KAIRO — Dinamika diplomasi di kawasan Timur Tengah mendadak bergolak mendalam. Pergerakan intensif kini berpusat di Kairo, Mesir, seiring kedatangan Utusan Khusus Amerika Serikat, Jared Kushner. Secara mengejutkan, Kushner menggelar pertemuan tertutup dengan pucuk pimpinan Hamas, sebuah langkah langka yang mempertegas betapa krusialnya upaya penyelamatan kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza saat ini.
Langkah diplomatik AS ini tak lepas dari macetnya negosiasi untuk melangkah ke tahap kedua dari kesepakatan damai. Pembuntuan ini dipicu oleh penolakan tegas pihak Israel terhadap peta jalan (roadmap) 15 poin yang telah disahkan oleh Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP).
Peta jalan tersebut pada dasarnya mewajibkan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, pembukaan akses bantuan kemanusiaan secara masif, hingga pemulihan serta rekonstruksi wilayah.
Situasi makin menggenting karena di lapangan, tentara Israel kembali melancarkan serangkaian serangan udara ke Gaza usai jeda singkat sekitar sepuluh hari. Tak hanya itu, eskalasi juga melonjak di Tepi Barat; kelompok pemukim Yahudi yang disokong militer Israel mengintensifkan pengepungan terhadap rumah-rumah warga Palestina, salah satunya di Desa Qusra, selatan Nablus.
Dua Jam di Kairo: Gertakan dan Sinyal Keras dari Washington
Pertemuan antara Kushner dan delegasi Hamas yang berlangsung di Kairo berjalan cukup alot selama lebih dari dua jam. Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Perwakilan Tinggi Dewan Perdamaian, Nikolay Mladenov, sebelum Kushner terbang ke Tel Aviv untuk menemui Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Dalam ruang perundingan, pimpinan Hamas membeberkan bukti-bukti pelanggaran gencatan senjata yang terus dilakukan militer Israel di Gaza. Hamas menegaskan tidak akan melangkah ke tahap baru sebelum ada jaminan kepatuhan mutlak dari pihak Israel.
Namun, pesan yang dibawa Kushner dari Gedung Putih sama kerasnya. Kushner menegaskan Presiden AS Donald Trump berkomitmen penuh mengeksekusi rencana perdamaian Gaza dan menolak segala bentuk skenario pengusiran atau deportasi paksa warga Palestina.
Di sisi lain, ia melempar syarat mutlak: perlucutan senjata (disarmament) seluruh faksi perlawanan adalah harga mati sebelum langkah-langkah politik selanjutnya diambil.
Kushner bahkan mengingatkan Hamas agar tidak menggantungkan harapan pada dinamika politik domestik Israel atau hasil pemilu di sana.
“Sikap politik Israel terhadap Gaza itu solid dan tunggal,” ujar Kushner sebagaimana ditirukan sumber diplomatik. Washington mengisyaratkan bahwa integrasi politik Hamas di masa depan hanya mungkin terjadi jika senjata telah sepenuhnya dilepaskan dari Gaza.
Dewan Perdamaian Pasang Target: Dekonstruksi Militer & Transisi Pemerintahan
Tekanan terhadap Hamas tak datang dari Kushner seorang. Laporan yang dihimpun menunjukkan bahwa mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, yang duduk di Dewan Perdamaian, turut ambil bagian dalam lobi-lobi intensif tersebut.
Fokus utama Dewan Perdamaian kini mendesak Hamas segera memulai langkah konkret yang dapat diverifikasi: pemusnahan persenjataan, pembongkaran infrastruktur militer, serta memberi jalan bagi pengerjaan Pasukan Stabilitas Internasional (International Stabilization Force).
Rencana ini juga mencakup pengalihan kekuasaan sipil Gaza ke tangan pemerintah teknokrat Palestina yang netral, sekaligus menutup pintu rapat-rapat bagi peran politik Hamas dalam tata kelola Gaza di masa depan.
Bagi Washington dan Dewan Perdamaian, “tidak ada ruang untuk remang-remang” dalam hal penyerahan kekuasaan dan senjata.
Kushner Menuju Tel Aviv: AS Mulai Gerah dengan Taktik Ulur Waktu Netanyahu?
Menariknya, tekanan diplomatik AS kali ini tidak berjalan satu arah. Setelah menggembleng Hamas di Kairo, Kushner dijadwalkan langsung melabrak Netanyahu di Tel Aviv.
Di kalangan internal pejabat AS, tumbuh frustrasi dan kecurigaan kuat bahwa pemerintah Israel sengaja melakukan “penguluran waktu” dan mempermainkan proses negosiasi. Kushner disebut-sebut membawa deretan tuntutan tegas dari Washington yang harus segera dieksekusi oleh Israel:
- Hentikan seluruh serangan udara dan operasi militer di Jalur Gaza.
- Tarik mundur pasukan hingga ke batas “Garis Kuning” (Yellow Line).
- Buka keran bantuan kemanusiaan secara masif dan tanpa syarat.
- Beri akses penuh bagi dimulainya rekonstruksi fisik dan pembentukan pemerintahan sipil Gaza.
Laporan media lokal Israel mengonfirmasi bahwa otoritas keamanan mereka kini bersiap menghadapi skenario terburuk: tekanan langsung Washington untuk menghentikan total serangan udara. Kedatangan Kushner dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Trump ingin melihat perubahan peta politik dan keamanan Gaza secara mendasar dalam beberapa bulan ke depan.
Lobi Paralel: Peran Kunci Kairo dan Pilihan Hamas
Di saat bersamaan, Kairo memainkan peran sentral sebagai mediator. Presiden Mesir Abdul Fattah as-Sisi telah menggelar pertemuan khusus dengan Kushner di Kota El Alamein untuk membahas percepatan implementasi hasil Kesepakatan Damai Sharm el-Sheikh.
Delegasi tingkat tinggi Hamas yang dipimpin langsung oleh Ketua Kantor Politiknya, Khalil al-Hayya (bersama tokoh-tokoh senior seperti Khaled Meshaal dan Zaher Jabarin) juga memanfaat kunjungan ini untuk bertemu Kepala Intelijen Mesir, Hassan Rashad.
Dalam pernyataan resminya, Hamas menegaskan komitmennya terhadap roadmap 15 poin yang diumumkan Presiden Trump dan Dewan Perdamaian sejak akhir Juli lalu. Hamas menyatakan bahwa penerimaan mereka atas peta jalan tersebut didasari oleh kepentingan mendesak rakyat Palestina: menghentikan pembantaian, mengakhiri pendudukan, menjamin arus bantuan, dan memulai rekonstruksi.
Namun, Hamas menuntut para mediator internasional memaksa Israel menghentikan pelanggaran harian yang hingga kini telah merenggut lebih dari 1.200 nyawa warga Palestina sejak gencatan senjata disepakati.
Kini, bola panas berada di tangan Washington dan Tel Aviv. Pertemuan Kushner dan Netanyahu diprediksi menjadi titik krusial yang menentukan: apakah kesepakatan damai ini akan benar-benar terwujud, atau kembali mentah akibat ketegangan politik dan aksi militer di lapangan.
