PALESTINA — Gerakan hak asasi manusia asal Israel, Peace Now (Shalom Achshav), menerbitkan laporan komprehensif yang menguak langkah-langkah sistematis Penjajah Israel dalam mengalihkan wewenang administrasi di Tepi Barat yang diduduki kepada kelompok pemukim Yahudi. Lembaga tersebut menyebut Penjajah Israel tengah melancarkan aksi aneksasi terselubung atas wilayah Palestina.
Dalam laporannya, Peace Now mengungkapkan bahwa Penjajah Israel telah mendirikan sedikitnya 23 pos pemukiman baru (outposts) dalam kurun waktu dua setengah tahun terakhir di area yang diklasifikasikan sebagai Area B berdasarkan Perjanjian Oslo.
Lembaga ini menambahkan bahwa kebijakan Israel di Area A dan B jelas melanggar perjanjian yang ditandatangani bersama Otoritas Palestina (PA). Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya sistematis untuk melumpuhkan PA secara ekonomi, politik, dan keamanan, termasuk melalui pembekuan dana bagi hasil pajak (clearance revenue) serta pembatasan pasokan bahan bakar.
Peace Now menegaskan bahwa tindakan ini mengabaikan komitmen internasional dan menciptakan preseden yang memungkinkan ekspansi permukiman merangsek ke dalam kota-kota dan desa-desa Palestina.
Pengalihan wewenang ke Administrasi Sipil (Civil Administration) ini dijalankan tanpa adanya pengumuman resmi pembatalan Perjanjian Oslo maupun deklarasi terbuka aneksasi Tepi Barat.
Sekilas Pembagian Wilayah Tepi Barat
Pembagian administratif Tepi Barat mengakar pada Perjanjian Antara Palestina-Israel mengenai Tepi Barat dan Jalur Gaza (dikenal sebagai Perjanjian Taba atau Oslo II) yang ditandatangani Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Israel di Washington pada 28 September 1995. Perjanjian ini membagi Tepi Barat menjadi tiga kategori area:
- Area A (±21% wilayah): Berada di bawah kendali penuh sipil dan keamanan Otoritas Palestina. Lembaga keamanan PA bertanggung jawab memelihara ketertiban di kawasan ini.
- Area B (±18% wilayah): Berada di bawah kendali sipil Palestina, namun kontrol keamanan dipegang oleh Israel. Area ini mencakup mayoritas desa dan pemukiman pedesaan di luar pusat perkotaan utama.
- Area C (±61% wilayah): Berada di bawah kendali penuh administrasi dan keamanan Israel. Wilayah ini mencakup permukiman Yahudi, jaringan jalan utama, serta area strategis yang luas.
Smotrich: Ini “Sertifikat Prestasi”
Merespons laporan Peace Now, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich justru menyambutnya dengan nada jemawa. Ia menyebut temuan tersebut sebagai “sertifikat prestasi” bagi kinerja pemerintahannya.
Smotrich mengklaim bahwa kebijakan yang tengah berjalan merupakan “upaya mengoreksi kesalahan yang telah berlangsung selama 30 tahun.” Ia secara terbuka mengungkapkan rasa bangganya atas apa yang ia sebut sebagai “revolusi permukiman” untuk menggagalkan berdirinya negara Palestina yang merdeka.
Menteri dari sayap kanan ekstrem tersebut menambahkan bahwa apa yang dikritik publik internasional sebagai aneksasi Tepi Barat, bagi pemerintahannya adalah “upaya membangun zona keamanan.”
Eskalasi Teror Pemukim di Lapangan
Di lapangan, gelombang kekerasan pemukim Yahudi terus memakan korban. Sebanyak enam warga Palestina (termasuk wanita dan anak-anak) menderita luka-luka akibat serangan milisi pemukim yang dikawal pasukan militer Israel (IDF) di Desa Al-Mughayyir, sebelah utara timur Ramallah.
Wakil Kepala Dewan Desa Al-Mughayyir, Marzouq Abu Na’im, mengonfirmasi bahwa puluhan pemukim melepaskan tembakan gas air mata ke arah warga yang sedang menggarap ladang mereka di dataran Al-Mughayyir. Serangan tersebut menyebabkan enam warga mengalami sesak napas berat, terdiri dari tiga anak-anak, dua wanita, dan seorang pria.
Berdasarkan data Komisi Perlawanan Tembok dan Permukiman (Wall and Settlement Resistance Commission), pasukan militer Israel dan kelompok pemukim mencatatkan 2.256 pelanggaran dan serangan terhadap warga Palestina beserta properti mereka sepanjang bulan Juli lalu. Dari total insiden tersebut, 1.458 aksi dilancarkan oleh militer resmi dan 798 serangan dieksekusi langsung oleh kelompok pemukim Yahudi.
*Diterjemahkan dan diolah dari Al Jazeera
