Enam Prioritas Khalil Al-Hayya dan Masa Depan Hamas di Tengah Perang Gaza

DOHA — Terpilihnya Khalil Al-Hayya sebagai Ketua Biro Politik Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), setelah lebih dari 20 bulan syahidnya pendahulu beliau, Yahya Sinwar, pada Oktober 2024, menandai titik balik penting dalam sejarah gerakan tersebut dan peta perlawanan Palestina di tengah dinamika regional yang kian kompleks.

Mengutip analisis dalam program “Scenarios” (23/7/2026), Al-Hayya merepresentasikan faksi kepemimpinan “Internal” (Ad-Dakhil) yang mengakar di lapangan. Kepemimpinannya mengemuka di saat Hamas menghadapi tantangan eksistensial yang teramat berat: berlanjutnya agresi Israel, merosotnya basis dukungan publik di Gaza akibat krisis kemanusiaan, serta bergesernya konstelasi kekuatan di tingkat regional.

Diskusi mendalam bersama sejumlah pengamat politik membedah beberapa isu krusial:

• Akankah Al-Hayya membawa paradigma baru dalam kebijakan strategis Hamas?
• Bagaimana ia akan mengelola isu persenjataan yang selama ini menjadi red line (garis merah) bagi perlawanan?
• Mungkinkah Hamas berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif Palestina mendatang?

Peneliti dan pengajar di High Institute for International Studies, Dr. Bilal Salaymeh, menilai bahwa terpilihnya Al-Hayya (meski dengan selisih suara tipis dari pesaingnya, Khaled Meshaal) mencerminkan kesinambungan garis kepemimpinan internal gerakan. Kendati demikian, Al-Hayya memiliki ruang akademis dan teoritis untuk melakukan evaluasi (muraaja’ah) yang mungkin sulit dilakukan oleh figur lain.

6 Prioritas Utama Khalil Al-Hayya

Dr. Salaymeh memaparkan enam prioritas utama yang telah dicanangkan oleh Khalil Al-Hayya untuk memimpin langkah Hamas ke depan:

1. Penghentian Agresi: Mewujudkan penghentian perang secara menyeluruh dan penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza.
2. Bantuan dan Rekonstruksi: Menjamin kehidupan yang layak bagi warga, menggagalkan skenario pengusiran paksa (forced displacement), membangun kembali Gaza, serta membebaskan para tahanan Palestina.
3. Persatuan Nasional: Mewujudkan rekonsiliasi nasional dan merestrukturisasi lembaga-lembaga Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
4. Hubungan Luar Negeri: Memperkuat dan memperluas hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab dan Islam.
5. Mobilisasi Regional: Menggalang tekanan nyata dari negara-negara Arab dan Islam guna menghentikan genosida.
6. Akuntabilitas Internasional: Menjamin perlindungan bagi rakyat Palestina serta menuntut para pelaku kejahatan perang ke muka hukum internasional.

Menurut Dr. Salaymeh, keenam prioritas ini lebih mencerminkan konsolidasi konsensus internal gerakan ketimbang sinyal perubahan strategis yang radikal.

Retorika Konservatif dan Isu Persenjataan

Di sisi lain, Profesor Ilmu Politik Dr. Ghassan Al-Khatib menilai pidato pembuka Al-Hayya cenderung konservatif demi menjaga solidaritas internal gerakan. Pidato tersebut tidak menyiratkan adanya evaluasi mendasar atas kebijakan Hamas, meskipun situasi geopolitik telah berubah drastis dalam tiga tahun terakhir.

Dr. Al-Khatib menyoroti bahwa tidak disebutkannya masalah persenjataan dalam daftar prioritas Al-Hayya bukanlah sinyal pergeseran posisi, melainkan taktik untuk menghindari kontroversi di tengah menyusutnya tiga pilar kekuatan utama Hamas: kekuatan militer, dukungan populer, dan jangkauan regional.

Ia memperingatkan bahwa basis dukungan publik terhadap Hamas di Gaza mengalami penurunan signifikan akibat dampak perang yang menghancurkan, sementara simpati justru menguat di Tepi Barat di mana warga tidak menanggung akibat langsung dari pertempuran.

Selain itu, pandangan global terhadap Hamas pasca-7 Oktober 2023 kian mengeras, yang mempersempit ruang gerak politik di masa depan,khususnya terkait isu persenjataan.

Tantangan Proyek Nasional dan Pemilu 2026

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Politik Profesor As’ad Ghanem menggarisbawahi bahwa isu persenjataan merupakan tantangan paling rumit bagi Al-Hayya. Persenjataan perlawanan adalah garis merah yang tidak bisa ditawar bagi Hamas, namun tekanan regional dan internasional terus meningkat.

Ghanem mengindikasikan bahwa Al-Hayya kemungkinan besar akan mengandalkan mekanisme kepemimpinan kolektif (collective leadership) dan berkonsultasi dengan badan-badan internal guna memuluskan setiap keputusan politik.

Prof. Ghanem mendesak perlunya merekonstruksi Proyek Nasional Palestina berbasis penguatan ketahanan (tsabat), dengan fokus pada penyelenggaraan Pemilihan Nasional untuk memilih Dewan Nasional Palestina (PNC) yang baru, alih-alih hanya berfokus pada Pemilu Legislatif yang dijadwalkan pada 28 November 2026.

Dia menegaskan bahwa kendati waktu kian mendesak, konsolidasi keterwakilan rakyat Palestina sangat krusial untuk menghadapi kebijakan ekstremis otoritas pendudukan.

3 Tugas Paling Mendesak

Para pakar dalam diskusi tersebut sepakat bahwa tugas paling mendesak di pundak Khalil Al-Hayya saat ini meliputi:

• Penyelamatan Gaza: Membawa Jalur Gaza keluar dari bencana kemanusiaan (nakbah) saat ini.
• Kemitraan Nasional: Mengembalikan kredibilitas gerakan nasional Palestina melalui kemitraan politik yang inklusif dan substantif.
• Diplomasi Regional: Membangun kembali jaring hubungan diplomatik dengan negara-negara kawasan secara seimbang.

Dr. Salaymeh menyimpulkan bahwa kembali kepada rakyat Palestina dan mendengarkan aspirasi mereka adalah satu-satunya jalan bagi Hamas untuk memulihkan legitimasi nasional dan populer, terutama di tengah maraknya upaya marjinalisasi dan isolasi politik terhadap gerakan tersebut.