NEW YORK — Ada pemandangan yang sulit diabaikan dalam Sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pidato, sejumlah kepala delegasi dan anggota delegasi meninggalkan ruang sidang. Kursi-kursi yang kosong di hadapannya kemudian menjadi salah satu gambar yang paling banyak diperbincangkan dari forum tersebut.
Pemandangan serupa muncul di tempat lain, meski dalam bentuk berbeda.
Di stadion sepak bola Debrecen, Hungaria, pertandingan Nations League antara Irlandia dan Israel berlangsung di tengah seruan dari pihak Irlandia agar Israel dikeluarkan dari kompetisi karena tuduhan genosida di Gaza. Para pemain mengenakan pita hitam untuk mengenang korban di Gaza dan tidak melakukan prosesi jabat tangan sebelum pertandingan.
Di New Jersey, Amerika Serikat, rapper Macklemore meneriakkan “Freedom for Palestine” dalam sebuah pertunjukan musik. Setelah dirinya tidak lagi dilibatkan dalam sejumlah konser berikutnya, sejumlah musisi lain bergabung dalam aksi boikot terhadap tur Ed Sheeran. Dalam konser di Philadelphia, Sheeran mengatakan dirinya hancur melihat kehancuran serta kematian warga sipil dan anak-anak di Gaza.
Sementara itu, survei Quinnipiac University pada pertengahan September tahun ini menunjukkan perubahan dalam opini publik Amerika Serikat. Untuk pertama kalinya dalam pengukuran yang dilakukan sejak 2001, simpati terhadap Palestina berada di atas simpati terhadap Israel.
Sebanyak 38 persen responden menyatakan lebih bersimpati kepada Palestina, dibandingkan 35 persen yang lebih bersimpati kepada Israel, sementara 27 persen tidak memilih salah satu pihak.
Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan perubahan dalam cara Israel dipersepsikan di sejumlah ruang publik internasional. Namun, perubahan itu tidak berlangsung dalam satu malam.
Selama bertahun-tahun, Israel membangun citra sebagai negara demokratis modern di dunia Barat, dengan keunggulan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, pariwisata, budaya, dan industri rintisan. Israel juga berupaya memperluas hubungan diplomatik dan normalisasi dengan negara-negara Arab.
Namun, genosida di Gaza, kekerasan dan ekspansi permukiman di Tepi Barat, serta penolakan terhadap pembentukan negara Palestina membuat citra tersebut menghadapi tekanan yang semakin besar.
Netanyahu sendiri dalam berbagai kesempatan menyatakan penolakannya terhadap negara Palestina. Pernyataan serupa kembali disampaikan dalam beberapa waktu terakhir.
Kursi Kosong di PBB
Pemandangan pada 24 September 2026 di Majelis Umum PBB memperlihatkan delegasi sejumlah negara meninggalkan ruangan ketika Netanyahu hendak berpidato.
Di antara negara yang disebut tidak mengikuti pidato tersebut terdapat Qatar, Mesir, Arab Saudi, Aljazair dan sejumlah negara Arab lainnya. Turki, Iran, Malaysia, Indonesia, Bangladesh serta sejumlah negara lain juga tidak berada di kursi mereka. Spanyol dan Brasil termasuk negara yang turut menjadi sorotan.
Reuters dan Deutsche Welle menggambarkan pemandangan tersebut sebagai tanda meningkatnya tekanan dan isolasi internasional terhadap Israel.
Pada saat yang sama, Netanyahu menghadapi persoalan hukum internasional. Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perang di Gaza.
Di luar gedung PBB, para demonstran membawa pesan seperti, “Hentikan mempersenjatai Israel, biarkan Gaza hidup.”
Manijeh Moradian dari Jewish Voice for Peace mengatakan bahwa dukungan tanpa batas, termasuk dalam bentuk persenjataan dan pendanaan, harus dihentikan. Amnesty International juga mengkritik kehadiran Netanyahu di podium PBB ketika ICC telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadapnya.
Organisasi tersebut mempertanyakan situasi ketika seorang pemimpin yang menghadapi surat perintah penangkapan ICC dapat berpidato di PBB, sementara proses hukum internasional terhadapnya tetap berjalan.
Netanyahu sendiri pernah mengakui meningkatnya isolasi Israel. Pada pertengahan September 2025, ia menyatakan Israel menghadapi tekanan internasional yang semakin besar. Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid kemudian mengaitkan memburuknya posisi Israel dengan kebijakan pemerintah Netanyahu.
