Pernyataan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, memantik gelombang kecaman luas di dunia Arab. Dalam wawancara bersama jurnalis Amerika Tucker Carlson yang ditayangkan melalui platform “Tucker Carlson Network”, Huckabee menyatakan tidak mempermasalahkan jika Israel menguasai wilayah yang membentang dari Sungai Nil hingga Eufrat, narasi yang selama ini lekat dengan konsep “Israel Raya”.
Pernyataan itu dipandang banyak pihak bukan sekadar opini personal, melainkan sinyal berbahaya tentang normalisasi gagasan ekspansionis dalam lingkar kebijakan Washington. Terlebih, Huckabee mendasarkan pandangannya pada tafsir Taurat yang populer di kalangan arus nasionalis Kristen di Amerika, sebuah pendekatan religius yang berpotensi menggeser pijakan hukum internasional dan realitas geopolitik kawasan.
Kementerian Luar Negeri Mesir merespons keras. Dalam pernyataan resmi, Kairo menegaskan tidak ada kedaulatan Israel atas wilayah Palestina maupun tanah Arab. Pernyataan Huckabee disebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB, serta bertentangan dengan visi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait penghentian perang di Gaza.
Nada serupa datang dari Yordania. Amman menyebut pernyataan itu absurd dan provokatif, mencederai norma diplomatik serta mengancam kedaulatan negara-negara kawasan. Pemerintah Yordania kembali menegaskan bahwa Tepi Barat, termasuk Al-Quds Timur, dan Jalur Gaza adalah wilayah Palestina yang diduduki berdasarkan hukum internasional, serta menekankan solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan menyeluruh.
Arab Saudi bahkan meminta klarifikasi resmi dari Washington. Riyadh menilai pernyataan tersebut berbahaya, mengancam stabilitas global, serta mencerminkan sikap ekstrem yang berpotensi merusak relasi strategis Amerika Serikat dengan negara-negara kawasan.
Kecaman juga datang dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Organisasi itu menilai pernyataan Huckabee sebagai ancaman terhadap stabilitas regional dan sebagai ajakan terbuka bagi perluasan pendudukan Israel atas lebih banyak wilayah Palestina dan Arab. OKI memperingatkan bahwa retorika ideologis seperti ini hanya akan menyuburkan ekstremisme, mempercepat aneksasi, pemukiman ilegal, dan pengusiran warga Palestina dari tanahnya.
Sejalan dengan Agenda Ekspansi
Pernyataan Huckabee dinilai selaras dengan ambisi yang pernah diutarakan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menyatakan keterikatannya dengan visi “Israel Raya”. Konsep ini, menurut klaim kelompok kanan Israel, mencakup wilayah Palestina yang diduduki dan sebagian tanah Arab (dari Eufrat hingga Nil) sebuah gagasan yang berulang kali menuai kecaman internasional.
Di media sosial, warganet dan aktivis politik menilai pernyataan Huckabee mencerminkan menguatnya pengaruh nasionalisme Kristen dalam pengambilan kebijakan luar negeri Amerika. Mereka melihat adanya pergeseran pendekatan: dari bahasa diplomasi menuju retorika teologis yang mengabaikan hukum internasional.
Sejumlah pengamat bahkan menyebut pernyataan tersebut sebagai ujian politik, apakah negara-negara Arab akan bersuara tegas mempertahankan kedaulatan mereka, atau justru membiarkan narasi ekspansionis itu menguat tanpa perlawanan. Kekhawatiran muncul bahwa diamnya respons kolektif dapat dibaca sebagai persetujuan implisit.
Pernyataan Huckabee juga muncul di tengah rangkaian komentar dari pejabat Israel lintas spektrum politik. Mantan Perdana Menteri Naftali Bennett, misalnya, pernah menyatakan bahwa dunia mungkin tidak akan mencintai Israel, namun yang penting adalah musuh-musuhnya takut dan sekutunya menghormatinya. Presiden Israel Isaac Herzog dan Menteri Luar Negeri Gideon Sa’ar juga melontarkan pernyataan yang menegaskan klaim historis Yahudi atas tanah Palestina.
Kasus ini menyingkap persilangan yang makin nyata antara keyakinan religius dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait Israel. Ia juga memperlihatkan adanya perdebatan internal di kalangan kanan Amerika sendiri tentang batas dan bentuk dukungan terhadap Tel Aviv.
Huckabee, seorang Kristen evangelikal, sebelumnya kerap menyuarakan klaim “hak ilahi” Israel atas Tepi Barat yang diduduki. Kini, ucapannya sebagai pejabat resmi AS memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah ini sekadar retorika ideologis, atau cerminan arah kebijakan yang lebih luas?
Di tengah luka panjang Gaza dan kebuntuan solusi dua negara, pernyataan ini tak ubahnya bara di atas sekam, mengguncang kepercayaan, menajamkan polarisasi, dan menguji komitmen dunia terhadap hukum internasional serta hak bangsa Palestina atas tanah dan masa depannya.
