PALESTINA- Di wilayah Masafer Yatta dan kawasan Beduin Yatta, bagian selatan Tepi Barat yang membentang seluas lebih dari 33 ribu dunam (sekitar 3,3 ribu hektare) serta mencakup 22 permukiman, sektor pendidikan tengah berhadapan dengan ancaman eksistensial.
Keberlangsungan proses belajar-mengajar ratusan anak Palestina terus dibayangi aksi persekusi dan ancaman pembongkaran paksa oleh otoritas pendudukan Israel.
Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Yatta, Masafer, dan Beduin, Bassam Jabr, mengungkapkan bahwa pihak militer Israel dalam beberapa periode telah melayangkan surat pemberitahuan pembongkaran (demolition notice) terhadap 14 dari total 18 sekolah yang ada di kawasan tersebut.
Jika eksekusi benar-benar dijalankan, lebih dari 1.600 siswa-siswi terancam kehilangan ruang kelas dan terpaksa melangsungkan proses belajar di alam terbuka maupun tenda-tenda darurat.
Jabr menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah menempuh jalur hukum di pengadilan Israel, bekerja sama dengan Kotamadya Yatta, komunitas lokal, serta lembaga bantuan hukum St. Yves demi mengamankan perintah penangguhan (injunction) untuk menghentikan rencana pembongkaran tersebut.
Namun, apa pun putusan pengadilan nanti, ia memastikan kegiatan pendidikan tidak akan pernah berhenti. “Pembelajaran tidak akan pernah runtuh di lokasi mana pun. Opsi cadangan kami sudah siap: belajar di dalam tenda, di bawah terik matahari, hingga di atas reruntuhan.
Ini berangkat dari keyakinan mendalam bahwa ilmu pengetahuan adalah senjata utama bangsa Palestina untuk menjaga tanah dan identitasnya,” ujar Jabr.
Kecemasan di Sekolah Putri Zif
Salah satu fasilitas pendidikan yang berada di bawah ancaman nyata tersebut adalah Sekolah Menengah Putri Zif, yang terletak di timur laut Kota Yatta. Kepala Sekolah Hana Al-Salaymeh menjelaskan, bangunan sekolah yang ia pimpin didirikan pada 2016 menggunakan konstruksi ruang kelas prefabrikasi (karavan).
Bangunan ini berdiri di Area C, wilayah Tepi Barat yang berada di bawah kendali penuh militer dan sipil Israel.
Saat ini, sekolah tersebut menampung 12 ruang kelas yang melayani murid dari jenjang kelas 1 hingga 12, dilengkapi fasilitas taman kanak-kanak serta laboratorium untuk melayani anak-anak dari kawasan Zif dan komunitas Beduin sekitarnya.
Al-Salaymeh menuturkan, ancaman pembongkaran dari Israel benar-benar membelenggu upaya sekolah untuk membenahi dan mengembangkan infrastruktur dasar, termasuk sekadar memasang kanopi peneduh.
Akibatnya, para siswi harus bersusah payah menahan perubahan cuaca ekstrem di dalam ruang karavan yang amat panas saat musim panas dan membeku di musim dingin.
Tekanan fisik tersebut makin diperparah oleh intimidasi psikologis dan keamanan akibat keberadaan pasukan Israel serta jalan pintas (bypass road) khusus pemukim Yahudi yang membentang tepat di samping sekolah.
Meski demikian, pihak sekolah berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan akademik dan psikologis bagi para siswi dalam kondisi sesulit apa pun.
Perjuangan Berat Menuju Ruang Kelas
Keresahan mendalam turut dirasakan oleh Rahaf Raed Abu Rajab, siswi yang baru saja naik ke kelas 11 dan telah mengenyam pendidikan di sekolah tersebut sejak kelas 1 dasar. Ia menceritakan bagaimana kecemasan membayangi keseharian para murid yang khawatir ingatan masa kecil serta masa depan pendidikan mereka seketika lenyap diterjang buldoser.
Bayangan pembongkaran itu juga menakutkan karena bakal memaksa mereka menempuh jarak jauh ke sekolah lain.
Rahaf menggambarkan perjalanan berisiko yang harus ia tempuh setiap hari melintasi jalan raya pemukim yang melaju kencang tanpa didukung penyeberangan pejalan kaki. Keselamatan para murid terus terancam oleh lalu lalang kendaraan pemukim Israel dan patroli militer.
Di tengah situasi menegangkan tersebut, para guru kerap bersiaga menenangkan kepanikan para siswi dan menerapkan prosedur darurat tiap kali sekolah diterobos atau diancam pasukan pendudukan.
Melihat kondisi yang kian krisis, para pengelola pendidikan bersama para murid melayangkan seruan mendesak kepada masyarakat internasional serta lembaga kemanusiaan PBB, khususnya UNESCO dan UNICEF.
Mereka mendesak dunia internasional turun tangan menghentikan keputusan pembongkaran tersebut demi menjamin hak anak-anak Palestina mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan stabil.
Kondisi memprihatinkan ini bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027 di Tepi Barat yang dibuka oleh Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi Palestina. Sebanyak 846 ribu siswa-siswi kembali memenuhi bangku sekolah di Tepi Barat, sementara pembukaan tahun ajaran baru di Jalur Gaza terpaksa ditunda hingga pertengahan pekan.
