13 politikus sayap kanan Israel, termasuk tiga menteri kabinet, mendesak pembukaan Masjid Al-Aqsa bagi pemukim Yahudi tepat di Hari Al-Quds. Di sisi lain, tokoh-tokoh Muslim justru dikerangkeng lewat vonis pengusiran. Sebuah provokasi sistematis yang mengancam sisa-sisa stabilitas Kota Suci.
Jumat, 15 Mei mendatang, Al-Quds bakal menjadi panggung dua wajah yang kontras. Di satu sisi, Israel bersiap merayakan “Hari Yerusalem”, sebuah hari nasional untuk memperingati pencaplokan bagian timur kota itu pada Perang 1967. Di sisi lain, warga Palestina tengah bersiap mengenang 78 tahun Nakba, memori kolektif tentang pengusiran besar-besaran tahun 1948.
Namun, ketegangan tahun ini tak sekadar parade bendera. Sebanyak 13 anggota Knesset (Parlemen Israel) dari faksi Likud dan Zionisme Religius baru saja menyurati Komisaris Jenderal Polisi Danny Levy dan Komandan Polisi Al-Quds Avshalom Peled. Isinya lugas, buka pintu Masjid Al-Aqsa bagi pemukim Yahudi pada hari Jumat nanti.
Padahal, secara legal formal sejak 2003, kompleks Al-Aqsa tertutup bagi non-muslim pada hari Jumat dan Sabtu. Bagi para politikus ini, aturan itu adalah “diskriminasi”.
“Sebagai anggota Knesset dan menteri, kami sadar pentingnya memberikan respons proporsional yang mencerminkan kedaulatan Israel di Al-Quds,” tulis mereka dalam surat tersebut. Jika Jumat tak bisa tembus, mereka mendesak akses setidaknya diberikan pada Kamis malam, waktu yang bertepatan dengan malam perayaan.
Bola Panas di Tangan Bibi
Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa kepolisian sebenarnya enggan memberikan izin. “Tidak ada sejarah kehadiran Yahudi di Temple Mount pada hari Jumat,” demikian garis besar penolakan polisi. Saat ini, pemukim hanya diizinkan masuk pada Minggu hingga Kamis, itu pun dengan durasi yang sangat terbatas.
Namun, keputusan akhir bukan di tangan polisi. Lingkaran dalam Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir (sang arsitek utama gerakan Yahudisasi Al-Aqsa) menyebutkan bahwa bola panas ini ada di meja Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. “Keputusannya ada pada Perdana Menteri; ia yang harus dikonsultasikan,” ujar sumber tersebut.
Strategi Gunting: Tekan dari Dalam, Usir dari Luar
Peneliti urusan Al-Quds, Ziad Ibhais, melihat desakan para politikus ini sebagai “pertunjukan peran yang telanjang”. Di balik meja perundingan, mereka menekan aturan hukum, sementara di lapangan, aparat perlahan melakukan pengambilalihan administratif.
Ibhais menyoroti profil komandan polisi Avshalom Peled yang dikenal dekat dengan agenda kelompok Kuil, sayap ekstremis Yahudi. Sejak menjabat, Peled telah melonggarkan aturan bagi pemukim, mulai dari mengizinkan pembawaan kertas doa hingga memperpanjang durasi kunjungan saat Ramadan, meski sempat menutup masjid selama 40 hari bagi warga Palestina.
Sementara pintu mulai dibuka paksa bagi pemukim, gembok justru dipasang bagi tokoh Muslim. Selasa lalu, Syekh Kamal Khatib, Ketua Komite Kebebasan, menerima surat perintah pengusiran dari Masjid Al-Aqsa selama enam bulan. Ia dituduh melakukan “hasutan kekerasan”.
Nasib serupa menimpa Syekh Raed Salah. Keduanya dilarang mendekati kompleks Al-Aqsa dalam waktu yang terus diperpanjang. “Keputusan ini hanya akan menambah kebanggaan saya dalam melayani umat dan proyek Islam di Al-Aqsa,” ujar Khatib usai persidangan.
Gema Nakba dan Dansa Bendera
Di luar tembok masjid, organisasi radikal Yahudi “Bedeynu” tengah menggalang petisi elektronik. Target mereka sederhana namun mematikan: 500 tanda tangan agar diperbolehkan mengibarkan bendera Israel di dalam Masjid Al-Aqsa.
Provokasi ini akan berpuncak pada “Pawai Bendera” atau Flag Dance, tradisi tahunan yang melibatkan puluhan ribu pemukim ekstremis yang berparade melewati perkampungan Arab di Kota Tua. Tahun ini, parade tersebut terasa lebih pedih bagi warga Palestina karena bertepatan dengan peringatan Nakba.
Yerusalem kini seperti sekam yang menunggu percikan api. Di satu sudut, mereka merayakan pendudukan; di sudut lain, warga meratapi pengusiran. Dan di tengahnya, Masjid Al-Aqsa menjadi sandera syahwat politik para penguasa.
Sumber: Diterjemahkan dan diolah dari laporan lapangan Al Jazeera