Sejumlah pemimpin negara Barat juga menyampaikan kritik keras terhadap situasi di Gaza.
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyatakan Israel melakukan genosida di Gaza dan menyebut permukiman Israel di Tepi Barat ilegal. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menggambarkan kelaparan dan penderitaan di Gaza sebagai sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut blokade kemanusiaan di Gaza sebagai sesuatu yang memalukan dan tidak dapat diterima.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga mengatakan situasi di Gaza telah mengguncang hati nurani dunia.
Gaza dan Perubahan Persepsi Dunia
Perang yang dimulai setelah serangan 7 Oktober 2023 menjadi salah satu titik balik utama dalam persepsi terhadap Israel.
Puluhan ribu warga Palestina telah syahid, sementara jutaan lainnya mengalami pengungsian. Rumah, fasilitas kesehatan, sekolah, jaringan air, listrik dan berbagai infrastruktur lainnya mengalami kerusakan dalam skala luas.
ICC pada November 2024 menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant. ICC menyatakan terdapat dasar yang memadai untuk menduga terjadinya sejumlah kejahatan dalam yurisdiksinya, termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Sementara itu, Mahkamah Internasional (ICJ) masih menangani perkara yang diajukan Afrika Selatan terkait dugaan genosida di Gaza. Hingga kini belum ada putusan akhir mengenai pokok perkara tersebut, meskipun ICJ telah mengeluarkan sejumlah tindakan sementara sejak Januari 2024.
Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB pada September 2025 menyimpulkan bahwa otoritas dan pasukan Israel telah melakukan dan terus melakukan tindakan yang menurut komisi tersebut memenuhi unsur genosida di Gaza.
Kesimpulan itu merupakan bagian dari perdebatan hukum dan politik internasional yang lebih luas mengenai perang tersebut.
Perubahan persepsi itu juga terlihat dalam survei lintas negara.
Survei Pew Research Center pada Juni 2026 terhadap 36 negara menunjukkan rata-rata 67 persen responden memiliki pandangan negatif terhadap Israel, sementara 25 persen memberikan pandangan positif. Di Italia, angka pandangan negatif mencapai 75 persen, Jerman 73 persen, Inggris 69 persen dan Amerika Serikat 60 persen.
Di sejumlah negara, kelompok usia muda menunjukkan kecenderungan pandangan yang lebih negatif terhadap Israel dibandingkan kelompok usia lebih tua.
Dalam survei yang sama, kepercayaan terhadap Netanyahu juga berada pada tingkat rendah di sebagian besar negara yang disurvei. Lebih dari separuh responden di Australia, Bangladesh, Kanada, Prancis, Jerman, Yunani, Indonesia, Italia, Malaysia, Belanda, Pakistan, Spanyol, Swedia, Turki dan Inggris mengatakan mereka tidak mempercayai Netanyahu.
Pada September 2025, sebanyak 142 negara mendukung New York Declaration yang menyerukan penyelesaian konflik Palestina-Israel melalui pembentukan negara Palestina dan solusi dua negara. Setelah Inggris, Prancis, Kanada dan Australia mengakui Palestina, jumlah negara yang mengakui negara Palestina juga telah melampaui 150.
Tekanan tersebut kemudian mulai bergerak dari pernyataan politik menuju kebijakan ekonomi.
Pada September 2026, Inggris, Prancis dan Kanada memberlakukan larangan terhadap impor produk dari permukiman Israel di Tepi Barat, bersamaan dengan langkah-langkah terhadap sejumlah pemukim Israel yang dikenai sanksi. Langkah tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pandangan mengenai kebijakan Israel telah meluas bahkan ke sejumlah negara yang selama ini memiliki hubungan dekat dengan Israel.
Peringatan dari Dalam Israel
Perubahan itu tidak hanya menjadi perhatian di luar Israel. Sejumlah suara dari dalam negeri juga mulai memperingatkan konsekuensi dari arah kebijakan pemerintah.
Surat kabar Israel Haaretz memperingatkan beberapa hari lalu bahwa Netanyahu telah membawa posisi Israel di Amerika Serikat ke titik yang sangat rendah. Surat kabar tersebut menilai kerusakan hubungan dengan sekutu terpenting Israel telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Haaretz juga mencatat bahwa kemunduran tersebut tidak lagi terbatas pada hubungan dengan Partai Demokrat. Menurut surat kabar itu, dalam dua tahun terakhir pemerintahan Netanyahu turut menyebabkan penurunan tajam posisi Israel di kalangan Partai Republik.
