Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Jihad Islam Palestina, Muhammad Al-Hindi, menilai Dewan Perdamaian yang baru dibentuk untuk menangani situasi Gaza tak lebih dari “panggung sandiwara” yang terputus dari realitas lapangan. Dalam wawancara dengan Al Jazeera Mubasher, ia menegaskan forum tersebut tidak membawa perubahan nyata terhadap jalannya perang maupun terhadap kejahatan Israel yang terus berlanjut terhadap rakyat Palestina.

Al-Hindi menyebut konstruksi dewan itu bertumpu pada satu rumus: kedaulatan mutlak Amerika Serikat dan jaminan keamanan penuh bagi Israel, dengan mengesampingkan hak rakyat Palestina menentukan nasibnya sendiri. Menurutnya, tidak ada representasi Palestina yang sejati dalam kerangka tersebut. Peran yang ditawarkan kepada warga Gaza, katanya, sebatas pengelolaan urusan sipil melalui komite teknokrat, tanpa kedaulatan dan tanpa keputusan politik.

Ia juga menyoroti bahwa visi yang diusung dewan sepenuhnya mengadopsi pendekatan Israel. Isu rekonstruksi Gaza dikaitkan langsung dengan penyerahan senjata perlawanan, tanpa pembahasan serius mengenai penarikan pasukan Israel atau pertanggungjawaban atas pelanggaran gencatan senjata, termasuk penutupan perbatasan, penghalangan bantuan, serta hambatan masuknya tenda dan rumah portabel.

Dampak Gugurnya Komandan dan Ketahanan Perlawanan

Menanggapi gugurnya sejumlah komandan Saraya Al-Quds, Al-Hindi menyatakan kehilangan pemimpin tidak pernah mematahkan tekad rakyat Palestina atau mengakhiri perlawanan. Ia menekankan bahwa perjuangan telah berlangsung lebih dari satu abad, dan setiap generasi syuhada selalu melahirkan generasi baru yang lebih teguh.

Ia mengakui perang dua tahun terakhir berdampak secara militer terhadap faksi-faksi perlawanan, terutama karena serangan sistematis terhadap infrastruktur. Namun, menurutnya, kekuatan utama tetap bertumpu pada daya tahan rakyat dan keterikatan pada tanah air.

Terkait tudingan bahwa perlawanan kehilangan sebagian besar kapasitas militernya pasca operasi 7 Oktober 2023, Al-Hindi mengajak melihat sejarah. Pada Intifada 1987, rakyat Palestina melawan dengan batu, tetapi perjuangan tidak pernah padam. Ia menilai konfrontasi saat ini bukan hanya dengan Israel, melainkan juga dengan aliansi Barat yang dipimpin Amerika Serikat, yang terus memasok dukungan militer dan politik.

Al-Hindi menegaskan pihaknya tidak pernah menggantungkan harapan pada Washington, baik di era Presiden Donald Trump maupun pendahulunya Joe Biden. Menurutnya, keberpihakan Amerika kepada Israel bersifat strategis dan konsisten.

Ia menambahkan, persetujuan sejumlah faksi terhadap sebagian kesepahaman semata-mata demi menghentikan pembantaian terhadap warga sipil, bukan karena kepercayaan pada mediator Amerika. Setiap isu di luar pertukaran tawanan dan gencatan senjata, tegasnya, harus dibahas dalam dialog nasional Palestina yang komprehensif.

Kontroversi dan Ancaman Eskalasi

Menanggapi pernyataan Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, mengenai “Israel dari Nil hingga Eufrat”, Al-Hindi menilai pernyataan itu mencerminkan watak ekspansionis proyek Zionis dan kedekatannya dengan arus evangelis di pemerintahan Amerika. Ia juga menyoroti tidak adanya kecaman resmi dari Washington, selain sekadar penenangan terhadap sekutu Arab.

Dalam membaca peta ke depan, Al-Hindi menilai Israel kini memiliki keleluasaan besar dalam operasi militernya, tidak hanya di Gaza tetapi juga di Lebanon. Ia menyebut isu bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi kerap dijadikan alat tekanan politik.

Menurutnya, menggantungkan rekonstruksi pada pelucutan senjata perlawanan adalah “ilusi besar”. Ia menunjuk situasi di Tepi Barat yang tetap mengalami perampasan dan kekerasan meski tanpa persenjataan berat.

Al-Hindi juga menyinggung pengerahan militer Amerika di sekitar perairan Iran. Ia menilai Israel menjadi pihak paling terdorong ke arah perang regional yang lebih luas demi kepentingan strategisnya. Namun, ia menegaskan, seberapa pun luas eskalasi yang terjadi, isu Palestina tidak akan berakhir. Selama rakyatnya tetap bertahan di tanahnya dan mempertahankan pilihan perlawanan, persoalan itu akan tetap hidup dalam percaturan regional dan internasional.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here