NEW YORK – Ruang sidang Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York diselimuti keheningan yang mencekam pada Senin (8/6/2026). Di bawah tatapan nanar para delegasi dunia, Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, berdiri di podium dengan suara bergetar. Ia menyampaikan sebuah laporan tahunan yang disebutnya sebagai lembaran paling berdarah dan kelam dalam sejarah berdirinya organisasi perdamaian dunia tersebut.
Sepanjang tahun lalu, tercatat sebanyak 136 personel PBB gugur di berbagai medan konflik global saat mengemban misi kemanusiaan. Yang membuat peradaban dunia terhenyak, mayoritas dari mereka (yakni 80 orang staf) gugur di satu titik yang sama: Jalur Gaza, Palestina.
Dalam upacara penghormatan khusus untuk mengenang para martir kemanusiaan tersebut, Guterres merinci bahwa para korban berasal dari 32 negara yang berbeda. Dari total korban jiwa tersebut, 97 orang di antaranya adalah pegawai sipil murni, sementara 39 lainnya merupakan personel pasukan penjaga perdamaian (peacekeepers).
Secara khusus, Guterres menggarisbawahi bahwa 80 staf yang gugur di Gaza merupakan bagian dari keluarga besar Badan Pengungsi PBB untuk Palestina (UNRWA).
“Jumlah korban jiwa dari internal pekerja PBB di Gaza telah melampaui angka kematian staf kami dalam konflik atau bencana apa pun yang pernah tercatat sejak organisasi ini didirikan. Ini adalah rekor yang sangat brutal,” tegas Guterres.
Tewas Bersama Keluarga di Balik Reruntuhan
Guterres membeberkan fakta memilukan mengenai bagaimana para stafnya meregang nyawa di bawah bombardir jet tempur Israel. Kematian tidak menjemput mereka di medan perang terbuka, melainkan di ruang-ruang privat yang defensif.
Beberapa dari mereka tewas terkubur bersama seluruh anggota keluarga (anak, istri, dan orang tua) saat rumah atau tempat berlindung darurat mereka dirudal secara langsung. Sementara sebagian lainnya gugur saat mengenakan rompi biru PBB ketika bertugas membagikan bantuan pangan di kantor-kantor operasional, posko pengungsian, dan di tengah komunitas sipil yang mereka layani.
Melihat fakta mengerikan ini, Sekjen PBB kembali mengingatkan dunia dengan keras. Ia menegaskan bahwa menjadikan personel PBB, pasukan perdamaian, serta pekerja kemanusiaan sebagai target serangan militer adalah bentuk pelanggaran fatal terhadap Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional.
Harga Mahal dari Sebuah Kota yang Rata
Pengumuman duka dari markas PBB ini muncul setelah disepakatinya perjanjian gencatan senjata pasca-perang panjang di Gaza yang berlangsung selama hampir dua tahun. Agresi militer yang digambarkan oleh banyak lembaga hukum internasional sebagai “perang genosida” tersebut tidak hanya menyisakan trauma psikologis massal dan puluhan ribu nyawa melayang, tetapi juga menyapu bersih ruang hidup di Gaza.
Data satelit menunjukkan pemandangan yang mengerikan: 90% infrastruktur sipil di Jalur Gaza kini telah rata dengan tanah. Mulai dari jaringan listrik, pipa air bersih, rumah sakit, sekolah, hingga universitas kini menjelma menjadi gundukan beton dan besi tua.
Berdasarkan kalkulasi dan cetak biru awal yang dirilis oleh tim ekonom PBB, proyeksi biaya yang dibutuhkan untuk membangun kembali puing-puing bangunan yang hancur di Gaza diperkirakan menelan biaya fantastis, yakni mencapai 70 miliar Dolar AS (sekitar Rp 1.100 triliun lebih).
Kini, meski suara ledakan bom mulai mereda seiring gencatan senjata, luka di dalam tubuh PBB tak akan pernah benar-benar sembuh. Kehilangan 80 nyawa pekerja kemanusiaan di Gaza menjadi monumen pengingat yang pahit bagi komunitas internasional: bahwa ketika hukum dunia impoten, bahkan bendera biru PBB pun tak lagi sakti untuk melindungi para penjaga kemanusiaan dari terjangan peluru dan rudal.
