KAIRO – Di atas meja perundingan rahasia di Kairo, Mesir, sebuah perang kata-kata dan “pertarungan draf” yang melelahkan sedang berlangsung. Namun, di atas tanah Jalur Gaza, mesin perang Israel justru terus bergerak maju tanpa memedulikan dokumen gencatan senjata yang baru saja ditandatangani. Ambisi Tel Aviv kini makin telanjang, mencaplok secara perlahan hingga 70% wilayah Jalur Gaza, memanfaatkan pecahnya fokus diplomatik Amerika Serikat di Timur Tengah.
Bagi para pengamat militer, Israel sebenarnya tidak pernah benar-benar menghentikan agresi. Pengamat studi Israel, Imtans Shehadeh, menilai militer Israel sedang menjalankan “perang sepihak” (one-sided war) lewat operasi pembunuhan, penghancuran sistematis, dan pengusiran paksa warga sipil untuk memperluas zona pendudukan.
Langkah brutal ini bukan tanpa alasan. Shehadeh menyebut blokade dan serangan konstan ini adalah bentuk “kompensasi” psikologis bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Sang perdana menteri tengah terjebak dalam krisis politik domestik yang akut akibat kegagalannya meraih kemenangan militer mutlak dalam konfrontasi dengan Iran dan di wilayah Lebanon selatan.
Menyerang Gaza kini menjadi pilihan paling “murah dan mudah” bagi Netanyahu. Di sana, mereka nyaris tidak menghadapi tekanan politik yang berarti, baik dari negara-negara Arab maupun dari pemerintahan Amerika Serikat yang fokusnya sedang terbelah.
Dari Garis Kuning Menuju Garis Oranye
Analis politik Wesam Afifa menjelaskan bahwa Gaza hari ini sedang digiring masuk ke dalam fase perang dengan intensitas rendah (low-intensity war). Strateginya adalah menguras energi rakyat dan mematahkan tulang punggung faksi perlawanan lewat pembunuhan tertarget (targeted assassinations), pengetatan blokade bantuan kemanusiaan, serta penutupan pintu perbatasan secara permanen.
Klaim Netanyahu untuk menguasai 70% wilayah Gaza bukan sekadar gertakan politik, melainkan fakta geopolitik yang sudah terjadi di lapangan. Afifa membeberkan bahwa militer Israel telah menggeser apa yang dulu disebut sebagai “Garis Kuning”—batas wilayah yang awalnya menyepakati bahwa penempatan pasukan Israel tidak boleh melebihi 53% luas Gaza.
Kini, mereka sepihak menciptakan “Garis Oranye” baru yang mencaplok sisa ruang hidup warga. Manuver sepihak ini seketika meruntuhkan sisa-sisa kepercayaan warga Gaza terhadap diplomasi internasional, termasuk proposal perdamaian yang sempat digaungkan Presiden AS, Donald Trump.
Dampaknya di lapangan sangat berdarah. Kementerian Kesehatan di Gaza merilis data terbaru yang menunjukkan bahwa pelanggaran gencatan senjata oleh Israel sejak penandatanganan kesepakatan damai telah merenggut nyawa 961 warga Palestina dan melukai 3.020 orang lainnya.
Di Balik Meja Perundingan: Peta Mladenov dan Klausul Senjata
Di koridor diplomatik Kairo, negosiasi telah bergeser jauh dari 20 poin asli yang diajukan Donald Trump. Para mediator kini beralih membahas peta jalan baru bernama “Peta Mladenov” yang terdiri dari 15 klausul.
Saat ini, perdebatan sengit antara faksi Palestina (Hamas) dan para mediator (Mesir, Qatar, dan Turki) macet total pada pembahasan Klausul 8 dan Klausul 9. Berdasarkan pesanan Israel, draf Mladenov bersikeras menjadikan isu pelucutan senjata faksi perlawanan sebagai poin sentral yang mutlak, telanjang, dan dilepaskan dari konteks solusi politik jangka panjang.
Faksi-faksi Palestina mencoba menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel demi menghentikan pertumpahan darah. Mereka bersedia membahas mekanisme pelucutan senjata, namun dengan syarat ketat: prosesnya wajib linier dengan penarikan mundur tentara Israel dari Gaza, dan penyerahan senjata harus dilakukan secara internal kepada pemerintah teknokrat Palestina yang sah demi mencegah kekosongan kekuasaan (power vacuum) dan anarki di lapangan.
Tersandera Hak Veto Sayap Kanan Ekstrem
Mantan diplomat Departemen Luar Negeri AS, Thomas Warrick, menilai mandeknya perdamaian ini terjadi karena rusaknya alat eksekusi perjanjian. Struktur dasar perjanjian sebenarnya sudah terbangun, namun “Pasukan Stabilitas Internasional” yang bertugas mengamankan masa transisi tak kunjung datang ke lokasi. Akibatnya, militer Israel menolak mundur ke perbatasan sesuai Mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803.
Warrick melihat Netanyahu sedang meniru strategi politik Donald Trump: sengaja mengulur waktu dan menekan lawan dengan menciptakan realitas yang jauh lebih buruk setiap harinya selama Hamas menolak menyerahkan senjata mereka.
Pada akhirnya, motif utama Netanyahu menolak melangkah ke fase kedua perjanjian damai adalah ketakutan akan kehilangan kursi kekuasaannya menjelang pemilu Israel yang kian dekat.
Netanyahu disandera oleh ancaman dua sekutu sayap kanan ekstremnya di kabinet, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir. Kedua tokoh ultranasionalis ini mengancam akan merubuhkan pemerintahan koalisi jika Israel menyetujui penarikan pasukan dan menghentikan pengusiran warga Gaza.
Di atas kalkulasi politik itu, Netanyahu sangat paham bahwa isu Gaza saat ini mulai bergeser menjadi isu pinggiran bagi publik Amerika Serikat yang perhatiannya sedang tersedot oleh isu fluktuasi harga minyak dunia, inflasi ekonomi domestik, dan ketegangan nuklir dengan Iran.
Gencatan senjata yang sempat disepakati setelah dua tahun perang genosida—yang telah menghancurkan 90% infrastruktur sipil Gaza dengan estimasi biaya pembangunan ulang mencapai 70 miliar Dolar AS—kini tak lebih dari sekadar kertas tak berharga. Bagi Netanyahu, mempertahankan perang di Gaza adalah satu-satunya jaminan agar dirinya bisa tetap duduk di kursi kekuasaan.
