KAIRO — Putaran baru perundingan antara faksi-faksi perlawanan Palestina dan para mediator resmi bergulir untuk membahas mekanisme transisi dari fase pertama menuju fase kedua kesepakatan penghentian tembak-menembak di Jalur Gaza. Perundingan yang digelar di Kairo, Mesir itu membahas rancangan peta jalan (roadmap) yang disodorkan oleh Direktur Eksekutif Dewan Perdamaian (Peace Council), Nickolay Mladenov.
Atmosfer positif melingkupi dinamika diplomasi kali ini, menyusul terpilihnya Khalil al-Hayya sebagai Ketua Biro Politik Hamas yang baru. Meski demikian, pertanyaan krusial kini mengemuka: sejauh mana Israel bakal merespons kompromi ini, dan akankah Washington benar-benar menekan pemerintahan Benjamin Netanyahu untuk angkat kaki secara penuh dari Gaza?
Empat Pilar Utama Sikap Palestina
Analis politik Ahmad Al-Tanani menilai kesepakatan atas roadmap Mladenov sebenarnya sudah berada di ambang kematangan. Peta jalan ini dirancang sebagai jembatan untuk memfasilitasi dan memperlancar tahapan-tahapan skema perdamaian yang digagas Presiden AS Donald Trump.
Al-Tanani mengungkapkan bahwa pimpinan Palestina sejatinya telah mengantongi restu awal dari Mladenov. Washington sendiri sebelumnya sudah menyatakan persetujuan atas 13 dari 15 poin proposal yang diajukan. Menurutnya, posisi Palestina berlandaskan pada empat pilar utama:
- Mengakhiri Tragedi Kemanusiaan
Komitmen penuh Israel pada kewajiban fase pertama, pemulihan pembukaan pintu perbatasan, penyaluran bantuan kemanusiaan massal, serta proses rekonstruksi.
- Pemerintahan dan Pelayanan Sipil (Poin 5)
Kesepakatan agar birokrasi sipil tetap berjalan di bawah naungan Komite Teknokrat independen sesuai kerangka hukum Palestina.
- Klausul Senjata Perlawanan (Poin 8)
Kompromi bertahap melalui pengumpulan dan penyimpanan senjata berat di gudang khusus di bawah pengawasan Komite Teknokrat dan otoritas Palestina. Senjata ini dipastikan tidak akan diserahkan kepada pihak asing mana pun.
Sementara itu, senjata keamanan ditransfer ke komite teknokrat, dan kepemilikan senjata individu diatur sesuai hukum.
- Penarikan Pasukan dan Pengawasan
Penarikan penuh militer Israel hingga ke garis batas “Garis Kuning” (Yellow Line), penempatan Pasukan Stabilitas Internasional (International Stability Force), serta pembentukan komite verifikasi guna mencegah agresi berulang.
Al-Tanani mengingatkan bahwa bencana kelaparan kini mengintai lebih dari 1,6 juta warga Gaza akibat blokade dan perang exterminasi yang masih berlanjut. Ia menegaskan, pemenuhan kebutuhan hakiki manusia tidak bisa ditawar.
Fleksibilitas sikap Palestina saat ini sepenuhnya bergantung pada komitmen Israel untuk menghentikan bencana kemanusiaan tersebut.
Alasan Senjata Hanya Dalih
Di sisi lain, pakar isu-isu Israel, Muhanad Mustafa, menilai masalah utama bagi Tel Aviv sejatinya bukanlah soal senjata perlawanan, yang selama ini kerap dijadikan dalih keamanan. Agenda inti Israel adalah menolak ditarik mundurnya pasukan dari Jalur Gaza dengan alasan apa pun.
Mustafa memperingatkan bahwa Israel tidak akan menganggap keluwesan Hamas terkait Poin 8 sebagai iktikad baik. Sebaliknya, Israel cenderung memanfaatkan celah tersebut sebagai alat pemeras untuk menuntut konsesi yang lebih besar.
Terkait respons atas Poin 8, sumber pimpinan Hamas mengonfirmasi kepada Al Jazeera bahwa pihak perlawanan mengajukan penyesuaian klausul, terutama menyangkut frasa “pembatasan infrastruktur”.
Hamas menunjukkan fleksibilitas namun tetap mempertahankan hak perlawanan yang dijamin hukum internasional. Penyesuaian difokuskan pada pembatasan eksplisit hanya untuk senjata berat dan bengkel manufaktur militer, sembari memberikan batasan tegas antara sarana militer murni dan fasilitas dual-use (guna ganda) untuk keperluan sipil.
Mustafa menambahkan, Netanyahu kini berupaya meloloskan konsep “Zona Uji Coba” (Pilot Zone) di kawasan selatan Gaza guna menghindar dari kewajiban penarikan penuh dan penempatan pasukan internasional.
Langkah ini dibarengi dengan pemancangan pangkalan militer permanen, aksi pembunuhan berencana, serta upaya merintangi masuknya Komite Nasional ke lokasi.
Pertaruhan Komitmen Washington
Presiden Global Policy Institute di Washington, Paolo von Schirach, menilai kehadiran perwakilan Palestina di meja perundingan Kairo menandakan adanya dinamika politik yang prospektif.
Meski mengakui rumitnya medan dan krisis kepercayaan yang mendalam, Von Schirach menekankan bahwa pemerintahan Donald Trump dan Dewan Perdamaian masih terlibat aktif dan tidak akan melepas inisiatif ini.
Washington berkepentingan secara nasional untuk menekan eskalasi dan menciptakan stabilitas bertahap di Gaza bersama sekutunya.
Kesimpulannya, kesepakatan faksi-faksi Palestina di Kairo kini menempatkan AS di depan ujian nyata. Fleksibilitas perlawanan Palestina telah meruntuhkan seluruh alasan yang dipakai Israel.
Kini, keputusan apakah Gaza akan melangkah menuju kepemimpinan politik baru dan penghentian blokade sepenuhnya berada di tangan ketegasan diplomasi internasional dalam menekan Israel.
