Hamas mengecam keputusan terbaru Dewan Keamanan PBB terkait Gaza, setelah 13 negara menyetujui rancangan resolusi yang diajukan AS dalam versi yang telah direvisi. Rusia dan China memilih abstain.
Dalam pernyataannya, Hamas menilai resolusi tersebut jauh dari tuntutan mendasar rakyat Palestina (baik secara politik maupun kemanusiaan) terutama bagi warga Gaza yang masih terjebak dalam krisis berkepanjangan.
Hamas menyebut resolusi itu membuka jalan bagi mekanisme “perwalian internasional” atas Gaza, skema yang secara tegas ditolak rakyat Palestina beserta faksi-faksi politiknya. Mekanisme tersebut, menurut Hamas, justru memberi ruang bagi tujuan-tujuan Israel yang gagal dicapai lewat perang yang mereka sebut sebagai kampanye pemusnahan.
Lebih jauh, Hamas menilai resolusi tersebut berpotensi memisahkan Gaza dari keseluruhan lanskap geografis Palestina dan menciptakan realitas politik baru yang tidak pernah disepakati rakyatnya.
Penugasan kekuatan internasional dengan mandat operasional di Gaza (termasuk upaya melucuti senjata kelompok perlawanan) dipandang akan menghilangkan prinsip netralitas dan menjadikan pasukan internasional itu pihak dalam konflik, bukan mediator.
