GAZA — Kendati kesepakatan gencatan senjata telah berjalan selama berbulan-bulan, intensitas gempuran militer Israel ke Jalur Gaza bukannya mereda, melainkan kian menjadi-jadi. Jatuhnya korban jiwa dari kalangan sipil (terutama anak-anak) memicu kecaman keras dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan memantik keprihatinan global atas hancurnya prospek diplomasi serta stabilitas kawasan.
Di balik dalih operasi militer yang terus bergulir, para pengamat dan analis geopolitik terbelah dalam membaca arah permainan Israel: apakah ini bagian dari strategi merestrukturisasi peta Gaza secara permanen, atau upaya sistematis mengagalkan penyelesaian politik demi memaksakan status quo baru di lapangan?
Menyasar Benteng Sosial, Bukan Sekadar Militer
Peneliti dari Pusat Studi Israel (MADAR), Waleed Habbas, menilai bahwa untuk memahami arah operasi militer ini, publik harus mendedah retorika para pejabat tinggi pemerintah Israel sendiri. Ia menyoroti pernyataan Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, yang secara terbuka menyebutkan adanya “beberapa lingkaran target” di Gaza.
Diksi ini mengindikasikan bahwa rezim pendudukan memandang seluruh lapisan masyarakat Gaza sebagai bagian dari arena pertempuran, bukan hanya kelompok perlawanan bersenjata.
Berbicara dalam program Beyond the News di Al Jazeera, Habbas menegaskan bahwa eskalasi yang terjadi saat ini telah melampaui operasi pembunuhan berencana terhadap individu tertentu. Target utamanya kini bergeser pada penghancuran lingkungan sosial yang menjadi penopang utama keberlangsungan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas).
Menurut Habbas, Israel kecil kemungkinan akan melakukan pendudukan militer secara menyeluruh (total occupation) atas Gaza karena besarnya risiko serta biaya tempur dan manusia yang harus dibayar. Sebaliknya, Tel Aviv memilih taktik membakukan realitas baru, mencaplok area strategis yang luas, sembari membiarkan sisa wilayah lainnya berada dalam kondisi chaos dan tidak stabil secara permanen.
“Strategi ini dirancang untuk melanggengkan perpecahan internal Palestina sekaligus mencegah lahirnya realitas politik maupun geografis yang stabil. Pendekatan di Gaza ini berjalan selaras dengan kebijakan perluasan pemukiman di Tepi Barat, sebuah agenda besar yang diusung oleh kelompok sayap kanan yang kini berkuasa di Israel,” jelas Habbas.
Dilema Washington: Antara Cengkraman Dwi-Standar dan Kehilangan Pengaruh
Dari Washington, Presiden Global Policy Institute, Paolo Von Schirach, mengungkapkan bahwa Pemerintah Amerika Serikat makin menunjukkan sikap ketidakpedulian yang nyata terhadap krisis kemanusiaan di Gaza, terdistraksi oleh eskalasi regional di Lebanon dan Iran.
Von Schirach menyoroti bagaimana berbagai inisiatif yang pernah digulirkan pemerintahan Donald Trump untuk fase pasca-perang (seperti pembentukan “Dewan Perdamaian” untuk mengawasi rekonstruksi dan stabilitas keamanan) kini menguap tanpa kejelasan.
Israel dinilai sengaja memanfaatkan kekosongan ini untuk menjaga wilayah di luar kontrol langsungnya berada dalam situasi teror agar tidak bisa dikelola oleh pemerintahan mana pun.
Meski Israel berulang kali berdalih bahwa tewasnya ribuan sipil hanyalah “dampak sampingan” (collateral damage), Von Schirach mengakui bahwa besarnya skala korban jiwa telah memicu gelombang pertanyaan kritis di dalam negeri AS sendiri.
Tingkat dukungan publik Amerika terhadap Israel kini merosot ke titik terendah dalam sejarah, meski di sisi lain Washington dinilai tidak lagi memiliki taji atau niat politik yang cukup untuk mendikte pembatasan kekuatan militer Tel Aviv.
Dari “Genosida Nyaring” Menuju “Genosida Senyap”
Direktur Lembaga Media Palestina, Ibrahim Al-Madhoun, memberikan pembacaan yang tak kalah tajam. Ia menilai bahwa pasca-kesepakatan gencatan senjata, Israel secara taktik telah bergeser dari fase “genosida nyaring” (loud genocide) menjadi “genosida senyap” (silent genocide).
“Pembunuhan terus berlangsung setiap hari, namun dengan tempo yang diatur agar kurang menyedot perhatian media internasional, memanfaatkan perhatian dunia yang sedang terpecah oleh krisis global lainnya,” ujar Al-Madhoun.
Kelompok faksi Palestina memandang bahwa gempuran tanpa henti ini bertujuan menghancurkan seluruh sistem dan sarana pendukung kehidupan di Gaza. Ketika tekanan militer, ekonomi, dan krisis kemanusiaan ditumpuk hingga titik nadir, pengusiran massal (forced displacement) akan terjadi secara alamiah karena wilayah tersebut tak lagi bisa dihuni.
Masa Depan Senjata Perlawanan dan Demografi Gaza
Mengenai masa depan persenjataan kelompok perlawanan, Al-Madhoun menjelaskan bahwa telah ada konsensus di internal Palestina untuk menyelesaikan isu sensitif ini melalui tiga syarat mutlak:
- Israel wajib menuntaskan implementasi Fase Pertama dari kesepakatan penarikan pasukan.
- Tercapainya konsensus nasional di antara seluruh faksi Palestina.
- Penataan persenjataan harus diikat dalam jalur politik resmi yang berujung pada pembentukan Negara Palestina merdeka, serta menolak keras penyerahan senjata kepada pihak Israel.
Al-Madhoun juga menyayangkan sikap Otoritas Palestina (PA) yang terkesan ‘dipinggirkan’ dari konstelasi Gaza, namun tidak mengambil langkah politik yang agresif untuk melawan perampingan peran tersebut.
Menutupi analisisnya, Waleed Habbas mengingatkan bahwa pemerintah Israel saat ini digerakkan oleh ideologi radikal yang menganggap seluruh Jalur Gaza sebagai bagian dari “Tanah Israel” (Eretz Yisrael) yang harus disatukan lewat pemukiman dan pengusiran warga lokal.
“Bagi rezim sayap kanan Israel, akar masalahnya bukan sekadar keberadaan senjata atau faksi perlawanan, melainkan keberadaan demografi warga Palestina itu sendiri. Oleh karena itu, skema keamanan atau pelucutan senjata sekalipun tidak akan pernah menghentikan agresi ini, karena bagi mereka, keberadaan warga Palestina di tanahnya adalah ancaman strategis utama,” pungkas Habbas.
