KOTA GAZA – Enam bulan pasca-deklarasi gencatan senjata yang berlandaskan “Rencana Perdamaian Trump”, Gaza tak kunjung bernapas lega. Alih-alih penghentian kekerasan, yang terjadi adalah mutasi bentuk genosida. Sejak kesepakatan berlaku pada 10 Oktober 2025, moncong meriam Israel tak benar-benar diam, 811 nyawa melayang dan 2.278 lainnya luka-luka.
Bagi warga Gaza, klaim perdamaian internasional ini terasa hambar. Tel Aviv melakukan “rekayasa pengepungan”, sebuah taktik sistematis untuk mencekik ekonomi tanpa harus melakukan agresi skala besar setiap hari.
Monopoli di Tengah Kelaparan
Hasan Abu Riyala, pejabat urusan ekonomi di Gaza, menyebut blokade kini menjadi instrumen penyiksaan harian. Israel memegang kendali mutlak atas keran logistik, menciptakan pasar yang terdistorsi. Pasokan barang hanya diberikan kepada segelintir pedagang terpilih, memicu lonjakan harga yang gila-galu karena kelangkaan stok.
“Kami tidak punya kendali. Satu hari saja pintu perlintasan ditutup, harga pangan langsung meroket,” ujar Abu Riyala kepada Anadolu. Padahal, protokol kemanusiaan mewajibkan 600 truk masuk setiap hari. Realitasnya? Israel hanya mengizinkan kurang dari separuhnya. Bahan bangunan, peralatan medis, hingga bahan bakar sengaja ditahan di perbatasan, membiarkan infrastruktur Gaza tetap lumpuh.
Aneksasi via “Garis Kuning”
Di lapangan, militer Israel (IDF) sedang sibuk menggambar ulang peta. Mereka memperluas apa yang disebut sebagai “Garis Kuning”—zona militer yang ditandai dengan balok-balok semen kuning raksasa. Analis politik Ahmad al-Tannani mencatat bahwa IDF telah mencaplok tambahan 37 kilometer persegi lahan baru.
Hasilnya mencengangkan: 60 persen wilayah Gaza kini berada di bawah kendali langsung militer Israel. Garis ini membelah pemukiman dengan kedalaman 2 hingga 7 kilometer dari perbatasan, menciptakan sabuk pengaman yang memutus mobilitas warga. Meski perjanjian tahap kedua mewajibkan penarikan pasukan secara penuh, Tel Aviv justru mempermanenkan pendudukan di timur Garis Kuning.
Lumpuhnya Pemerintahan Teknokrat
Di level administratif, Komite Nasional pengelolaan Gaza (yang digadang-gadang Washington sebagai jalan menuju kemakmuran) praktis lumpuh. Ke-12 anggota komite ini “diasingkan” oleh Israel di Kairo, dilarang menginjakkan kaki di Gaza.
Analis Iyad al-Qarra menilai komite ini sengaja dikosongkan perannya. Tanpa kehadiran di lapangan, komite teknokrat ini hanyalah pajangan politik. Israel tampaknya enggan membiarkan kehidupan sipil kembali normal, lebih memilih mempertahankan status quo pendudukan militer tanpa batas.
Dapur Data: Kondisi Gaza Pasca-Gencatan Senjata (Okt 2025 – April 2026)
| Indikator | Target Kesepakatan | Realita Lapangan |
| Korban Jiwa | Penghentian Total | 811 syahid |
| Logistik | 600 Truk / Hari | < 300 Truk / Hari |
| Kontrol Lahan | Penarikan Pasukan | 60% Gaza Dikuasai Israel |
| Akses Bantuan | Bebas & Aman | Dihambat “Garis Kuning” |
Strategi Kekacauan Terkendali
Selain ekspansi lahan, militer Israel mulai rutin menyasar personel kepolisian lokal. Enam polisi tewas baru-baru ini dengan tuduhan “perencanaan serangan”, tanpa bukti yang pernah dirilis. Strategi ini, menurut Ahmad al-Tannani, bertujuan untuk meruntuhkan stabilitas keamanan internal.
Di saat yang sama, milisi-milisi bersenjata yang diduga terafiliasi dengan IDF mulai beroperasi di zona-zona perbatasan. Direktur Pusat Studi Politik Rami Khurais mencatat kelompok-kelompok ini digunakan untuk operasi intelijen dan menciptakan kegaduhan sosial, semacam “manajemen keamanan jarak jauh” yang tidak memerlukan kehadiran fisik tentara di tiap sudut jalan.
