PALESTINA — Kabinet Keamanan dan Politik Penjajah Israel (Kabinet Terbatas) menyetujui penempatan Pasukan Stabilitas Internasional (International Stabilization Force) di bawah naungan “Dewan Perdamaian” (Board of Peace/BoP) ke Jalur Gaza.
Langkah ini dikonfirmasi pejabat di Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang menegaskan bahwa seluruh pengerahan pasukan internasional wajib mengantongi restu mutlak dari Israel serta berkoordinasi penuh dengan militer pendudukan (IDF).
Pasukan Stabilitas Internasional merupakan satu dari empat entitas yang dirancang untuk mengelola Gaza pasca-perang. Pembentukan instrumen ini merupakan bagian dari skema perdamaian yang digagas pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk menghentikan perang di Gaza, dan telah diresmikan oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi Nomor 2803 pada 17 November 2025.
Jumlah Terbatas dan Seleksi Negara Anggota
Seorang pejabat tinggi di lingkungan Kantor PM Netanyahu mengungkapkan bahwa tahap awal penempatan ini hanya melibatkan sekitar 200 personel yang dikirim dari “negara-negara sahabat”. Laporan media Israel, i24 News, mengutip sumber diplomatik yang menyebutkan bahwa Uganda dan Maroko masuk dalam daftar negara pengirim.
Diplomat tersebut menambahkan, Israel memegang hak penuh untuk menentukan negara mana saja yang diizinkan menyumbang personel. Syarat dasarnya sangat ketat: negara pengirim harus memiliki perjanjian damai resmi dengan Israel dan tidak pernah mengambil langkah perlawanan hukum atau diplomatik terhadap Israel di forum internasional.
Keputusan kabinet menetapkan bahwa masuknya pasukan asing membutuhkan persetujuan terpisah dari tiga pejabat tinggi Israel: Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Luar Negeri.
Operasi pasukan internasional nantinya terbatas di luar area yang dinamai “Garis Kuning” (Yellow Line). Pejabat Israel menegaskan pihaknya tetap memegang kendali penuh atas kawasan Garis Kuning dan menolak penarikan mundur pasukan sebelum Hamas dan seluruh faksi di Gaza dilucuti senjatanya secara total.
Berdasarkan rencana rancangan Trump, Amerika Serikat bersama mitra Arab dan internasional akan mendirikan Pasukan Stabilitas Internasional sementara yang siap disiagakan dengan cepat di Gaza.
Pangkalan Militer di Dekat Rafah dan Kerem Shalom
Otoritas Penyiaran Israel (Kan) melaporkan bahwa keputusan kabinet ini pada praktiknya memberi lampu hijau untuk memulai pembangunan markas komando pasukan internasional di dekat Kota Rafah, Gaza selatan.
Harian Haaretz melansir bahwa pengerahan awal pasukan internasional akan dibatasi pada zona sempit di wilayah Rafah. Padahal dalam rencana awal, sebanyak 500 personel dijadwalkan masuk pada gelombang pertama.
Sementara itu, Radio Militer Israel mengunggah rekaman video yang memperlihatkan pembangunan pangkalan militer di wilayah selatan “Amplop Gaza” (Gaza Envelope), berdekatan dengan pintu perbatasan Kerem Shalom (Karem Abu Salem).
Koresponden Radio Militer, Doron Kadosh, melaporkan bahwa bangunan prefabrikasi dan kendaraan operasional militer telah diturunkan di lokasi pangkalan. Pembangunan infrastruktur terus dikebut kendati belum ada kesepakatan resmi terkait pelucutan senjata.
Dewan Perdamaian Sambut Baik
Kepala Dewan Perdamaian Gaza, Nickolay Mladenov, menyambut positif keputusan Israel. Ia menekankan bahwa fokus saat ini adalah memastikan eksekusi “Rencana 20 Poin Gaza”, termasuk peta jalan yang disodorkan para mediator.
Melalui unggahan di platform X, Mladenov menyatakan bahwa persetujuan Israel merupakan pilar kunci dari kerangka kerja stabilisasi Gaza, penegakan transparansi demiliterisasi, serta fasilitasi transisi kekuasaan ke Otoritas Palestina Transisi di bawah naungan Komite Nasional Pengelola Gaza.
Skema Komite Teknokrat dan Pasukan Polisi Tanpa Senjata
Laporan Haaretz menyebutkan bahwa keputusan kabinet Israel mencakup rencana pembangunan dua kawasan pemukiman baru yang mampu menampung puluhan ribu warga terdampak.
Selain itu, para anggota Komite Teknokrat Palestina akan diizinkan masuk secara bertahap dan terbatas. Komite ini akan beroperasi di “Zona Oranye” (Orange Zone), wilayah transisi yang berada di antara area kendali militer Israel dan wilayah yang masih dikuasai Hamas.
Beberapa ratus personel kepolisian yang berada di bawah kendali Komite Teknokrat bakal diterjunkan ke Zona Oranye. Saat ini, para personel tersebut tengah menjalani pelatihan khusus di Mesir. Sebaliknya, Israel menolak permintaan untuk mengizinkan ribuan personel polisi asal Gaza keluar menuju Mesir untuk mengikuti pelatihan serupa.
Haaretz menambahkan, para personel kepolisian Palestina ini tidak akan dibekali senjata api. Peralatan mereka dibatasi pada pemukul karet (rubber batons) dan alat sengatan listrik (taser).
Di bawah skema Trump, pasukan internasional bertugas melatih dan mendampingi kepolisian Palestina dengan berkonsultasi bersama Yordania dan Mesir. Dalam jangka panjang, otoritas polisi lokal ini diproyeksikan menjadi pengawal keamanan internal utama yang bekerja sama dengan Israel dan Mesir untuk mengamankan kawasan perbatasan serta mencegah masuknya amunisi ilegal.
