Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali mempersulit upaya gencatan senjata di Gaza dengan menambahkan syarat-syarat baru yang dinilai para analis sebagai hambatan besar bagi para mediator.
Mesir dan Qatar sebelumnya mengajukan proposal kepada Hamas pada 27 Maret lalu, yang mencakup pembebasan lima tentara Israel yang ditawan dalam waktu 50 hari, termasuk seorang tentara berkewarganegaraan ganda AS-Israel, Idan Alexander.
Proposal tersebut juga menjanjikan pengembalian kondisi ke situasi sebelum 2 Maret, pembukaan perbatasan, pelaksanaan protokol kemanusiaan, serta pembebasan 250 tahanan Palestina, termasuk 150 yang dihukum seumur hidup dan 2.000 tahanan dari Gaza.
Hamas menyetujui proposal tersebut, namun Israel kemudian menambahkan syarat baru, seperti perlucutan senjata perlawanan, tetap berada di Gaza dalam format “reposisi”, serta mekanisme distribusi bantuan yang diklaim hanya untuk warga sipil.
Menurut sumber Al Jazeera, Hamas menolak syarat tambahan dari Israel karena dianggap membatalkan kesepakatan awal yang telah dicapai.
Kondisi Kawasan Makin Memburuk
Analis politik Ahmad Al-Haila menyebut langkah Israel ini menjauhkan proses damai dan mendorong kawasan menuju jurang konflik. Dalam program Masar Al-Ahdath, Al-Haila menegaskan bahwa Israel kini tidak hanya berperang dengan Palestina, tetapi juga dengan seluruh kawasan.
Dia menilai Netanyahu tetap bersikeras menduduki Gaza dan mengusir warganya, serta menolak semua proposal gencatan senjata. Netanyahu, lanjut Al-Haila, merasa percaya diri karena dukungan penuh dari Amerika Serikat, yang dengan kebijakan militernya justru memperburuk ketegangan kawasan.
Sementara itu, AS masih melakukan serangan di Yaman dan mantan Presiden Donald Trump terus mengancam Iran dengan aksi militer besar. Keberadaan pasukan laut dan udara AS di kawasan juga disebut memperkuat posisi Netanyahu untuk terus menolak kompromi.
Netanyahu Dinilai Sengaja Ingin Perpanjang Perang
Pakar urusan Israel, Mohannad Mustafa, menyatakan bahwa manuver Netanyahu bisa ditebak sejak awal karena itulah strategi utamanya. Menurut Mustafa, Netanyahu tidak berniat mengakhiri perang, tetapi hanya menginginkan gencatan senjata bersyarat yang setara dengan penyerahan diri Hamas.
Mustafa menegaskan bahwa tujuan Netanyahu bukan membebaskan sandera, melainkan melucuti perlawanan, menduduki Gaza, dan memaksa warganya mengungsi. Karena itu, ia meyakini Israel tidak akan menerima proposal mana pun yang tidak mencakup syarat-syarat tersebut.
Penolakan AS terhadap Proposal Mediator
Analis Partai Republik AS, Adolfo Franco, membela Israel dan menyebut bahwa justru Hamas yang menolak proposal demi membeli waktu untuk memperkuat diri. Franco menilai serangan Israel di Gaza mencerminkan kesepakatan bersama antara AS dan Israel untuk mengusir Hamas dari wilayah tersebut dan mencegah mereka kembali berkuasa, baik secara langsung maupun melalui pemerintahan bayangan yang diusulkan Mesir dan Qatar.
Franco juga menegaskan bahwa AS dan Israel sama-sama menolak keberadaan Hamas di Gaza di masa depan. Mereka menilai proposal mediator hanya akan menciptakan situasi seperti Hizbullah di Lebanon.
Menurutnya, Washington dan Tel Aviv tidak ingin menegosiasikan pembebasan sandera, tetapi menginginkan penentu siapa pemenang dan pecundang dalam perang ini. Ia menambahkan, operasi militer akan terus diperluas jika Hamas tidak menerima syarat Israel.
Kecaman terhadap Kebijakan AS dan Israel
Menanggapi hal ini, Ahmad Al-Haila mengatakan bahwa upaya untuk memenangkan perang dengan cara membuat warga sipil kelaparan adalah kejahatan perang yang didukung penuh oleh Amerika Serikat. Ia menuduh Washington telah mengubah perang menjadi kekacauan yang memperburuk posisi Israel dan berpotensi memicu konflik dengan negara lain.
Mohannad Mustafa menambahkan bahwa Israel sadar Hamas tidak akan menerima syarat yang diajukan, dan hal ini sengaja dimanfaatkan untuk memperluas perang dan mencegah tercapainya kesepakatan.
Sumber: Al Jazeera
