GAZA — Hubungan diplomatik antara Inggris dan Israel memanas dan memasuki babak baru yang kian mendidih. Langkah London yang tak lagi sekadar melempar kritik verbal atas pemukiman ilegal (melainkan mengeksekusi sanksi ekonomi dan politik tegas) dibalas setimpal oleh Tel Aviv.
Penjajah Israel langsung mengambil tindakan balasan yang menyasar keberadaan diplomatik Inggris di Yerusalem hingga mendepak peran Inggris dalam penataan pascaperang di Jalur Gaza.
Eskalasi ini bermula ketika Inggris secara resmi mengumumkan larangan impor atas seluruh produk yang dihasilkan dari pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki. Tak hanya itu, London turut memberlakukan sanksi terhadap sejumlah perusahaan dan individu yang dinilai memfasilitasi ekspansi pemukiman tersebut.
Langkah tegas ini dieksekusi secara terkoordinasi bersama Prancis dan Kanada, serta mendapat sokongan penuh dari sejumlah negara Eropa lainnya.
London Tegaskan Ada ‘Pembersihan Etnis’ dan Pendudukan Ilegal
Ketegangan makin memuncak saat Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, melontarkan pernyataan menohok. Ia menegaskan bahwa pemerintah Inggris menyimpulkan telah terjadi tindakan “pembersihan etnis” terhadap warga Palestina di beberapa wilayah Tepi Barat yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok pemukim Yahudi.
Miliband menyatakan bahwa pemerintah Israel bertanggung jawab penuh atas terciptanya lingkungan yang membiarkan kejahatan tersebut terus berlangsung.
Pemerintah Inggris juga mengambil posisi hukum yang jauh lebih berani dengan menyatakan secara terbuka bahwa pendudukan Israel atas Tepi Barat adalah tindakan ilegal. Menurut laporan The Guardian, kebijakan ini menandai pergeseran substansial dari posisi London selama berdekad-dekad, yang dulunya hanya sebatas mengutuk pemukiman tanpa ada tindakan konkret.
Kebijakan Miliband berupaya membebankan biaya ekonomi dan politik nyata kepada pihak-pihak yang mendukung pemukiman liar, dengan merujuk pada putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2024 yang mengokohkan status ilegal pendudukan Israel.
Balasan Tel Aviv: Tutup Konsulat dan Pengusiran Diplomat
Respons Israel datang secepat kilat. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, mengumumkan penutupan Konsulat Jenderal Inggris di Yerusalem Timur yang selama ini diakreditasi untuk berhubungan dengan Otoritas Palestina. Langkah ekstrem ini diambil sebagai balasan langsung atas sanksi ekonomi Inggris.
Menurut laporan Reuters, Israel melayangkan surat resmi kepada Konsulat Inggris di Yerusalem Timur untuk menghentikan seluruh aktivitas operasionalnya dalam tenggat 30 hari, sekaligus mencabut status akreditasi para diplomatnya.
Lebih keras lagi, para perwakilan Inggris yang tergabung dalam misi koordinasi internasional pimpinan AS untuk Gaza, serta para diplomat Inggris di Ramallah, diberi waktu singkat hanya tujuh hari untuk angkat kaki dari wilayah Israel.
Penutupan Konsulat Inggris di Yerusalem bukan perkara kecil. Kantor tersebut merupakan urat nadi hubungan diplomasi London dengan pihak Palestina. Menghentikan operasionalnya secara mendadak jelas memukul habis kehadiran diplomasi Inggris di wilayah Palestina.
Isu Gaza Terperangkap dalam Pertikaian Diplomatik
Gideon Sa’ar turut mengumumkan bahwa Inggris resmi didepak dari misi koordinasi khusus Gaza yang diprakarsai AS. Selain itu, Israel menyetop keterlibatan Inggris dalam program pelatihan pasukan keamanan Otoritas Palestina di Tepi Barat, serta melarang sejumlah pejabat dan anggota parlemen Inggris menginjakkan kaki di Israel.
Dengan langkah ini, Israel sengaja menggeser arena pertikaian dari sekadar protes sanksi dagang menjadi serangan langsung terhadap saluran koordinasi Inggris di Tanah Palestina, terutama yang berkaitan dengan urusan Gaza.
Reuters mengonfirmasi bahwa utusan Inggris dalam tim koordinasi Gaza telah menerima instruksi untuk meninggalkan Israel dalam kurun seminggu, menjadikan Jalur Gaza sebagai imbas langsung dari retaknya hubungan kedua negara.
Langkah Bersama 12 Negara Barat Tekan Pemukiman Ilegal
Inggris tidak berdiri sendirian. Langkah pelarangan produk pemukiman ini digalang bersama oleh Prancis, Kanada, serta sembilan negara Eropa lainnya: Denmark, Spanyol, Finlandia, Irlandia, Islandia, Norwegia, Polandia, Portugal, dan Swedia.
Surat kabar Prancis Le Monde menilai signifikansi tindakan ini melampaui nilai transaksi dagang pemukiman yang sebenarnya.
Langkah bersama ini mencerminkan pergeseran fundamental dari pendekatan tawar-menawar bertahap menuju tindakan konfrontatif langsung terhadap pemukiman ilegal, terutama di tengah keuntung-untungan Uni Eropa yang gagal mencapai kesepakatan sanksi blok akibat veto beberapa negara anggotanya.
Sanksi yang Dinilai Perlu dari Dalam Israel Sendiri
Gelombang sanksi barat ini mengemuka di tengah desakan internasional atas aksi kekerasan pemukim yang kian mengganas dan mengancam keberlangsungan Solusi Dua Negara.
Menariknya, mantan Jaksa Agung Israel, Michael Ben-Yair, justru menilai sanksi Inggris sebagai langkah yang amat diperlukan. Ia mengaitkan sanksi tersebut dengan meluapnya aksi perampasan tanah dan kekerasan yang dipelopori kelompok pemukim ekstremis yang kini merembes masuk memengaruhi lembaga-lembaga pemerintahan Israel.
Pandangan Ben-Yair terbilang krusial karena datang dari eks pejabat tinggi Israel sendiri. Ia menolak anggapan bahwa sanksi Inggris adalah bentuk aksi “anti-Israel”, seraya mendesak publik untuk membedakan antara keberadaan Negara Israel dan proyek pendudukan serta pemukiman ilegal di tanah Palestina.
Dari Retorika Menuju Aksi Nyata
Dinamika ini mendedahkan perubahan peta diplomasi Barat terhadap isu pemukiman Israel. Setelah bertahun-tahun hanya menerbitkan pernyataan normatif bahwa pemukiman itu ilegal, koalisi negara Barat kini melangkah ke ranah aksi nyata yang menyasar produk dan pendukung utamanya.
Di sisi lain, reaksi keras Tel Aviv memperlihatkan bahwa pemerintah pendudukan memandang sanksi ekonomi tersebut sebagai ancaman politik eksistensial. Tel Aviv meresponsnya dengan mengisolasi diplomat Inggris dan memutus jalur koordinasi penanganan Gaza, seraya menuding Inggris melakukan “intervensi lancang” terhadap kedaulatan negara Israel.
Namun di luar arena adu silat diplomatik tersebut, kenyataan pahit di lapangan tetap tak berubah: pemukiman ilegal terus membesar, warga Palestina kian terdesak oleh teror pemukim, dan Gaza kembali dijadikan panggung pertaruhan politik internasional.
