GAZA — Israel menghambat pelaksanaan salah satu proyek utama Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan menolak pembangunan pangkalan militer untuk menampung pasukan internasional di Jalur Gaza. Penolakan ini mengancam rencana penempatan pasukan yang diproyeksikan menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas dan membuka jalan bagi rekonstruksi wilayah tersebut.
Harian Inggris The Guardian melaporkan, dua bulan setelah kontrak pembangunan diberikan pada Agustus lalu, Israel belum mengizinkan pekerjaan dimulai. Pangkalan itu dirancang untuk menampung 150 personel militer internasional yang akan menjadi kelompok awal dari Pasukan Stabilisasi Internasional yang direncanakan bertugas di Gaza.
Dalam laporan eksklusif yang ditulis Aram Roston di Washington, The Guardian menyebut BoP telah memberikan kontrak konstruksi pertamanya di Gaza kepada perusahaan Amerika Serikat, Arkil International, yang berbasis di Louisiana. Perusahaan tersebut ditugaskan membangun pangkalan yang nantinya menjadi titik awal pengerahan pasukan internasional.
Seorang sumber yang mengetahui langsung proyek itu mengatakan kepada The Guardian bahwa Israel menghalangi masuknya kontraktor dan truk ke Jalur Gaza. “Israel tidak akan membuka perbatasan,” kata sumber tersebut.
Proyek Kunci yang Terhambat
Menurut sumber itu, pangkalan sementara tersebut akan dibangun di lahan seluas sekitar 10.000 meter persegi. Lokasinya merupakan bekas area yang pernah digunakan oleh Gaza Humanitarian Foundation, lembaga bantuan yang didukung Amerika Serikat dan menghentikan operasinya pada Oktober 2025.
Pangkalan itu diproyeksikan menjadi tempat penempatan unit bersenjata secara bergiliran. Rencana tersebut merupakan bagian dari pengerahan pasukan yang lebih besar. Menurut laporan The Guardian, sebanyak 500 personel dari Maroko dan Kosovo telah tiba.
Namun, mandeknya pembangunan pangkalan dikhawatirkan menghambat keseluruhan program BoP. Sumber yang dikutip surat kabar itu menilai rekonstruksi Gaza tidak dapat dimulai tanpa kehadiran pasukan internasional dan jaminan keamanan yang memungkinkan peralatan serta material penting masuk ke wilayah tersebut.
Tanpa pasukan keamanan, pengiriman alat berat konstruksi akan terhambat. Pembangunan fasilitas vital dan jaringan layanan dasar juga sulit dimulai. Sumber tersebut menegaskan bahwa rekonstruksi tidak mungkin berjalan dalam kondisi tanpa keamanan.
Di tengah kebuntuan itu, pihak BoP memperkirakan pemerintah Israel mungkin baru akan mengizinkan proyek tersebut setelah pemilihan umum Israel yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober ini. Jika perkiraan itu benar, pelaksanaan rencana rekonstruksi Gaza akan kembali bergantung pada perhitungan politik di dalam negeri Israel.
Janji Rekonstruksi Berhadapan dengan Realitas di Gaza
BoP dibentuk setelah kesepakatan gencatan senjata pada Oktober 2025. Lembaga ini menjadi bagian penting dari upaya Trump untuk menunjukkan bahwa pemerintahannya telah mengakhiri perang di Gaza.
Trump menjabat sebagai ketua BoP seumur hidup. Dewan eksekutifnya mencakup menantunya, Jared Kushner, serta utusan khusus Steve Witkoff. Namun, sejumlah negara Barat memilih menjaga jarak dari lembaga tersebut.
Pada 23 September lalu, BoP mengumumkan rencana pendanaan senilai US$ 2,45 miliar untuk enam bulan. Anggaran itu menjadi bagian dari rencana rekonstruksi Gaza yang diperkirakan dapat menelan biaya hingga US$ 71 miliar dalam kurun sepuluh tahun.
Meski demikian, janji pendanaan dan rekonstruksi itu masih berhadapan dengan berlanjutnya operasi militer Israel. Otoritas kesehatan Gaza melaporkan sekitar 1.400 warga Palestina telah syahid sejak gencatan senjata diberlakukan.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai peluang mempertahankan gencatan senjata dan memulai rekonstruksi. Di satu sisi, BoP mengumumkan rencana pemulihan Gaza dalam skala besar. Di sisi lain, pembangunan fasilitas awal untuk mendukung pengerahan pasukan internasional saja belum dapat dimulai karena terhambat oleh Israel.
Sumber: The Guardian
