WASHINGTON — Rencana pembentukan pasukan stabilitas internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menjaga perdamaian di Jalur Gaza menghadapi rintangan besar. Target awal untuk mengerahkan sekitar 20.000 tentara kini merosot tajam akibat komplikasi politik dan pecahnya perang di kawasan Timur Tengah.
Laporan investigasi The Wall Street Journal (WSJ), yang mengutip sumber militer AS dan lingkaran diplomatik terkait, mengungkapkan bahwa proyek ambisius ini bahkan sedang terseok-seok hanya untuk mengirimkan kelompok perintis pertamanya yang berkisar antara 10 hingga 20 prajurit saja.
Berdasarkan cetak biru awal, kontingen dari Maroko dijadwalkan tiba di lapangan pada Juni lalu. Namun, tenggat waktu tersebut meleset dan penempatan pasukan terpaksa diundur dalam beberapa bulan ke depan.
Pasukan Maroko ini nantinya tidak akan langsung diterjunkan ke dalam Jalur Gaza, melainkan harus menjalani pelatihan taktis di wilayah Israel dekat perbatasan, sebelum melakukan operasi pengintaian terbatas di zona konflik.
Perang Iran dan Mundurnya Pasukan Indonesia
Kegagalan mobilisasi massal ini tidak lepas dari meluasnya eskalasi militer di Timur Tengah. Mantan Wakil Asisten Sekretaris Pertahanan AS untuk Urusan Timur Tengah, Daniel Shapiro, menyebutkan bahwa konflik terbuka yang melibatkan Iran telah merusak kalkulasi politik global.
“Perang di Iran tidak hanya menunda proses pengambilan keputusan terkait penempatan pasukan ini, tetapi saya yakin hal itu telah mengikis minat dan keberanian sejumlah negara untuk ikut berpartisipasi,” urai Shapiro kepada WSJ.
Salah satu pukulan telak bagi misi ini adalah mundurnya Indonesia. Jakarta, yang semula digadang-gadang sebagai salah satu kontributor terbesar yang siap mengirimkan ribuan personel militer, resmi menangguhkan keterlibatannya sejak Maret lalu.
Keputusan ini diambil setelah situasi keamanan regional memburuk, di mana perang yang berkecamuk di Lebanon telah menewaskan 4 personel pasukan penjaga perdamaian (Garuda) asal Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengonfirmasi bahwa status partisipasi dalam pasukan stabilitas ini masih dibekukan.
Peta Kekuatan Pasukan Stabilitas Internasional (Juli 2026)
Meskipun dihantam gelombang pembatalan, dokumen internal militer AS menunjukkan masih ada empat negara yang berkomitmen untuk meresmikan keterlibatan mereka.
Meski menghadapi berbagai hambatan, dokumen internal militer Amerika Serikat menunjukkan masih ada empat negara yang mempertahankan komitmennya untuk bergabung dalam pasukan stabilitas internasional di Gaza.
Maroko menjadi negara yang paling maju dalam proses tersebut dan kini tinggal menunggu penandatanganan resmi sebelum bertugas mengamankan pusat logistik di Kerem Shalom serta menjalankan patroli taktis terbatas.
Sementara itu, Albania, Kazakhstan, dan Kosovo masih berada pada tahap akhir penyelesaian administrasi. Albania diproyeksikan menjadi bagian dari gelombang pengiriman pasukan berikutnya.
Kazakhstan disiapkan untuk memberikan dukungan teknis sekaligus mengamankan fasilitas penampungan, sedangkan Kosovo akan berkontribusi sebagai pasukan cadangan yang diterjunkan secara bertahap sesuai kebutuhan operasional.
Sebagai langkah taktis awal, sisa pasukan gabungan ini akan ditempatkan di sebuah pusat logistik terpadu yang dibangun di dekat pintu perbatasan Kerem Shalom (Karem Abu Salem), sebelum memperluas perimeter operasi mereka ke dalam kantong Gaza.
Gencatan Senjata yang Macet dan Krisis Kemanusiaan
Misi internasional ini merupakan pilar utama dari rencana pasca-perang Trump yang telah disahkan secara hukum melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 pada 17 November 2025.
Meski fase pertama perjanjian telah disepakati sejak 10 Oktober 2025 (di mana Hamas mematuhi seluruh poin kesepakatan) pihak Israel justru melanggar komitmennya. Tel Aviv terus melanjutkan operasi militer, memperketat blokade, dan kini menguasai hampir 70% wilayah administratif Jalur Gaza.
Di tengah mandeknya diplomasi internasional, nasib warga sipil di Gaza kian mengenaskan. Ratusan ribu pengungsi berjejal di ruang-ruang sempit yang terus menyusut. Mereka terpaksa tidur di dalam reruntuhan gedung yang hancur dan kamp-kamp darurat yang dipenuhi hewan pengerat tanpa akses sanitasi yang layak.
Juru bicara Komite Internasional Palang Merah (ICRC) di Al-Quds, Pat Griffiths, menegaskan bahwa kesepakatan di atas kertas tidak akan berarti apa-apa tanpa implementasi riil.
“Gencatan senjata Oktober lalu memberikan secercah harapan, namun hal itu harus segera diterjemahkan ke dalam perbaikan nyata bagi kehidupan sehari-hari warga Palestina di Gaza,” kritik Griffiths.
Misi perdamaian ini lahir setelah Gaza dihancurkan oleh perang genosida yang dimulai sejak 8 Oktober 2023. Agresi dua tahun tersebut telah menewaskan lebih dari 73 ribu jiwa, melukai 173 ribu orang, dan melumat 90% infrastruktur sipil dengan estimasi biaya rekonstruksi dari PBB mencapai angka fantastis 70 miliar Dolar AS.
Namun, selama pos internasional ini gagal mengirimkan bahkan 20 tentara pertamanya, asa perdamaian di Gaza tampaknya masih harus tertahan di meja perundingan. (Sumber: Al Jazeera / The Wall Street Journal)
