AL-QUDS — Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir datang langsung ke lokasi pembongkaran sebuah bangunan hunian bertingkat di kawasan Al-Thur, Al-Quds Timur, Selasa. Pasukan Israel menghancurkan bangunan yang terdiri atas lima lantai itu di tengah pengawalan ketat aparat.
Sejumlah akun Palestina mengunggah rekaman kedatangan Ben-Gvir ke lokasi. Dalam video tersebut, politikus sayap kanan ekstrem itu terlihat berada di area bangunan yang sejak pagi telah menjadi sasaran pembongkaran aparat Israel.
Menurut media Pemerintah Provinsi Al-Quds yang dikutip kantor berita Palestina WAFA, bangunan itu memiliki lima lantai dengan 10 unit apartemen. Proses pembongkaran disebut berlangsung di bawah pengawasan langsung Ben-Gvir.
Pemerintah Provinsi Al-Quds mengatakan aparat Israel baru menyerahkan pemberitahuan final pembongkaran kepada warga pada Senin, sehari sebelum bangunan dihancurkan. Peringatan itu datang setelah warga bertahun-tahun menghadapi ancaman pembongkaran, denda, dan pelanggaran administratif bernilai besar.
Pada saat yang sama, otoritas Israel disebut menolak memberikan izin pembangunan kepada mereka.
Pemerintah Provinsi Al-Quds menilai kehadiran Ben-Gvir dalam pembongkaran tersebut merupakan bentuk “hasutan resmi” terhadap warga Palestina di Al-Quds dan keberadaan mereka di kota itu. Pemerintah setempat juga menilai isu pembongkaran rumah dimanfaatkan untuk kepentingan propaganda pemilu Israel dengan mengorbankan hak warga Palestina dan perlindungan terhadap rumah penduduk sipil.
Menurut pemerintah provinsi, menjadikan pembongkaran rumah warga Palestina sebagai panggung kampanye politik dan pertunjukan kekuatan tidak mengubah status Al-Quds Timur sebagai wilayah Palestina yang diduduki.
Kebijakan tersebut, kata mereka, justru menunjukkan meningkatnya tekanan terhadap keberadaan warga Palestina di kota itu.
Pembongkaran bangunan di Al-Thur disebut sebagai bagian dari kebijakan yang lebih luas berupa penghancuran rumah dan pemindahan paksa warga Palestina. Pemerintah Provinsi Al-Quds menuding otoritas Israel menjalankan langkah sistematis untuk mengubah kondisi demografis dan tata ruang kota.
Mereka juga menolak alasan soal perizinan dan tata ruang yang digunakan Israel sebagai dasar pembongkaran. Menurut pemerintah provinsi, warga Palestina di Al-Quds justru menghadapi pembatasan dalam perencanaan dan pembangunan serta kesulitan memperoleh izin, sementara ekspansi permukiman Israel terus berlangsung.
Ben-Gvir Sebut Penegakan Hukum
Hamas mengecam pembongkaran tersebut. Kelompok itu menilai kehadiran Ben-Gvir secara langsung di lokasi menggambarkan apa yang mereka sebut sebagai “terorisme terorganisasi pemerintah penjajahan di Al-Quds”.
Hamas juga menyebut pembongkaran itu sebagai bagian dari propaganda politik para pemimpin Israel dan persaingan di antara mereka untuk menunjukkan sikap paling keras terhadap rakyat Palestina.
Kelompok tersebut menyerukan masyarakat internasional menghentikan rencana pembongkaran dan pemindahan warga Palestina. Hamas mengatakan keteguhan warga Palestina di tanah mereka menjadi penghalang bagi upaya Israel mengubah kondisi di Al-Quds.
Ben-Gvir memberikan pembelaannya melalui unggahan di platform X. Ia mengatakan datang ke kawasan Al-Thur pada Selasa pagi bersama apa yang ia sebut sebagai “buldoser penegakan kedaulatan hukum”.
Menurut Ben-Gvir, kedatangannya bertujuan memastikan kebijakannya diterapkan secara langsung di lapangan.
Ia mengatakan aparat Israel menghancurkan sebuah bangunan bertingkat yang disebutnya dibangun secara ilegal. Ben-Gvir juga mengklaim lahan tersebut telah dikembalikan kepada Israel.
Dalam unggahan yang sama, Ben-Gvir mengklaim pemerintah Israel telah menghancurkan sekitar 10 ribu bangunan yang disebutnya ilegal selama satu setengah tahun terakhir. Ia juga mengklaim pemerintah telah mengambil kembali lahan yang luasnya setara dengan gabungan wilayah Tel Aviv dan Giv’atayim.
Pembongkaran Rumah Meningkat
Pembongkaran di Al-Thur berlangsung di tengah meningkatnya penghancuran rumah dan bangunan milik warga Palestina di Al-Quds Timur.
Menurut laporan Pemerintah Provinsi Al-Quds untuk kuartal ketiga 2026, otoritas Israel melakukan 139 operasi pembongkaran dan perataan bangunan di wilayah tersebut sepanjang Juli hingga September.
Pada periode yang sama, sebanyak 150 pemberitahuan dan keputusan terkait pembongkaran, pengosongan, serta penyitaan properti diterbitkan. Dari jumlah itu, 140 merupakan pemberitahuan atau keputusan pembongkaran.
Data Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menunjukkan otoritas Israel telah menghancurkan sekitar 170 bangunan milik warga Palestina di Al-Quds Timur sejak awal 2026. Alasan yang digunakan adalah bangunan tersebut tidak memiliki izin pembangunan yang dikeluarkan otoritas Israel.
OCHA menyebut memperoleh izin pembangunan bagi warga Palestina di Al-Quds Timur hampir mustahil.
Sejumlah keluarga yang terdampak telah menempuh jalur hukum selama bertahun-tahun untuk memperoleh izin pembangunan atau menggugat perintah pembongkaran. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
PBB juga mencatat peningkatan pembongkaran dan pengusiran warga di Al-Quds Timur. Organisasi itu memperingatkan dampaknya terhadap keberadaan warga Palestina serta kesinambungan geografis dan demografis kota tersebut.
Menurut PBB, praktik pembongkaran dan pengusiran paksa itu juga menimbulkan persoalan serius jika dilihat dari ketentuan hukum humaniter internasional.
