Operasi perlawanan di Hebron, Tepi Barat bagian selatan, pada Jumat lalu segera diikuti operasi militer besar-besaran Israel. Hingga kini, lebih dari 2.800 warga Palestina terusir dari rumah mereka. Warga lainnya terkepung di kota dan kawasan tempat tinggal masing-masing, sementara aktivitas ekonomi Hebron lumpuh.
Di balik operasi yang diberi nama Roar of Judah atau Auman Yehuda itu, sejumlah pakar Palestina melihat agenda yang lebih luas daripada sekadar pembalasan atas perlawanan. Mereka menilai Israel memanfaatkan insiden tersebut untuk memperluas kendali atas wilayah Palestina, mempercepat pengusiran penduduk, dan mengubah tatanan keamanan di Tepi Barat.
Dalam wawancara terpisah dengan Al Jazeera Net, tiga pakar Palestina menguraikan tujuan operasi tersebut sekaligus dampaknya terhadap masa depan Otoritas Palestina (PA). Analisis mereka muncul di tengah ancaman Israel untuk melemahkan, bahkan mengakhiri, peran lembaga pemerintahan Palestina itu.
Tiga Agenda Israel di Hebron
Akademisi sekaligus pakar urusan Israel, Muhammad Halsa, menilai pemerintah Israel memiliki tiga tujuan utama dalam operasi militernya di Hebron. Menurut dia, tindakan rezim kolonial seperti Israel terhadap perlawanan rakyat tidak selalu berhenti pada pembalasan. Operasi semacam itu juga dapat menjadi sarana untuk menjalankan agenda politik dan teritorial yang telah disiapkan.
Pertama, kepentingan elektoral.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan sejumlah pejabat pemerintahnya segera mendatangi lokasi operasi, disusul ancaman yang berujung pada pembongkaran rumah, pengusiran warga, dan pengambilalihan wilayah.
Menurut Halsa, langkah cepat tersebut menunjukkan bahwa Netanyahu sedang berpacu dengan waktu untuk mengubah operasi militer menjadi modal politik menjelang pemilu. Ia ingin menampilkan diri sebagai pemimpin yang mampu menjamin keamanan warga Israel.
Halsa menilai Netanyahu tidak memiliki keleluasaan waktu untuk menempuh prosedur hukum seperti yang pernah dilakukan Israel setelah operasi-operasi sebelumnya, setidaknya secara formal. Kali ini, pembongkaran dan pengusiran dilakukan dengan cepat.
Strategi tersebut, menurut Halsa, menyasar masyarakat Israel yang semakin condong ke kanan dan terus dibayangi narasi ancaman terhadap keberadaan negara mereka. Dengan mempertontonkan tindakan keras terhadap warga Palestina, Netanyahu berupaya mengukuhkan citra bahwa dirinya mampu menghadirkan keamanan.
Kedua, membentuk ulang wilayah keamanan Israel.
Halsa menyoroti pernyataan Menteri Pertahanan Israel Israel Katz dan sejumlah pejabat pemerintah yang menekankan bahwa operasi berlangsung di wilayah Hebron yang termasuk Area A. Berdasarkan Perjanjian Oslo, Area A berada di bawah kendali keamanan dan administrasi penuh Otoritas Palestina.
Bagi Halsa, operasi di wilayah tersebut mengirimkan pesan bahwa pembagian Area A, B, dan C tidak lagi menjadi penghalang bagi Israel untuk memperluas kendali militernya. Area C berada di bawah kendali Israel, sedangkan Area A dan B memiliki pengaturan kewenangan Palestina yang berbeda.
Melalui pembongkaran rumah, penghancuran infrastruktur, pembangunan jalan, dan pendirian pos militer, Israel dinilai berupaya menata ulang wilayah itu demi kepentingan keamanan dan kontrol teritorialnya.
Jaringan jalan alternatif menuju permukiman Israel serta jalan-jalan khusus untuk kebutuhan keamanan menjadi bagian dari upaya tersebut. Dampaknya, kata Halsa, adalah semakin luasnya kendali Israel atas tanah Palestina.
Ketiga, mempercepat penguasaan wilayah dan pengusiran penduduk.
Halsa menilai Israel memanfaatkan operasi bersenjata dan rangkaian tindakan keamanan setelahnya untuk mempercepat pencapaian tujuan teritorialnya: mengusir warga Palestina dan menguasai wilayah seluas mungkin sebagai bagian dari agenda aneksasi Tepi Barat.
Ia merangkum pendekatan tersebut dalam slogan yang kerap dikaitkan dengan agenda kelompok sayap kanan Israel: lebih banyak tanah, lebih sedikit orang Arab.
Menurut Halsa, Netanyahu ingin menerapkan pola operasi yang sebelumnya berlangsung di kamp-kamp pengungsi di Tepi Barat bagian utara—termasuk Tulkarem, Jenin, dan Nur Shams—ke Hebron. Operasi di kawasan-kawasan tersebut telah menyebabkan warga Palestina terusir dari tempat tinggal mereka.
Ia tidak menutup kemungkinan pola serupa diterapkan di kota-kota lain di Tepi Barat. Karena itu, Halsa menilai alasan keamanan yang dikemukakan pemerintah Israel tidak memadai untuk menjelaskan skala tindakan militer dan pengusiran yang berlangsung.
