GAZA — Pemasangan pos pemeriksaan dan gerbang besi berukuran jumbo di sepanjang jalan pesisir (Jalan Al-Rashed) yang menghubungkan Khan Younis dan barat Rafah memicu alarm bahaya. Pengamat politik dan militer Palestina, Thabit Al-Amour, memperingatkan bahwa langkah sepihak militer Israel ini merupakan strategi terencana untuk membelah Jalur Gaza menjadi kantong-kantong terisolasi.
Aksi penguncian kawasan selatan ini berbanding terbalik dengan klausul kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya dirundingkan di Kairo.
Kamera wartawan Al Jazeera meliput langsung kemacetan panjang armada truk logistik dan kendaraan sipil yang tertahan total di depan gerbang besi baru tersebut. Pasukan militer Israel tampak disiagakan di sekeliling barikade sembari mengancam menembak siapa saja yang mencoba mendekat.
“Pemasangan gerbang besi ini menegaskan niat Tel Aviv untuk melanggengkan pendudukan di Gaza. Setiap pergerakan warga sipil nantinya harus melewati proses pemeriksaan ketat dan atas izin penuh otoritas militer Israel. Ini adalah bentuk penjajahan gaya baru yang sangat tidak bisa diterima,” ujar Al-Amour kepada Al Jazeera.
Al-Amour menyoroti realitas pahit di lapangan: berdasarkan klaim militer Israel sendiri, nyaris 70% wilayah Gaza kini telah diduduki secara efektif setelah penduduk aslinya diusir paksa.
Bukan Penarikan Pasukan, Malah Ekspansi Pendudukan
Mengacu pada poin-poin kesepakatan Kairo, militer Israel seharusnya berangsur-angsur menarik mundur pasukannya dari pemukiman warga dan memfasilitasi kepulangan para pengungsi ke rumah-rumah mereka. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan arah sebaliknya.
Bukannya berkurang, area yang dikuasai militer Israel justru terus meluas. Operasi penghancuran bangunan (demolition) dan perataan kawasan permukiman tetap berjalan masif di tengah gencatan senjata.
“Model barikade besi yang dipasang di Gaza ini meniru persis pola penjara terbuka yang diterapkan militer Israel di Tepi Barat. Publik bertanya-tanya, apakah Tel Aviv sedang melegalkan pembagian zona? Membuat wilayah yang mereka sebut ‘zona kemanusiaan’ di Al-Mawasi, sementara sisanya tetap di bawah cengkeraman militer?” cetus Al-Amour.
Mengubah Jalur Gaza Menjadi Model Tepi Barat
Strategi memecah belah wilayah ini dinilai melanggar hukum internasional, mencederai kesepakatan Kairo, serta mengangkangi berbagai proposal perdamaian yang digagas mediator internasional, termasuk yang diusung oleh Presiden AS Donald Trump.
“Kita sedang menyaksikan pergeseran dari tahap pendudukan dan pengusiran massal menuju tahap pembagian (sektoralisasi) wilayah Gaza secara permanen,” tegas Al-Amour.
Pengamat tersebut juga menarik perbandingan dengan kondisi sosial-politik di Tepi Barat. Menurutnya, pengalaman Tepi Barat memperlihatkan bagaimana janji-janji penarikan pasukan dan perjanjian damai tidak pernah melahirkan kedaulatan nyata bagi rakyat Palestina.
Ia memungkas bahwa jika pos-pos pemeriksaan dan gerbang besi ini terus dibiarkan berdiri, asa warga Gaza untuk mendapatkan kehidupan yang aman dan merdeka akan terus diamputasi di atas tanah kelahiran mereka sendiri.
