Spirit of Aqsa, Palesitna- Penjajah Israel terus melakukan upaya-upaya untuk mencaplok Tepi Barat. Rencana pembangunan permukiman di kawasan E1, yang terletak di sebelah timur Al-Quds dekat permukiman Yahudi Ma’aleh Adumim, bertujuan memisahkan daerah utara dan tengah Tepi Barat dari daerah selatannya.
Dalam sebuah laporan, Biro Nasional mengungkapkan, pembangunan ini menegaskan opsi “solusi dua negara” tidak lagi tersedia.
Pekan ini, apa yang disebut “Administrasi Sipil” tentara Zionis Israel akan membahas keberatan terhadap rencana pembangunan permukiman Yahudi di daerah E1, sebelah timur Al-Quds, dekat permukiman Yahudi “Ma’aleh Adumim”.
Biro Nasional menyatakan, diskusi ini akan menjadi yang ketiga untuk menangani keberatan terhadap rencana tersebut, setelah itu rencana tersebut akan dipindahkan ke tahap akhir persetujuan perencanaan di Administrasi Sipil.
Biro Nasional menyebutkan, wilayah yang ditarget dalam rencana permukiman Yahudi tersebut mencakup sekitar 12.000 dunam (1 dunam sama dengan 1000 meter persegi), yang saat ini melekat pada permukiman Yahudi “Ma’ale Adumim” dan meluas ke utara dan baratnya.
Menurut laporan Biro Nasional, pembangunan permukiman ilegal Yahudi di kawasan itu telah direncanakan sejak pemerintahan Yitzhak Rabin (pertengahan tahun 1990-an), namun pelaksanaannya tertunda sejak 2005 karena tekanan internasional.
Pada 2013, Dewan Perencanaan Permukiman “Administrasi Sipil” Israel mengadakan diskusi sebagai persiapan untuk inisiasi rencana pembangunan permukiman Yahudi di daerah tersebut, atas prakarsa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dan disetujui.
Laporan tersebut menyatakan bahwa hal ini memicu protes dari Inggris dan Prancis, karena duta besar mereka untuk Israel dipanggil, dan setelah pemilihan tahun itu, rencana permukiman Yahudi dibekukan.
Biro Nasional melaporkan bahwa pada 2017, upaya lain dilakukan untuk mendorong pembangunan permukiman Yahudi di Area E1 melalui undang-undang aneksasi Ma’ale Adumim; dengan tujuan untuk menerapkan hukum Israel pada permukiman Yahudi tersebut, sebagai pendahuluan untuk menerapkan hukum yang sama di wilayah E1, yang dianeksasi ke tanah permukiman Yahudi Ma’ale Adumim.
Undang-undang itu seharusnya dilakukan voting di Komisi Menteri untuk Urusan Legislatif di pemerintah Zionis, akan tetapi Benjamin Netanyahu menghalangi pemungutan suara setelah pesan yang dia terima dari Presiden AS saat itu, Donald Trump.
Pada tahun 2020, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, memerintahkan pekerjaan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah itu lagi, yang merupakan rencana saat ini yang akan dibahas, untuk membangun 3.500 unit permukiman Yahudi di kawasan E1.
Pembahasan mengenai rencana ini sempat beberapa kali ditunda, yang terakhir adalah penundaan rencana penyelesaian yang rencananya akan dilakukan pada Juli tahun lalu, menjelang kunjungan Presiden AS Joe Biden.
Biro Nasional menyatakan bahwa diskusi ini terjadi sehubungan dengan ketegangan dengan Washington setelah keputusan untuk mengizinkan pemukim pendatang Yahudi memindahkan sekolah agama permukiman Yahudi secara ilegal di “Homesh” antara Jenin dan Nablus ke tanah negara, untuk melegitimasi pos-pos terdepan (koloni liar).
Rencana permukiman Yahudi ini akan sangat merugikan komunitas Badui (lebih dari 30 jumlahnya) yang telah tinggal di daerah ini selama beberapa dekade dan akan terpaksa mengungsi, yang berarti mengusir penduduk asli secara paksa yang dilarang oleh hukum internasional.
