substansi dan efektivitasnya di lapangan. Ia mempertanyakan sejauh mana dewan tersebut mampu memaksa Israel menghentikan pelanggaran gencatan senjata, serta memastikan forum itu tidak berubah menjadi payung semata untuk menjaga keamanan Israel.
“Partisipasi negara-negara Arab dan Islam yang memiliki posisi jelas terhadap Palestina (termasuk negara-negara yang berperan dalam mediasi penghentian perang) bisa dipandang positif,” kata Qassem dalam wawancara dengan Al Jazeera Mubasher.
Menurutnya, keterlibatan internasional dan regional tersebut mencerminkan keinginan yang dinyatakan secara terbuka untuk menjaga keberlanjutan penghentian perang genosida di Gaza.
Di sisi lain, Qassem memaparkan harapan Hamas dan warga Gaza terhadap Dewan Perdamaian. Tuntutan utama adalah menjadikan gencatan senjata bersifat permanen, bukan sekadar sementara, serta menghentikan seluruh pelanggaran Israel.
Dia mencatat, sejak perjanjian gencatan senjata diberlakukan, sekitar 500 warga Palestina telah gugur syahid (rata-rata lima orang per hari) termasuk korban yang jatuh akibat tembakan artileri saat Dewan Perdamaian justru tengah bersidang.
Hamas juga menuntut agar dewan tersebut menekan Israel untuk membuka seluruh pintu perlintasan dan mencabut pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan. Qassem menegaskan, janji tentang masuknya bantuan dalam jumlah besar belum terwujud di lapangan, sementara penutupan dan pembatasan masih terus berlangsung.
Selain itu, ia menekankan pentingnya dukungan politik, finansial, dan ekonomi untuk memulai rekonstruksi nyata di Gaza, yang sesuai dengan realitas wilayah, budaya warganya, serta tujuan politik mereka, tanpa mengabaikan hak-hak politik dan nasional rakyat Palestina.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian untuk Gaza. Dalam acara penandatanganan di Davos, Swiss, Trump menyebut dewan tersebut berkomitmen memastikan pelucutan senjata di Gaza dan membangun kembali wilayah itu “secara indah”.
Kekhawatiran dan Kritik
Qassem mengkritik apa yang ia sebut sebagai “pengabaian terang-terangan” terhadap akar persoalan dalam pernyataan-pernyataan resmi pembentukan Dewan Perdamaian, yakni keberlanjutan pendudukan Israel dan pelanggaran hariannya.
Menurutnya, absennya narasi Palestina dan pengabaian hak-hak dasar rakyat Palestina memicu kekhawatiran bahwa dewan tersebut justru mengadopsi sudut pandang Israel.
Ia memperingatkan potensi Dewan Perdamaian berubah menjadi “dewan penjaga keamanan pendudukan”, melalui syarat pelucutan senjata perlawanan, skema rekonstruksi bertahap, atau pembentukan zona penyangga.
Terkait fase kedua kesepakatan, Qassem menyatakan kondisi di lapangan sama sekali belum mencerminkan perdamaian, rekonstruksi, maupun bantuan kemanusiaan yang nyata. Israel, katanya, belum mematuhi ketentuan fase pertama: bantuan yang masuk tidak lebih dari 43 persen dari jumlah yang disepakati, perlintasan Rafah tetap tertutup, dan serangan serta aksi penghancuran masih terjadi di dalam garis kuning.
Soal isu senjata perlawanan, Qassem menilai fokus berlebihan pada topik tersebut justru mengaburkan akar persoalan. Ia menegaskan bahwa senjata perlawanan merupakan respons atas pendudukan, sementara “senjata yang seharusnya dibicarakan” adalah senjata Israel yang digunakan untuk membunuh, menghancurkan, dan melakukan genosida.
Qassem menambahkan, Hamas terbuka untuk membahas pendekatan nasional internal Palestina guna menentukan bentuk perjuangan pada fase mendatang, selama tidak menjadikan isu ini sebagai penghalang rekonstruksi dan tidak dipaksakan mengikuti perspektif Israel.
Dia juga memperingatkan bahwa pelibatan Israel (terutama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu) dalam Dewan Perdamaian berpotensi menjadi tameng untuk melindunginya dari pertanggungjawaban atas kejahatan genosida di Gaza.
Netanyahu sendiri absen dari peluncuran Dewan Perdamaian di Davos, menyusul pernyataan otoritas Swiss yang menegaskan komitmen mereka terhadap surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza.
Sumber: Al Jazeera Mubasher
