Rencana kepala Dewan Perdamaian (Board of Peace), Nikolay Mladenov, untuk masa depan Gaza mulai terkuak ke publik. Namun, alih-alih menjadi oase perdamaian, proposal ini justru dicurigai sebagai kuda troya yang dirancang khusus untuk memuluskan agenda politik Benjamin Netanyahu: melucuti perlawanan tanpa memberikan kedaulatan.
GAZA – Di koridor diplomatik, “Plan Mladenov” dipasarkan sebagai satu-satunya cakrawala politik yang masuk akal bagi Gaza pasca-perang. Namun, bagi faksi-faksi di Palestina, proposal yang diajukan Direktur Eksekutif Dewan Perdamaian Gaza (BoP) ini tak lebih dari sekadar sampul baru untuk agresi lama.
Mladenov menegaskan bahwa “Komite Nasional” bentukannya telah siap mengambil alih pemerintahan. Syaratnya cuma satu, tapi berat: pelucutan senjata (demilitarization). Tanpa itu, keterlibatan politik Hamas dianggap mustahil. Namun, bagi Hamas dan kekuatan nasional lainnya, solusi sejati seharusnya dimulai dengan menunjuk siapa yang sebenarnya mengunci pintu Gaza dan menghalangi bantuan kemanusiaan, yang tak lain adalah Israel.
Ironi “Pemerintahan Teknokrat”
Keganjilan rencana ini ditangkap tajam oleh analis politik Ahmed al-Tanani. Dalam diskusinya di program Beyond the News, Tanani mempertanyakan logika Mladenov yang mendesak Hamas mundur demi “pengganti” yang aksesnya sendiri masih diblokade oleh Israel.
“Hamas dan kekuatan nasional sudah menyatakan kesiapan penuh menyerahkan kekuasaan kepada komite teknokrat. Masalahnya, penjajah (Israel) yang melarang komite dan pasukan internasional itu masuk,” ujar Tanani.
Lebih jauh, Tanani menuding Mladenov bermain dengan angka. Saat Mladenov mengklaim ada 600 truk bantuan masuk, kenyataan di lapangan hanya mencatat 200 truk. Sebuah disinformasi yang dianggap menguntungkan citra Israel di mata dunia, sementara warga Gaza tetap kelaparan.
Strategi “Mencaplok” di Garis Kuning
Di mata pengamat urusan Israel, Mohannad Mustafa, Israel sebenarnya sama sekali tidak berminat pada keberhasilan perjanjian ini. Baginya, jika Komite Nasional berhasil masuk dan Gaza stabil, Israel akan kehilangan “dalih perang”, sesuatu yang sangat dibutuhkan Netanyahu untuk mempertahankan kekuasaannya.
Gelagat militer di lapangan pun bicara lebih keras daripada retorika meja perundingan. Pembangunan pangkalan permanen Israel di timur “Garis Kuning” adalah bukti nyata keinginan untuk pendudukan abadi, bukan penarikan mundur.
Sayap kanan Israel khawatir kehadiran komite ini akan menjadi batu loncatan bagi kembalinya Otoritas Palestina dan hidupnya kembali solusi dua negara (two-state solution), skenario yang mati-matian ingin digagalkan oleh Netanyahu.
Suara Washington: Tanpa Senjata, Tanpa Kesepakatan
Di sisi lain, perspektif Washington yang dibawa oleh pakar studi strategis Kenneth Katzman mencerminkan kekakuan yang sama. Pemerintahan Donald Trump melihat pelucutan senjata Hamas sebagai harga mati. Bagi Washington, krisis kepercayaan adalah tembok terbesar; mereka tidak percaya pada pasukan stabilitas internasional selama Hamas masih memegang bedil.
Argumen ini segera dipatahkan oleh Tanani. Ia menyebut tuntutan pelucutan senjata hanyalah cara Netanyahu memenangkan di meja perundingan apa yang gagal ia menangkan di medan tempur. “Perlawanan sudah fleksibel di Kairo untuk mendiskusikan penyatuan senjata di bawah militer nasional, tapi itu hanya bisa terjadi dalam kerangka politik yang jelas menuju negara Palestina yang berdaulat,” tegasnya.
Sumber: Diterjemahkan dan Diolah dari Al Jazeera
