Pimpinan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), Muhammad Nazzal, menegaskan bahwa pembukaan perlintasan Rafah dua arah menjadi pukulan langsung terhadap rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mendorong pengusiran paksa warga Palestina dari Jalur Gaza.
Dalam wawancara dengan program Al-Masa’iyyah di Al Jazeera Mubasher, Nazzal menyebut pembukaan Rafah kini menjadi ujian nyata atas keseriusan pelaksanaan tahap pertama kesepakatan yang ditandatangani di Sharm El-Sheikh.
Ia menjelaskan, pengumuman mengenai rencana pembukaan perlintasan (sebagaimana disampaikan Ketua Komite Transisi Pengelolaan Gaza, Ali Shaath) memicu kemarahan Netanyahu. Menurut Nazzal, respons itu terlihat dari langkah Netanyahu yang mengajukan protes resmi kepada pemerintah Amerika Serikat dalam upaya menggagalkan pembukaan Rafah.
Nazzal menekankan bahwa pembukaan Rafah di kedua arah tidak sekadar langkah kemanusiaan atau administratif, tetapi memiliki makna politik yang jelas. Kebijakan ini, kata dia, mematahkan skema Israel yang hanya ingin membuka perlintasan satu arah dari Gaza ke Mesir, guna mencegah kembalinya warga Palestina ke tanah mereka.
Ia menambahkan, terdapat tekanan dan konsensus dari Palestina, negara-negara Arab dan Islam, serta sikap regional dan internasional (termasuk dari Amerika Serikat) agar Rafah dibuka. Nazzal mengingatkan, kegagalan merealisasikan hal itu akan membuat kesepakatan berhenti pada fase stagnasi tanpa kemajuan nyata.
Menurut Nazzal, kunjungan pejabat Amerika Serikat ke Israel belakangan ini bertujuan meredam keberatan pemerintah Israel, sekaligus menyampaikan pesan bahwa kelanjutan penghambatan kesepakatan berisiko menyebabkan runtuhnya perjanjian secara keseluruhan.
Pengelolaan Gaza dan Isu Tawanan
Terkait pengelolaan Jalur Gaza, Nazzal menegaskan Hamas sepenuhnya siap menyerahkan kewenangan kepada komite teknokrat Palestina yang dipimpin Ali Shaath. Ia memastikan tidak ada hambatan dari pihak Hamas untuk proses serah terima tersebut.
Hambatan utama, menurutnya, justru datang dari Israel yang melarang anggota komite memasuki Gaza. Karena itu, ia menilai tanggung jawab berada di pihak Israel, serta pada mediator dan Amerika Serikat untuk memberikan tekanan agar Netanyahu menjalankan kesepakatan sesuai ketentuan.
Nazzal juga menyebut Hamas dan faksi-faksi perlawanan telah menunjukkan sikap kooperatif dan bertanggung jawab dalam seluruh tahapan kesepakatan, berbanding terbalik dengan apa yang ia sebut sebagai praktik penundaan dan penghambatan sistematis oleh Netanyahu.
Dalam isu tawanan, Nazzal mengungkapkan bahwa Brigade Izzuddin Al-Qassam bersama faksi-faksi perlawanan lain telah mengidentifikasi lokasi yang diyakini berisi jenazah tawanan Israel terakhir dan telah menyampaikan koordinatnya kepada pihak Israel.
Ia menilai, penemuan jenazah tersebut akan menggugurkan salah satu alasan utama yang digunakan Netanyahu untuk menunda pelaksanaan kesepakatan, khususnya terkait pembukaan Rafah dan transisi ke tahap kedua.
Nazzal menegaskan bahwa pihak perlawanan telah memenuhi seluruh kewajibannya, baik pembebasan tawanan hidup maupun penyerahan jenazah. Jika jenazah terakhir berhasil diambil, menurutnya, tidak akan tersisa alasan bagi Netanyahu untuk terus menunda dan menghambat kesepakatan.
Ia berharap langkah ini dapat mendorong proses politik bergerak maju dan menutup ruang bagi upaya menggagalkan perjanjian, sembari menegaskan bahwa tanggung jawab selanjutnya sepenuhnya berada di tangan pemerintah Israel.
Sumber: Al Jazeera Mubasher
