LONDON — Hubungan diplomatik antara Inggris dan Israel membeku hingga ke titik terendah dalam beberapa dekade terakhir. Pemimpin Israel dan Inggris bahkan dilaporkan tak lagi saling sapa melalui telepon selama lebih dari satu tahun.
Di saat pemerintah Inggris yang dipimpin Perdana Menteri Andy Burnham bersiap menjatuhkan sanksi terhadap pemukiman ilegal Israel, Tel Aviv merespons dengan ancaman balasan yang tak kalah keras.
Sinyal keretakan ini kian gamblang ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melontarkan kritik pedas lewat sebuah tayangan podcast. Tanpa ragu, ia melayangkan sindiran menohok ke arah London. “Ada yang menyebut bahwa republik Islam pertama yang memiliki senjata nuklir kelak adalah Republik Islam Inggris,” cetusnya.
Tak berhenti di situ, putra Netanyahu, Yair, turut memperkeruh suasana dengan melabeli pemerintahan Partai Buruh Inggris sebagai rezim “anti-Semitis, komunis, dan jihadis.” London merespons tudingan tersebut dengan menyebut pernyataan Netanyahu sama sekali tidak dapat diterima.
Menurut seorang sumber internal, hubungan kedua negara kini benar-benar berada di dasar jurang dan butuh jalan panjang untuk memulihkannya.
Akar Krisis: Perang Gaza hingga Ambisi Pemukiman Ilegal
Laporan Financial Times mengungkapkan bahwa krisis ini berakar dari invasi militer Israel di Gaza yang kemudian merembet pada lonjakan kekerasan pemukim Yahudi serta rencana ekspansi pemukiman di Tepi Barat.
Fokus sorotan tertuju pada “Rencana E1”, proyek pembangunan sekitar 3.000 unit hunian baru di area E1 Tepi Barat yang dinilai menyapu bersih prospek solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband—seorang politisi Yahudi yang kakeknya tewas di kamp konsentrasi Nazi—menegaskan di hadapan Majelis Avpartisipatif bahwa London tidak akan tinggal diam.
“Kami tidak akan membiarkan solusi dua negara dihancurkan,” tegas Miliband sembari menjanjikan langkah-langkah tegas dalam beberapa pekan ke depan.
Sikap ini menandai pergeseran drastis dari posisi awal Inggris yang sempat mendukung hak Israel untuk membela diri. Sikap London melunak seiring meningkatnya pelanggaran kemanusiaan terhadap warga Palestina serta tekanan politik dari dalam negeri Inggris sendiri.
Di sisi lain, kalkulasi politik domestik turut memperkeruh keadaan. Netanyahu sedang bersiap menghadapi pemilu mendesak pada 27 Oktober, sementara Burnham berupaya meraup dukungan dari pemilih Partai Hijau yang pro-Palestina. Kondisi ini membuat kedua belah pihak tak punya insentif politik untuk saling mengalah.
Sanksi Susulan dan Pertaruhan Ekonomi
Di bawah pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Keir Starmer, Inggris sebenarnya telah menghentikan sebagian izin ekspor senjata ke Israel, membekukan negosiasi perjanjian perdagangan bebas, menjatuhkan sanksi pada sejumlah menteri Israel, hingga mengakui kedaulatan negara Palestina.
Kini, kabinet Burnham melangkah lebih jauh dengan mengkaji pembatasan perdagangan yang berhubungan langsung dengan pemukiman ilegal. Menurut jajak pendapat YouGov, langkah ini didukung oleh 50 persen publik Inggris, sementara hanya 16 persen yang menolak.
Beberapa sumber membocorkan bahwa sanksi luas ini berpotensi berujung pada boikot perdagangan menyeluruh, kendDari Sekutu Jadi “Lawan”: Mengapa Hubungan Inggris dan Israel Remuk?
Hubungan diplomatik antara Inggris dan Israel berada di titik terendah dalam beberapa dekade terakhir. Perdana Menteri kedua negara bahkan tercatat tidak saling bertukar kabar via telepon selama lebih dari satu tahun. Kondisi ini kian memanas seiring langkah pemerintah Perdana Menteri Inggris, Andy Burnham, yang bersiap menjatuhkan sanksi terhadap pemukiman ilegal Israel—sebuah rencana yang langsung direspons Tel Aviv dengan ancaman balasan.
Indikasi keretakan ini kian gamblang ketika Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, melontarkan kritik pedas terhadap London dalam sebuah wawancara podcast. Netanyahu menyindir perkembangan demografi dan politik di Inggris dengan menyebut, “Ada yang mengatakan bahwa republik Islam pertama yang memiliki senjata nuklir adalah Republik Islam Inggris.”
Tak berhenti di situ, Yair Netanyahu, putra sang Perdana Menteri, turut memperkeruh suasana dengan menyebut pemerintahan Partai Buruh di Inggris sebagai “anti-Semit, komunis, dan jihadis.” London merespons tuduhan tersebut secara tegas dan menyatakannya sebagai pernyataan yang “sama sekali tidak dapat diterima.” Seorang sumber internal mengungkapkan bahwa hubungan kedua negara telah “menyentuh titik nadir” dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa pulih.
Akar Krisis
Melansir laporan Financial Times, akar krisis ini bermula dari pertempuran di Gaza, sebelum akhirnya memburuk akibat meningkatnya kekerasan pemukim Yahudi serta rencana ekspansi pemukiman Israel di Tepi Barat. Secara khusus, sorotan tertuju pada “Rencana E1” yang berniat membangun sekitar 3.000 unit hunian baru—sebuah proyek yang dinilai bakal melumpuhkan prospek solusi dua negara.
Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, menegaskan di hadapan Majelis Rendah (House of Commons) bahwa London “tidak akan tinggal diam melihat solusi dua negara dihancurkan.” Ia menjanjikan langkah-langkah tegas dalam beberapa pekan ke depan sebagai respons atas kebijakan Tel Aviv tersebut.
Sikap ini menandai pergeseran substansial dari posisi awal London yang sempat mendukung “hak Israel untuk membela diri.” Penindakan berulang terhadap warga Palestina serta tekanan politik domestik akhirnya memaksa Pemerintah Inggris mengambil garis keras.
Situasi kian rumit akibat kalkulasi politik dalam negeri masing-masing. Netanyahu tengah bersiap menghadapi pemilu legislatif pada 27 Oktober, sementara Burnham berupaya meraup dukungan dari pemilih Partai Hijau yang pro-Palestina. Alhasil, kedua belah pihak tidak memiliki insentif politik untuk saling mengalah.
Sanksi dan Ancaman Balasan
Sejak era Perdana Menteri Keir Starmer, Inggris sebenarnya telah membekukan sejumlah izin ekspor senjata ke Israel, menghentikan negosiasi perjanjian perdagangan bebas baru, merilis sanksi bagi beberapa menteri Israel, hingga mengakui kedaulatan negara Palestina.
Kini, pemerintahan Burnham tengah mengkaji pembatasan perdagangan yang berkaitan langsung dengan produk-produk dari pemukiman ilegal. Hasil survei YouGov mencatat langkah ini didukung oleh 50% warga Inggris, berbanding 16% yang menolak. Sumber-sumber diplomatik bahkan membocorkan bahwa sanksi ini berpotensi meluas menjadi pemboikotan perdagangan secara menyeluruh, meski ada kekhawatiran bakal berbenturan dengan undang-undang anti-boikot di Amerika Serikat.
Menanggapi wacana tersebut, Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, mengancam akan mengambil tindakan balasan. Israel dilaporkan mempertimbangkan penarikan pejabat Inggris—termasuk seorang perwira berpangkat Laksamana—dari pusat koordinasi sipil-militer pimpinan AS yang mengurusi pascabencana perang Gaza.
Jika eskalasi terus berlanjut, kerja sama intelijen dan pertahanan yang telah dibangun bertahun-tahun terancam terganggu, begitu pula dengan volume perdagangan bilateral yang mencapai 6,2 miliar pounsterling (sekitar 8,4 miliar dolar AS) per tahun.
Kekecewaan yang Meluas di Eropa
Krisis ini tidak hanya melibatkan Inggris. Mantan pejabat Israel mengungkapkan bahwa banyak negara Eropa sebenarnya telah “muak” dengan kepemimpinan Netanyahu. Namun, mayoritas dari mereka memilih menahan diri hingga pemilu Israel selesai.
Sepanjang tahun ini, Israel telah mengusir perwakilan diplomatik dari Spanyol dan Belanda. Langkah serupa diprediksi bakal menimpa utusan Jerman dan Italia jika kedua negara tersebut mengambil sikap yang lebih keras.
Meski demikian, penurunan hubungan ini diperkirakan tidak memicu pemutusan hubungan diplomatik secara mendadak. Penerapan sanksi teknis dari Inggris membutuhkan waktu berbulan-bulan, sehingga realisasinya kemungkinan baru terjadi setelah pemilu Israel usai.
Isi Tepi Barat dan Kasus Aktivis Inggris
Ketegangan politik di tingkat atas berjalan lurus dengan peningkatan aksi kekerasan oleh pemukim Israel di Tepi Barat. Salah satu korbannya adalah Fin Goughen (22), mahasiswa London School of Economics asal Inggris yang sedang menjadi sukarelawan pengajar bahasa Inggris di desa Umm al-Khair, dekat Hebron.
Kepada harian The Times, Goughen menceritakan keikutsertaannya dalam aksi protective presence—kegiatan pendampingan oleh aktivis asing untuk melindungi warga lokal dari intimidasi pemukim. Saat berusaha menjaga pagar desa, ia diculik oleh kelompok pemukim bersenjata dan disekap di dalam bunker selama lebih dari setengah jam di bawah ancaman senjata.
Bukannya menindak para pelaku, polisi Israel yang tiba di lokasi justru menangkap Goughen dengan tuduhan melanggar hukum. Ia sempat ditahan dan diperiksa sebelum akhirnya dipindahkan ke otoritas imigrasi dan diputus deportasi secara kilat ke Inggris. Goughen kini mendesak Pemerintah Inggris untuk mengecam keras kekerasan pemukim serta menghentikan pembiaran atas upaya penggusuran warga Palestina di Tepi Barat.
Kembali ke Titik Nadir
Laporan Financial Times mencatat bahwa keretakan hubungan Inggris-Israel bukanlah hal baru. Kedua negara pernah mengalami krisis serupa pasca-Krisis Terusan Suez 1956 dan pada awal 1980-an akibat invasi Israel ke Lebanon. Pada 1982, Perdana Menteri Margaret Thatcher bahkan pernah menerapkan embargo senjata terhadap Israel.
Namun, para pengamat menilai krisis kali ini jauh lebih mendasar. Mengutip salah seorang sumber diplomatik, hubungan Inggris dan Israel telah menyentuh “dasar jurang”, dan proses pemulihannya akan memakan waktu yang sangat panjang—siapa pun yang memenangi pemilu di Israel nanti.
