PALESTINA — Di saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terus mendengungkan dirinya sebagai pahlawan dan benteng utama keamanan Israel, gelombang kritik tajam dari dalam maupun luar negeri justru berhembus makin kencang.
Kebijakan agresifnya terhadap bangsa Palestina tak lagi sekadar merusak prospek perdamaian, melainkan mulai menggerogoti stabilitas internal dan mengancam keberlangsungan negara Israel itu sendiri.
Tokoh-tokoh berpengaruh di dalam negeri menuding Netanyahu sengaja memelihara tindak kekerasan para pemukim ilegal Yahudi dan merusak supremasi hukum. Sejumlah analis menilai doktrin politiknya yang terobsesi “mengelola konflik” alih-alih menyelesaikannya telah membenturkan kawasan ke titik paling berbahaya.
Pada saat bersamaan, tingkat penolakan publik di Amerika Serikat (sekutu terkuat Israel) mencapai rekor tertinggi.
Peringatan Perwira Militer dan Teror Pemukim
Melalui kolom analisisnya di The New York Times, Brett Stephens menegaskan bahwa bahaya paling mendesak bagi Israel saat ini bukan hanya ancaman dari luar, melainkan maraknya teror ekstremis pemukim Yahudi terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang dibiarkan oleh pemerintah.
Stephens menyoroti surat terbuka yang dikirimkan mantan Jenderal Israel Matan Vilnai atas nama ratusan mantan perwira tinggi militer kepada Presiden AS Donald Trump. Surat tersebut memperingatkan bahwa aparat keamanan Israel sengaja “diikat tangannya” secara politik saat berhadapan dengan ekstremis Yahudi, meski mereka terbukti bertindak cepat membendung kelompok perlawanan Palestina.
Menteri-menteri radikal di kabinet Netanyahu disinyalir memberikan payung perlindungan politik bagi para pemukim ekstremis. Pembiaran atas aksi pembakaran rumah, masjid, dan fasilitas publik milik warga Palestina yang kian masif ini dinilai bakal memicu ledakan besar di Tepi Barat.
Stephens membantah dalih Netanyahu yang menyebut aksi kekerasan tersebut hanya dilakukan oleh “segelintir oknum pembangkang”. “Pemerintah yang sanggup menggelar operasi intelijen rumit di luar negeri mustahil tak mampu menegakkan hukum di wilayah kekuasaannya sendiri, jika memang ada kemauan politik,” tulis Stephens.
Penundukan hukum ini terjadi demi mempertahankan koalisi dengan partai-partai sayap kanan ekstrem pimpinan Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich.
Runtuhnya Doktrin Puluhan Tahun
Tinjauan lebih mendalam dipaparkan Profesor Filsafat Universitas Tel Aviv, Assaf Sharon, dalam artikelnya di Foreign Policy. Ia menegaskan bahwa krisis sistemik Israel hari ini merupakan buah dari strategi Netanyahu selama puluhan tahun yang bertekad menggagalkan pembentukan negara Palestina.
Sejak awal, Netanyahu menolak Perjanjian Oslo, melemahkan Otoritas Palestina, memperluas permukiman haram, dan berasumsi bahwa isu Palestina bisa “diisolasi” selamanya tanpa menghadirkan solusi. Namun, peristiwa 7 Oktober 2023 dan perang di Gaza membuktikan bahwa doktrin tersebut runtuh total.
“Konflik tidak bisa dibekukan atau diabaikan begitu saja. Pendudukan dan ekspansi permukiman tidak mendatangkan stabilitas, melainkan siklus ledakan konflik yang menyeret seluruh kawasan,” papar Sharon.
Upaya menyepelekan Inisiatif Perdamaian Arab 2002, yang menawarkan normalisasi hubungan dengan imbalan penarikan pasukan Israel dari tanah pendudukan—menjadikan Israel kian terisolasi secara global.
Pergeseran Drastis Publik Amerika Serikat
Di tengah krisis internal tersebut, dukungan publik AS runtuh signifikan. Laporan The Hill yang mengutip survei Economist/YouGov mengungkapkan bahwa 49 persen warga Amerika mendukung eksekusi surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) terhadap Netanyahu, sementara hanya 27 persen yang menolak.
Survei tersebut juga menunjukkan bahwa 47 persen responden Amerika meyakini Netanyahu telah melakukan kejahatan perang di Gaza. Menguatnya desakan publik AS ini menegaskan bahwa legitimasi kepemimpinan Netanyahu kini berada di titik nadir, baik di mata hukum internasional maupun masyarakat global.
