TEPI BARAT- Serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat kerap diikuti intervensi tentara yang justru berujung pada penangkapan warga Palestina. Praktik ini telah lama didokumentasikan warga Palestina dan organisasi hak asasi manusia. Namun, investigasi terbaru surat kabar Haaretz mengungkap detail mengenai bagaimana pola tersebut berlangsung di lapangan.
Dalam sejumlah kasus, pemukim memasuki tanah milik warga Palestina atau menyerang orang-orang yang berada di sana. Tak lama kemudian, tentara Israel datang dan menangkap pemilik tanah. Organisasi hak asasi manusia menilai praktik ini telah menjadi sarana penghukuman dan intimidasi, sekaligus cara untuk memaksa warga Palestina meninggalkan padang penggembalaan, kebun, ladang, hingga rumah mereka.
Bentrokan yang sengaja dipicu
Investigasi Haaretz merujuk pada data yang dikumpulkan Human Rights Defenders Fund. Sejak awal tahun hingga 15 Oktober, lembaga tersebut mendokumentasikan 368 insiden penahanan yang diragukan legalitasnya. Sebanyak 678 warga Palestina menjadi korban, termasuk 16 perempuan.
Dalam 296 kasus, para tahanan akhirnya dibebaskan tanpa melalui intervensi hukum. Sebagian besar penahanan terjadi di kawasan penggembalaan, kebun, bahkan di dalam rumah warga.
Menurut Haaretz, salah satu pola yang paling sering berulang dimulai ketika pemukim memasuki tanah milik warga Palestina dan menyerang orang-orang di lokasi tersebut. Aparat keamanan Israel kerap menyebut kejadian semacam ini dengan istilah yang lebih lunak, yakni sekadar “gesekan”.
Beberapa menit kemudian, tentara tiba. Warga Palestina diborgol, matanya ditutup, lalu dituduh menyerang pemukim berdasarkan keterangan dari pihak pemukim sendiri.
Mekanisme tersebut bahkan tidak selalu disembunyikan oleh kalangan pemukim. Haaretz mengutip pernyataan Elisheva Yared, salah seorang aktivis kelompok yang dikenal sebagai “Pemuda Bukit” (Hilltop Youth). Dalam pembicaraan mengenai “gesekan” sebagai cara untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka, Yared menyatakan, “Kami tentu saja memulai gesekan dan bangga akan hal itu.”
Di wilayah lain, tentara Israel disebut langsung menahan penggembala dan petani yang berada di lahan terbuka. Di Hebron selatan, sebagian besar penangkapan semacam ini dilakukan oleh batalion pertahanan regional, unit yang melibatkan pemukim dalam tugas-tugas militer di sekitar permukiman mereka. Sementara itu, di Lembah Yordan, operasi tersebut dilakukan oleh satuan reguler tentara Israel.
Penahanan yang berubah menjadi hukuman
Peraturan militer Israel menetapkan batas awal penahanan selama tiga jam. Masa itu dapat diperpanjang tiga jam lagi dengan izin seorang perwira. Setelah batas waktu berakhir, orang yang ditahan harus dibebaskan atau dipindahkan untuk menjalani pemeriksaan oleh polisi maupun badan keamanan dalam negeri Israel, Shin Bet.
Peraturan tersebut juga mewajibkan tentara menyediakan makanan, air, dan kondisi penahanan yang layak.
Namun, Haaretz mendokumentasikan kasus penahanan yang berlangsung selama 10, 15, hingga 22 jam. Seorang anak laki-laki berusia 14 tahun bahkan ditahan selama dua hari. Sejumlah kesaksian juga menyebut pemukulan, pemborgolan, penahanan tanpa makanan dan air, serta kondisi ketika para tahanan dibiarkan menghadapi udara dingin.
Empat organisasi hak asasi manusia Israel menyebut praktik itu sebagai “penggunaan wewenang penahanan secara ilegal sebagai sarana penghukuman dan intimidasi”.
Dalam tanggapan awal atas petisi yang diajukan ke Mahkamah Agung Israel, Kejaksaan Agung Israel menyatakan bahwa “ada kemungkinan” pasukan melanggar prosedur dalam sejumlah kasus. Kejaksaan mengklaim instruksi telah diperjelas dan langkah-langkah korektif telah diambil. Atas dasar itu, pihak kejaksaan menilai petisi tersebut tidak lagi memiliki objek untuk dipersoalkan.
Akan tetapi, menurut Haaretz, belum ada tanda di lapangan bahwa “penjelasan prosedur” tersebut mengubah keadaan. Sebaliknya, pola penahanan itu dinilai semakin mengakar dan menjadi instrumen lain untuk mengintimidasi warga Palestina serta menjauhkan mereka dari tanah sendiri. Putusan pengadilan atas petisi organisasi hak asasi manusia tersebut masih ditunggu.
Kekerasan pemukim menjadi beban politik Israel
Di tengah meningkatnya kekerasan di lapangan, aksi pemukim Israel juga mendapat perhatian lebih besar dari negara-negara Barat dalam beberapa bulan terakhir. Sorotan itu semakin tajam pada akhir pekan terakhir setelah kekerasan menyasar warga asing secara langsung.
Pada 17 Oktober, anggota delegasi diplomatik Eropa mengalami luka-luka dan kendaraan mereka rusak di dekat Taybeh. Sehari sebelumnya, fotografer Amerika Serikat Heidi Levine mengalami serangan brutal di dekat Abu Falah, utara Ramallah, hingga harus dibawa ke rumah sakit.
Meningkatnya perhatian internasional membuat kekerasan pemukim menjadi persoalan yang semakin sulit diabaikan dalam perdebatan politik Israel. Serangan-serangan itu kini dinilai bukan hanya merugikan warga Palestina, tetapi juga menambah beban politik dan diplomatik bagi Israel sendiri.
Dalam artikel opini yang diterbitkan The Times of Israel, penulis Lazar Berman menyoroti dampak tersebut. Ia menilai gelombang serangan pemukim mulai merugikan kepentingan Israel secara langsung, ketika posisi internasional negara itu telah berada pada salah satu titik terendahnya.
Biaya politik tersebut semakin besar setelah kekerasan turut menyasar diplomat Eropa dan seorang fotografer Amerika. Insiden itu memicu kecaman, termasuk dari sekutu dekat Israel. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mendesak Tel Aviv mengambil tindakan terhadap serangan-serangan tersebut. Belgia, sementara itu, mengisyaratkan akan mendorong pemberlakuan sanksi Uni Eropa terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Meski demikian, Berman menilai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghindari kecaman tegas terhadap kekerasan pemukim. Netanyahu bahkan mempertanyakan sejumlah laporan dan menggambarkan pelaku sebagai kelompok kecil di pinggiran masyarakat.
Berman mengaitkan sikap tersebut dengan kepentingan elektoral Netanyahu. Perdana menteri Israel itu bergantung pada dukungan mitra-mitranya dari sayap kanan ekstrem, Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir. Sementara pemilihan umum Israel tinggal beberapa hari lagi, operasi penangkapan secara luas terhadap pemukim yang melakukan kekerasan berisiko memancing kemarahan basis pemilih yang dibutuhkan Netanyahu setelah penghitungan suara.
Dengan demikian, kekerasan pemukim tidak hanya memperburuk situasi warga Palestina di Tepi Barat. Praktik tersebut juga menempatkan pemerintah Israel dalam tekanan internasional yang semakin besar, sementara langkah tegas terhadap para pelaku berhadapan dengan kepentingan politik koalisi yang menopang kekuasaan Netanyahu.
Sumber: Haaretz dan The Times of Israel.
