Hamas mendesak Amerika Serikat untuk menepati kesepakatan pasca pembebasan tentara Israel–Amerika, Aidan Alexander, dengan cara menekan Israel agar segera membuka jalur bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Juru bicara Hamas, Taher al-Nunu, mengatakan kepada AFP pada Jumat bahwa pihaknya “menunggu dan mengharapkan dari pemerintahan AS untuk meningkatkan tekanannya terhadap pemerintah Benjamin Netanyahu agar membuka semua perlintasan dan mengizinkan masuknya bantuan makanan, obat-obatan, dan bahan bakar untuk rumah sakit di Gaza secara langsung dan tanpa syarat.”
Al-Nunu menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari pemahaman yang dicapai dalam pertemuan dengan utusan AS pekan lalu, yang kemudian mendorong Hamas membebaskan tentara Aidan Alexander.
Apresiasi untuk Negara-Negara yang Suarakan Kemanusiaan
Dalam pernyataan terpisah, Hamas menyampaikan apresiasi atas sikap kemanusiaan dan keberanian negara-negara seperti Spanyol, Norwegia, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, dan Slovenia. Negara-negara ini sebelumnya merilis pernyataan bersama yang menolak bungkam terhadap bencana kemanusiaan yang terus memburuk di Gaza.
Hamas juga mengapresiasi seruan untuk menghentikan agresi, mencabut blokade sepenuhnya, dan kecaman terhadap eskalasi kekerasan Israel, termasuk aksi brutal pemukim di Tepi Barat.
Gerakan itu turut menyambut baik sikap Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyerukan gencatan senjata segera, penghentian pengepungan terhadap Gaza, dan penolakan terhadap kekejaman Israel atas warga sipil Palestina.
Hamas kembali menyerukan kepada para pemimpin dunia agar “meninggikan suara menentang penjajahan dan pembantaian brutal,” serta mendesak aksi nyata dan cepat untuk menghentikan perang, mencabut blokade, dan menekan Israel agar tunduk pada hukum internasional.
Lebih jauh, Hamas menyatakan harapannya terhadap terbentuknya sikap bersama dari negara-negara Arab guna menghentikan genosida terhadap rakyat Gaza dan menjamin masuknya bantuan kemanusiaan dan medis dengan segera demi menyelamatkan nyawa anak-anak, perempuan, dan warga sipil tak bersenjata.