Menurut dia, operasi di Hebron merupakan bagian dari strategi yang lebih luas: menguasai wilayah melalui kekuatan militer, memperluas permukiman, dan mengusir penduduk Palestina.
Halsa juga memperingatkan bahwa jika kelompok sayap kanan kembali menguasai pemerintahan Israel, agenda tersebut dapat diperluas ke seluruh wilayah Palestina. Ia bahkan menyinggung kemungkinan dampaknya terhadap warga Palestina di wilayah yang berada di dalam Israel, termasuk Naqab dan Galilea.
Ia mengutip pandangan Menteri Keuangan Israel yang berhaluan ekstrem kanan, Bezalel Smotrich, yang mendorong perluasan permukiman di kawasan-kawasan tersebut.
Masa Depan Otoritas Palestina Bergantung pada Washington
Ancaman Israel untuk melemahkan Otoritas Palestina, mengakhiri perannya, dan membatalkan Perjanjian Oslo sepenuhnya juga menjadi perhatian para pakar.
Ibrahim Rabay’a, profesor ilmu politik dan hubungan internasional di Universitas Birzeit, melihat ancaman tersebut memiliki dua dimensi.
Pertama, ancaman itu sejalan dengan agenda pemerintah Israel saat ini yang, menurut Rabay’a, berupaya mengikis kewenangan Otoritas Palestina dari dalam. Lembaga tersebut diarahkan menjadi pemerintahan dengan fungsi administratif terbatas, yang ruang geraknya bergantung pada keputusan dan batasan yang ditetapkan Israel.
Dalam skema itu, aktivitas Otoritas Palestina semakin terpusat di wilayah perkotaan dan pusat-pusat pemerintahan kegubernuran Palestina, tanpa kewenangan politik dan teritorial yang berarti.
Dimensi kedua berkaitan dengan batas kemampuan Israel sendiri. Rabay’a menilai langkah untuk mengakhiri sepenuhnya proyek politik Palestina dan membubarkan Otoritas Palestina membutuhkan persetujuan Amerika Serikat.
Dengan kata lain, keputusan semacam itu tidak hanya ditentukan oleh kehendak pemerintah Israel, tetapi juga oleh sikap Washington.
Rabay’a memperkirakan sulit bagi Israel mengambil langkah tambahan yang lebih jauh sebelum pemerintahan baru terbentuk. Program politik sebesar itu, menurut dia, memerlukan kesepakatan di dalam politik Israel sendiri.
Karena itu, hasil pemilu Israel mendatang akan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan arah kebijakan terhadap Otoritas Palestina. Peta politik Israel masih memperlihatkan perbedaan pandangan tentang cara mengelola konflik dengan Palestina atau mengakhirinya melalui pemaksaan kehendak.
Tiga Pilihan yang Dipaksakan kepada Palestina
Pakar urusan Israel, Adel Shadid, menilai serangan terhadap Hebron dan pengosongan kawasan permukiman bukan sekadar respons terhadap operasi bersenjata. Menurut dia, tindakan itu merupakan bagian dari strategi Israel untuk memaksakan penyelesaian konflik dengan syarat-syarat yang ditentukan sendiri.
Shadid mengatakan pemerintah Israel memanfaatkan momentum operasi militer untuk kepentingan elektoral, menutupi kegagalan, sekaligus melanjutkan rencana pengusiran warga Palestina.
Ia menunjuk kedatangan Netanyahu dan para pemimpin pemerintah Israel ke lokasi operasi sejak tahap awal sebagai indikasi bahwa peristiwa tersebut juga dimanfaatkan untuk kampanye politik.
Menurut Shadid, terdapat keselarasan antara pernyataan para pemimpin militer dan Netanyahu. Alih-alih mengakui bahwa operasi tersebut menunjukkan kegagalan, mereka justru menyatakan bahwa pembunuhan para pelaku telah mencegah serangan yang lebih besar.
Bagi Shadid, cara pemerintah Israel membingkai peristiwa itu memperlihatkan bagaimana operasi militer digunakan untuk membangun narasi kemenangan sekaligus membenarkan tindakan yang lebih luas terhadap warga Palestina.
Ia menilai pemerintah Netanyahu kini semakin berorientasi pada upaya memaksakan penyelesaian konflik. Dalam pandangan Shadid, warga Palestina didorong ke dalam tiga pilihan yang sama-sama berat:
- Menyerah, menerima kekalahan dan mengangkat bendera putih.
- Hijrah, meninggalkan tanah dan tempat tinggal mereka.
- Menghadapi kekuatan militer Israel, dengan segala konsekuensi dari tekanan dan tindakan represif yang semakin keras.
Ketiga pilihan tersebut, menurut Shadid, menggambarkan arah kebijakan yang berusaha dipaksakan Israel kepada warga Palestina.
Operasi di Hebron, dengan demikian, tidak hanya menyisakan rumah-rumah yang dibongkar, warga yang terusir, dan aktivitas ekonomi yang lumpuh. Peristiwa itu juga membuka kembali pertanyaan mengenai masa depan pemerintahan Palestina, batas kewenangan Otoritas Palestina, dan kemungkinan perluasan kendali Israel di Tepi Barat.
Bagi ketiga pakar tersebut, persoalannya bukan semata-mata bagaimana Israel merespons sebuah operasi bersenjata, melainkan apakah peristiwa itu sedang digunakan untuk mempercepat perubahan permanen atas wilayah dan kehidupan warga Palestina.
Sumber: Al Jazeera Net.
