TEPI BARAT — Kepemimpinan politik Israel dilaporkan telah memberikan lampu hijau bagi pelaksanaan rangkaian operasi militer ofensif skala besar di berbagai wilayah Tepi Barat. Mengutip sumber-sumber keamanan internal, stasiun televisi Israel Channel 14 mengungkapkan bahwa aparat keamanan kini bersiap melancarkan pergeseran doktrin militer secara drastis, yakni beralih “dari pola bertahan menuju serangan penuh”.
Keputusan ini diambil menyusul meningkatnya insiden perlawanan dalam beberapa pekan terakhir, di mana Tel Aviv kini memandang Tepi Barat sebagai garis depan perang yang berpotensi meledak sewaktu-waktu.
Sejak meletusnya perang Gaza, Tepi Barat sejatinya ditempatkan pada prioritas bawah dalam kalkulasi militer dan politik Israel. Namun, tekanan internal kini menguat agar militer mengalokasikan sumber daya yang jauh lebih besar guna memperketat penindakan, pencegahan aksi perlawanan, serta menjamin keamanan para pemukim Yahudi.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengancam akan memperlakukan Tepi Barat persis seperti perlakuan militer terhadap Gaza dan Lebanon jika warga di sana memilih untuk berkonfrontasi. Katz secara eksplisit menyinggung nasib kawasan Shejaiya dan Jabalia di Gaza.
“Keduanya telah hancur total dan tak lagi ada di peta,” cetusnya.
Katz menambahkan bahwa dirinya bersama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah memerintahkan militer untuk memetakan setiap kamp pengungsi Palestina yang dianggap sebagai basis perlawanan, sebagai langkah awal sebelum dilakukannya pendudukan penuh.
Titik Balik Insiden Desa Till
Persetujuan operasi militer ini tidak muncul di ruang hampa, melainkan puncak dari eskalasi yang memanas sepanjang bulan lalu. Peristiwa di Desa Till, sebelah barat daya Nablus, pada 24 Juli lalu menjadi titik balik krusial.
Menurut Kepala Desa Till, Walid Zidan, sekitar 20 pemukim Yahudi menerobos masuk ke desa tersebut pada pagi hari. Warga setempat lantas keluar rumah untuk mempertahankan diri dan aset mereka. Zidan menegaskan, tentara Israel yang berada di lokasi justru melepaskan tembakan saat bentrokan pecah antara warga dan pemukim.
Insiden tersebut merenggut nyawa empat warga Palestina dari satu keluarga dan menewaskan dua warga Israel. Militer Israel mengklaim terjadi bentrokan sengit antara puluhan warga Palestina dan kelompok pemukim, dengan tuduhan seorang warga Palestina merebut senjata anggota tim keamanan Israel.
Namun, Pemerintah Israel membingkai insiden Till sebagai “serangan teror”, yang kemudian dijadikan dalih untuk mengambil tindakan kolektif melampaui batas insiden itu sendiri.
Netanyahu dan Katz langsung mengumumkan serangkaian hukuman massal: operasi militer besar-besaran, pembongkaran rumah warga yang dituduh sebagai pelaku, penutupan akses jalan dengan barikade, serta percepatan legalisasi dan pembangunan pos-pos permukiman baru.
Perkumpulan Tahanan Palestina membeberkan sedikitnya 80 warga Palestina ditangkap dalam gelombang penindakan tersebut, di mana 50 orang di antaranya berasal dari Desa Till.
Menanggapi tindakan sepihak tersebut, Komite Koordinasi Faksi di Prefektur Nablus menyerukan warga Palestina untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mengaktifkan kembali komite ronda darurat guna mengantisipasi gelombang serangan pemukim.
Skenario Pendudukan Kamp Pengungsi Baru
Sinyal bahaya kian nyata ketika pada 28 Juli, Kementerian Pertahanan Israel mengumumkan instruksi Katz (setelah rapat keamanan bersama Panglima Staf Eyal Zamir, Komandan Komando Pusat, dan pejabat badan intelijen Shin Bet) untuk bersiap menduduki satu lagi kamp pengungsi Palestina. Skenario ini mengacu pada pola operasi perusakan yang sebelumnya diterapkan di Jenin, Tulkarm, dan Nur Shams.
Operasi militer di ketiga kamp tersebut telah berlangsung sejak awal 2025. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat lebih dari 33 ribu pengungsi Palestina hingga kini masih terlunta-lunta dan tidak dapat kembali ke rumah mereka yang hancur.
Organisasi Hak Asasi Manusia Human Rights Watch (HRW) menilai rencana pendudukan kamp baru sebagai “sinyal sangat berbahaya” yang mengancam terjadinya pengusiran paksa massal berulang. HRW sebelumnya menyimpulkan bahwa pola operasi Israel di tiga kamp Tepi Barat utara tersebut memenuhi kualifikasi sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Juru Bicara Kantor Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR), Ravina Shamdasani, menegaskan bahwa serangan pemukim dan pendirian pos liar telah mencapai “tingkat tertinggi dalam sejarah”. Dalam sebagian besar aksi pengusiran warga Palestina, pemukim Yahudi dan aparat keamanan Israel terbukti bergerak secara berdampingan.
Dengan arah kebijakan ini, Tepi Barat dipastikan berada di ambang ledakan baru. Eskalasi yang disiapkan Tel Aviv tidak lagi sebatas memburu individu pelaku perlawanan, melainkan mengarah pada pengerahan invasi militer, pendudukan kamp pengungsi, serta pencaplokan daratan secara sistematis.
