Gaza — Kantor Media Pemerintah di Jalur Gaza secara resmi mengumumkan pembubaran Komite Darurat Pemerintah (Government Work Follow-up Committee). Langkah ini ditandai dengan pengunduran diri ketuanya, Mohamed Jawad Al-Farra, guna membuka jalan bagi penyerahan wewenang administratif penuh kepada Komite Nasional Pengelola Gaza (National Committee for Managing Gaza).
Keputusan ini diklaim sebagai bukti keseriusan faksi-faksi di Gaza dalam memfasilitasi transisi kekuasaan dan menjalankan kesepakatan nasional yang sebelumnya telah dirumuskan di Kairo, Mesir. Pengumuman ini menandai perkembangan paling formal dan final, melampaui berbagai upaya rekonsiliasi yang sempat buntu sebelumnya, termasuk kesepahaman pada Februari 2026.
Poin-Poin Utama Proses Transisi Administrasi
Dalam konferensi pers yang digelar di depan Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa, otoritas terkait menegaskan bahwa seluruh pengaturan hukum dan logistik telah rampung dengan transparansi penuh di hadapan faksi-faksi Palestina, Dewan Tertinggi Suku/Klan, lembaga swadaya masyarakat, serta perwakilan dari PBB sebagai pemantau.
Berikut mekanisme transisi yang ditetapkan untuk mencegah kekosongan kekuasaan:
- Staf Teknis Bertahan: Seluruh aparatur sipil negara (ASN) di bidang teknis dan profesional akan tetap berada di posisinya untuk memastikan layanan publik kepada warga tidak terputus. Mereka kini berstatus sebagai “pegawai negara” di bawah naungan Komite Nasional yang baru.
- Keamanan Tetap Berjalan: Seluruh personel Kementerian Dalam Negeri dan kepolisian tetap bertugas seperti biasa untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah kekosongan keamanan (security vacuum) selama masa transisi.
- Desakan Akses: Otoritas Gaza mendesak semua pihak internasional untuk mempercepat masuknya Komite Nasional ke dalam kantong pengungsian tersebut demi mengatasi krisis kemanusiaan dan rekonstruksi yang tertunda akibat blokade.
Sikap Hamas: Keluar dari Pemerintahan “Hari Esok”
Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) menegaskan bahwa pembubaran komite pemerintah ini adalah bentuk respons terhadap kepentingan nasional sekaligus mematahkan segala dalih yang kerap digunakan oleh Israel.
“Kami mengambil langkah positif ini untuk membuktikan apa yang selalu kami nyatakan, bahwa kami tidak akan menjadi bagian dari pengaturan administratif apa pun terkait tata kelola Gaza pada ‘Hari Esok’ (The Day After) setelah agresi berhenti,” ujar juru bicara Hamas, Hazem Qassem.
Hamas menyatakan bahwa bola kini sepenuhnya berada di tangan pemerintah Amerika Serikat dan para mediator dalam konferensi Sharm El-Sheikh untuk menekan Israel agar mematuhi kesepakatan gencatan senjata dan mengizinkan Komite Nasional masuk ke Gaza. Hamas juga menepis klaim media Israel yang menyebut pengunduran diri ini hanya sekadar “kamuflase politik”.
Kesiapan Komite Nasional dan Dukungan Suku
Ketua Komite Nasional Pengelola Gaza, Ali Shaath, menyatakan kesiapan penuh lembaganya untuk mengemban tanggung jawab nasional ini begitu fasilitas dan kemampuan logistik tersedia. Namun, Shaath memberikan catatan krusial terkait syarat mutlak keberhasilan komite teknokrat ini.
Keberhasilan pemerintahan transisi bergantung pada tiga prinsip utama, yakni adanya satu otoritas pemerintahan, satu sistem hukum yang berlaku, dan satu otoritas yang mengendalikan senjata di seluruh Jalur Gaza. Ketiga unsur tersebut menjadi fondasi penting bagi terciptanya stabilitas dan efektivitas tata kelola pada masa transisi.
Di sisi lain, Aliansi Nasional Suku dan Klan Palestina yang diwakili oleh Alauddin Al-Aklouk menyatakan dukungan penuh. Mereka menegaskan bahwa setelah pembubaran komite darurat lama, “tidak ada alasan lagi bagi pihak mana pun untuk menunda masuknya Komite Nasional,” dan menyatakan kesiapan para tokoh adat untuk menyukseskan masa transisi ini.
Reaksi Internasional dan Penolakan Keras Israel
Langkah politik terbaru di Gaza ini memicu respons beragam dari komunitas internasional dan penolakan mentah-mentah dari Tel Aviv:
1. Dewan Perdamaian Khusus Gaza (PBB)
Perwakilan PBB, Nickolay Mladenov, menyatakan bahwa pihaknya memantau perkembangan ini namun menekankan bahwa penilaian internasional akan didasarkan pada “tindakan nyata di lapangan, bukan sekadar janji.” PBB menegaskan pentingnya komite administrasi yang baru untuk bekerja secara independen, mempercepat demiliterisasi, dan membuka keran rekonstruksi total.
2. Otoritas Israel
Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, menolak keras struktur baru ini dan menyebutnya sebagai siasat politik belaka.
“Manéver Hamas ini bertujuan untuk menghindari pelucutan senjata dengan cara bersembunyi di balik pemerintahan teknokrat. Israel tetap bersikeras pada implementasi penuh dari Trump Plan, yaitu demiliterisasi total terhadap Hamas dan seluruh Jalur Gaza. Jika senjata Hamas tetap ada, pemerintahan sipil baru itu hanya akan menjadi boneka yang bergerak di bawah dikte mereka,” tegas Sa’ar.
3. Analisis Pengamat Politik
Sebaliknya, pakar politik Timur Tengah, Mahjoob Zweiri, menilai langkah ini sebagai pukulan diplomasi (shock) yang telak bagi Israel. Dengan menyerahkan kekuasaan kepada komite nasional non-faksi, Gaza telah menutup rapat semua alasan yang biasa dipakai Israel untuk menghambat bantuan kemanusiaan dan menolak tata kelola sipil yang sah. Langkah ini sekaligus memaksa komunitas internasional untuk mengambil tanggung jawab penuh atas jaminan keamanan dan pembukaan pintu-pintu perbatasan.
