Spirt of Aqsa, Palestina – Pusat Studi Tawanan Palestina menegaskan, penjajah Israel meningkatkan eskalasi signifikan selama 2021 dengan mengeluarkan perintah penahanan administratif terhadap warga Palestina. Penjajah mengeluarkan sekitar 1600 perintah penahanan adiminstratif selama 2021.
Jumlah tersebut merupakan gabungan dari perintah baru dan perpanjangan. Penjajah Israel menggunakan kebijakan penahanan administratif sebagai hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina, tanpa mempertimbangkan larangan yang ditetapkan oleh hukum internasional, yang membatasi penggunaannya, kecuali dalam kerangka yang sangat terbatas. Apalagi ini menyasar semua segmen masyarakat Palestina, termasuk anggota legislative, pemimpin faksi, perempuan, anak-anak, dan orang sakit.
Direktur Pusat Tawanan, peneliti Riyad Al-Ashkar, mengatakan bahwa pendudukan mengintensifkan penerbitan perintah penahanan administratif selama tahun 2021, sebagai akibat dari operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan menghadapi aksi perlawanan rakyat yang meluas di Palestina sebagai bentuk solidaritas terhadap warga al-Quds di Sheikh Jarrah dan Jalur Gaza, yang menjadi sasaran agresi barbar Mei lalu.
Asyqar menunjukkan bahwa perintah penahanan administrasi selama tahun 2021 merupakan peningkatan 45% dibandingkan tahun 2020 yang ada 1100 keputusan penahanan administrasi.
Dia juga menjelaskan bahwa selama satu tahun terakhir 1600 keputusan penahanan administratif dikeluarkan terhadap tawanan, termasuk 1002 keputusan perpanjangan penahanan administratif untuk jangka waktu lainnya antara dua hingga 6 bulan. Sedangkan 598 keputusan penahanan administratif dikeluarkan terhadap tawanan jangka waktu yang lama untuk pertama kali. Sebagian besar dari mereka adalah tawanan yang dibebaskan yang sebelumnya ditangkap, mereka menghabiskan bertahun-tahun di penjara pendudukan sebelum ditangkap kembali.
Dia menyatakan bahwa kota Hebron menempati, seperti biasa, prosentase tertinggi dalam keputusan penahanan administratif, mencapai 405 keputusan penahanan administrative atau 25% dari keputusan yang dikeluarkan selama tahun 2021, diikuti Ramallah, Betlehem, dan Jenin. Ada 6 keputusan penahanan administrasi menargetkan anak-anak kecil 6 lainnya tawanan wanita.
Pusat Studi Tawanan Palestina menyerukan sikap internasional yang serius dan nyata terhadap kebijakan kriminal Israel terhadap rakyat Palestina ini yang telah meningkat secara drastics selama setahun terakhir.
Dia meminta masyarakat internasional menyikapi secara serius langkah para tahanan administrasi yang memboikot pengadilan administrasi Israel dan melakukan intervensi memperlakukan mereka dengan keadilan dan mengungkapkan kejahatan pendudukan terhadap mereka. (Palinfo)