Kolumnis senior Yedioth Ahronoth, Nahum Barnea, juga memperingatkan memburuknya isolasi internasional Israel. Dalam tulisannya, ia mengatakan konsekuensi dari kondisi tersebut dapat segera dirasakan oleh masyarakat Israel, termasuk terhadap rekening bank, perjalanan udara dan aktivitas ekonomi, seiring meningkatnya seruan boikot terhadap Israel.
Barnea juga menyebut pemerintah-pemerintah Eropa masih menyimpan kemungkinan menjatuhkan sanksi lebih lanjut setelah pemilu Israel yang dijadwalkan pada 27 Oktober mendatang.
Menurutnya, kebijakan yang dimulai di Eropa belum tentu berhenti di Eropa.
Yedioth Ahronoth dalam tulisan lain menyoroti perubahan suasana dalam pidato Netanyahu di PBB. Surat kabar tersebut menyebut Majelis Umum PBB selama ini merupakan salah satu panggung penting bagi Israel. Namun, menurut laporan itu, panggung tersebut kini menjadi jauh lebih sulit, dengan suasana yang disebut semakin bermusuhan ketika Netanyahu menyampaikan pidatonya.
Ketika Israel Mulai Dipandang sebagai Beban Diplomatik
Di media Barat, gagasan bahwa Israel dapat berubah menjadi beban diplomatik atau menghadapi risiko pengucilan juga semakin sering muncul dalam beberapa tahun terakhir.
Financial Times telah memperingatkan persoalan tersebut sejak Mei 2024 ketika mempertanyakan kemampuan Israel untuk “berjalan sendirian” di tengah perang yang terus berlangsung, meluasnya boikot dan tekanan terhadap hubungan tradisionalnya.
The Guardian kemudian memperingatkan pada tahun berikutnya bahwa visi politik Netanyahu dapat membawa Israel menuju masa depan yang semakin terisolasi, terutama dalam bidang ekonomi.
Dampaknya, menurut laporan tersebut, tidak hanya bersifat diplomatik atau ekonomi. The Guardian juga menyoroti munculnya cerita mengenai warga Israel yang terlibat bentrokan atau mengalami serangan dari penduduk setempat ketika berada di luar negeri.
Bagi sebagian warga Israel yang sejak lama memandang negaranya sebagai bagian dari dunia Barat di Timur Tengah, perkembangan tersebut menimbulkan kekhawatiran.
Apa yang Sebenarnya Hilang?
Namun, gambaran tersebut perlu dilihat secara lebih utuh.
Amerika Serikat masih menjadi penyangga strategis yang sangat penting bagi Israel. Pemerintahan Presiden Donald Trump bahkan pada 2026 meningkatkan tekanan terhadap ICC terkait surat perintah penangkapan terhadap pejabat Israel dan mempertimbangkan sanksi yang lebih luas terhadap lembaga tersebut beserta sejumlah pegawainya.
Hubungan dagang dan diplomatik Israel juga belum runtuh. Berbagai langkah boikot yang muncul belum berubah menjadi blokade ekonomi menyeluruh.
Karena itu, istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan kondisi tersebut adalah kecenderungan yang semakin cepat menuju isolasi, bukan isolasi yang telah sepenuhnya terjadi.
Bagi Israel, persoalan yang lebih mendasar terletak pada apa yang berpotensi hilang dari citra yang dibangun selama puluhan tahun.
Israel menghabiskan waktu panjang untuk meyakinkan dunia agar melihatnya tidak semata-mata melalui persoalan pendudukan dan konflik, melainkan sebagai negara teknologi, ilmu pengetahuan, pariwisata dan budaya, sebuah “negara rintisan” yang ingin dipandang sebagai bagian alami dari dunia Barat dan kawasan Timur Tengah.
Namun, gambar-gambar kehancuran Gaza, proses hukum internasional, perluasan permukiman, penolakan terhadap negara Palestina, serta retorika politik yang cenderung menyerang para pengkritik justru kembali menempatkan persoalan Palestina di pusat citra Israel di mata dunia.
Dalam konteks itulah, pemandangan di Majelis Umum PBB memperoleh makna simbolisnya.
Netanyahu berdiri di podium yang sama yang selama bertahun-tahun digunakan untuk mempromosikan kekuatan dan pencapaian Israel. Namun, gambar yang paling banyak beredar kali ini bukanlah peta yang diangkatnya atau argumen yang disampaikannya.
Melainkan barisan kursi yang kosong ketika para delegasi meninggalkan ruangan.
Sumber: Al Jazeera
