AL-QUDS — Amerika Serikat dilaporkan telah menyerahkan dokumen krusial kepada Israel terkait rencana rekonstruksi Jalur Gaza. Langkah Washington ini menjadi sorotan tajam karena AS mendesak pemulihan Gaza tetap berjalan, bahkan tanpa syarat pelucutan senjata kelompok perlawanan Islam, Hamas.
Otoritas Penyiaran Israel (Kan) pada Senin malam melaporkan bahwa Gedung Putih kini tengah menunggu persetujuan tertulis dari Tel Aviv. Dokumen ini mencerminkan tekanan kuat dari pemerintahan Donald Trump agar peta jalan pascaperang segera dieksekusi.
Di sisi lain, proposal ini menegaskan sikap Washington yang menghendaki perang di Jalur Gaza tidak berkobar lagi. hingga laporan ini diturunkan, belum ada respons resmi dari pihak Israel maupun AS.
Cetak Biru Transisi dan Kendali Ekonomi
Berdasarkan draf yang bocor, dokumen tersebut memuat sejumlah poin yang memaksa Israel membuka pintu bagi proyek infrastruktur vital di Gaza, mulai dari jaringan air hingga listrik. Selain itu, ada klausul pemindahan penduduk dari wilayah yang dikuasai Hamas ke zona yang berada di bawah wewenang Dewan Perdamaian (Peace Council) sebelum akhir tahun 2026.
Dokumen tersebut juga mengatur:
- Pemerintahan Baru: Pembentukan markas pusat bagi pemerintahan teknokrat serta pemberian izin pembangunan pangkalan bagi Pasukan Stabilitas Internasional.
- Fasilitas Medis: Rekonstruksi Rumah Sakit Eropa, termasuk jaminan logistik bahan bangunan dan peralatan medis melalui koridor khusus dari wilayah kontrol Hamas.
- Kedaulatan Fiskal: Pengalihan dana pajak milik Otoritas Palestina terkait Gaza langsung ke Dewan Perdamaian, seiring dimulainya pengakuan terhadap pemerintah teknokrat sebagai entitas berdaulat di Gaza.
Untuk memangkas pengaruh Hamas dalam menarik pajak dan retribusi, pemerintah teknokrat akan diberikan kebebasan bergerak ke luar-masuk Gaza untuk urusan resmi, termasuk otoritas distribusi bahan bakar dan sistem pembayaran digital.
Israel juga diwajibkan membuka blokir jaringan seluler 4G yang selama ini dilarang di Gaza. Sebagai insentif keamanan, amnestasi bersyarat ditawarkan bagi warga yang bersedia menyerahkan senjata dan berkomitmen pada perdamaian.
Sebaliknya, Dewan Perdamaian akan mengawasi rantai pasok logistik, bahan bakar, dan sistem pembayaran untuk menekan ruang fiskal Hamas.
Hambatan Politik dan Angin Segar dari Kairo
Dari sisi keamanan, dokumen ini merancang skema pengamanan melalui Pasukan Stabilitas Internasional yang disokong oleh “Penjaga Sipil Palestina tanpa senjata”. Namun, Israel tetap diberi hak melancarkan tindakan militer sepihak jika Hamas dinilai melanggar komitmen keamanan.
Melalui dokumen ini, AS secara tersirat mengirim pesan keras ke Tel Aviv: opsi melanjutkan perang sudah tertutup. Kini waktunya mematangkan alternatif pemerintahan di Gaza, meski Hamas menolak menyerahkan senjatanya.
Sementara itu, harian The Times of Israel yang mengutip sumber diplomatik Arab melaporkan, Mesir telah menyatakan kesediaannya menjadi tuan rumah pelatihan bagi personel kepolisian Gaza yang baru. Empat negara lain juga disebut-sebut siap mengirimkan pasukannya untuk bergabung dalam garda keamanan internasional tersebut.
Namun, implementasi di lapangan masih membentur dinding tebal. Pengerahan pasukan internasional ini memerlukan lampu hijau Israel melalui penandatanganan kesepakatan status pasukan (Status of Forces Agreement/SOFA) dengan masing-masing negara donor. Walau seorang pejabat Dewan Perdamaian optimistis masalah ini “akan segera selesai,” dinamika politik domestik Israel berkata lain.
The Times of Israel menyebut, pemerintahan Benjamin Netanyahu sengaja memperlambat kerja sama ini seiring mendekatnya pemilu Knesset. Peluang terjadinya terobosan diplomatik dinilai sangat tipis hingga pemilu Israel usai.
Menuju Meja Perundingan di Siprus
Di tengah kebuntuan politik tersebut, para delegasi yang bertanggung jawab atas rekonstruksi dan tata kelola Gaza pascaperang dijadwalkan berkumpul di Siprus pada Selasa dan Rabu ini. Agenda ini dikonfirmasi langsung oleh juru bicara pemerintah Siprus, Konstantinos Letymbiotis.
Arsitektur masa depan Gaza ini sebenarnya merupakan bagian dari fase kedua rencana perdamaian 20 poin Presiden AS Donald Trump, yang telah diadopsi melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 pada 17 November 2025.
Struktur transisi ini mencakup empat pilar yakni Dewan Perdamaian, Dewan Eksekutif Gaza, Komite Nasional Pengelola Gaza (pemerintah teknokrat), dan Pasukan Stabilitas Internasional. Dewan Perdamaian sendiri telah menggelar rapat perdana yang dipimpin langsung oleh Trump pada 19 Februari di Washington.
Langkah diplomatik ini berpacu dengan waktu di atas puing-puing Gaza. Perang yang berlangsung sejak Oktober 2023 itu telah menelan korban lebih dari 73 ribu syuhada dan 173 ribu warga terluka. Dengan kehancuran infrastruktur sipil mencapai 90 persen, PBB memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk membangun kembali Gaza menyentuh angka fantastis: 70 miliar dolar AS.
