RAMALLAH — Rangkaian peristiwa yang terjadi secara beruntun di Tepi Barat yang diduduki menyingkap krisis akut penegakan hukum. Warga Palestina kini berhadapan langsung dengan gelombang serangan pemukim ilegal Yahudi di bawah tatapan militer Israel, yang kerap terlihat tak berdaya atau ragu-ragu menindak para pelaku.
Dari Desa Qusra di utara hingga Taybeh, sebuah kota bersejarah yang dihuni warga Kristen, pola serupa terus berulang: para pemukim melancarkan serangan, militer Israel intervensi sejenak lalu pergi, dan tak lama kemudian para penyerang kembali menduduki lokasi.
Laporan mendalam The New York Times karangan David Halbfinger, Fatima AbdulKarim, dan Natan Odenheimer menyoroti penderitaan dua keluarga Palestina di Qusra sebagai salah satu potret paling nyata.
Lebih dari 10 pemukim Yahudi mengepung keluarga Hassan dan Abu Raidi di dalam rumah mereka. Para pemukim mendirikan tenda tepat di depan rumah, melempar batu, serta melancarkan teror fisik yang telah berlangsung selama berbulan-bulan dan kian memuncak.
Militer yang Tak Mampu Hentikan Pemukim
Dalam laporan tersebut, Komandan Komando Pusat Militer Israel, Mayor Jenderal Avi Bluth, sempat mendatangi Qusra untuk mendengarkan keluhan warga, sementara para prajurit melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa pemukim. Namun, begitu pasukan mundur, aksi teror langsung berlanjut.
“Kehadiran tentara sempat memberi kami harapan, tetapi saat mereka pergi, ketakutan kami justru bertambah besar. Kami sadar para tentara itu tak mampu menghentikan pemukim,” tutur Aisha Hassan, salah satu warga setempat.
Militer Israel memang mengumumkan pengerahan satu batalyon tambahan ke Tepi Barat untuk memperkuat “ketertiban dan kontrol operasional”. Namun, berlanjutnya aksi para pemukim membuktikan bahwa akar masalahnya jauh lebih dalam ketimbang sekadar kekurangan personel militer.
Warga Qusra melaporkan bahwa para pemukim menghancurkan pintu dan jendela, memutus saluran air dan listrik, merusak panel surya, mencuri properti, hingga melempar bom molotov. Dalam satu insiden, para pemukim bahkan menghalangi ambulans yang hendak mengevakuasi balita berusia dua tahun yang membutuhkan pertolongan medis emergency.
Rekor Tertinggi Kekerasan Pemukim
Kekerasan di Qusra sejatinya mencerminkan lonjakan eskalasi global di Tepi Barat. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikutip The New York Times mencatat, hingga akhir Juli lalu, aksi pemukim ilegal telah menyebabkan 18 warga Palestina syahid, angka yang melebihi total korban syahid sepanjang tahun 2023.
Rekaman video di media sosial juga marak memperlihatkan serangan ke pemukiman warga hingga pembakaran masjid.
Mantan Kepala Komando Pusat Militer Israel, Jenderal (Purn) Gadi Shamni, menyebut situasi ini sebagai “fakta kegagalan total”. Ia menilai Israel mulai kehilangan kendali di Tepi Barat akibat lunturnya koordinasi antara militer, kepolisian, dan lembaga keamanan di bawah tekanan pengaruh politik kelompok sayap kanan pendukung pemukim.
Penutupan Kota Taybeh dan Kekhawatiran Pembungkaman Media
Krisis serupa melanda Taybeh, sebuah kota dekat Ramallah yang dikenal sebagai kantong pemukiman penuh warga Kristen tertua di Tepi Barat. Setelah berbulan-bulan diteror pembakaran properti dan intimidasi senjata oleh pemukim, militer Israel justru menetapkan Taybeh sebagai “zona militer tertutup”.
Aturan tersebut melarang warga Israel dan warga asing memasuki area tersebut. Langkah ini memicu kekhawatiran bahwa penetapan zona tertutup sengaja dimanfaatkan untuk menjauhkan jurnalis dan pengamat internasional dari lokasi kejahatan.
Pastor Bashar Fawadleh dari Gereja Redeemer di Taybeh menyatakan, kebijakan penutupan ini bisa berdampak positif jika benar-benar diterapkan untuk menghalau pemukim. Namun, ia menekankan bahwa yang terpenting adalah realisasi di lapangan, mengingat warga telah berbulan-bulan menjadi korban teror dan upaya pendudukan permanen.
Wali Kota Taybeh, Suleiman Khoury, menambahkan bahwa pembatasan akses bagi warga asing justru kian memukul perekonomian kota bersejarah yang menampung gereja-gereja abad ke-5 tersebut.
Pemerintahan Netanyahu Harus Bertanggung Jawab
Dalam kolomnya di The New York Times, analis Nicolas Kristof menegaskan bahwa kekerasan pemukim telah mencapai rekor tertinggi. Menurutnya, pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memikul tanggung jawab terbesar atas terciptanya iklim pembiaran tersebut. PBB mencatat, rata-rata serangan meningkat dari 5 kali sehari pada tahun lalu menjadi 6 kali sehari sepanjang semester pertama tahun ini.
Kristof menilai, meski pergantian kepemimpinan dalam pemilu Israel mendatang (misalnya jika Gadi Eisenkot mengambil alih kekuasaan) mungkin membawa penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pemukim, hal itu tetap tidak akan mengubah kebijakan dasar occupation secara drastis.
Tiga laporan media internasional ini menyimpulkan satu ironi besar: krisis utama di Tepi Barat saat ini bukan lagi sekadar serangan ekstremis pemukim, melainkan ketidakmampuan (atau ketidakmauan) negara dalam menegakkan hukum terhadap mereka.
Ketika militer memilih mundur usai penyerangan dan otoritas menutup wilayah ketimbang melindungi korban, publik dunia dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar: siapa yang sebenarnya memegang kendali hukum di Tepi Barat?
(Sumber: The New York Times / The Telegraph)
