Pembukaan kembali perbatasan Rafah dinilai para analis sebagai sinyal kuat pengakuan Israel atas kegagalan perang yang telah berlangsung hampir dua tahun. Perang tersebut menghancurkan Gaza dan menewaskan puluhan ribu warga Palestina, namun dinilai tidak mencapai tujuan strategis yang dicanangkan Tel Aviv.
Penyerahan kembali pengelolaan perbatasan Rafah kepada pihak yang berhak dipandang sebagai bentuk pengakuan implisit atas kegagalan tersebut, meski Israel berupaya mengosongkan langkah ini dari makna politiknya.
Akademisi dan pakar urusan Israel, Mahmoud Yazbak, menilai narasi yang berkembang di media dan analisis internal Israel menunjukkan bahwa pembukaan Rafah menandai awal dari kegagalan perang. Menurutnya, tidak ada lagi pembelahan nyata antara kelompok “keras” dan “moderat” dalam politik Israel. “Semua pihak ingin tampil militeristik dan kuat,” kata Yazbak.
Ia menjelaskan, pos pemeriksaan Israel berada sekitar 300 meter dari perbatasan Rafah dan bersifat elektronik tanpa kehadiran personel. Sementara itu, perbatasan berada di timur garis kuning, wilayah yang secara teknis masih dalam kendali militer Israel, sedangkan di sisi Palestina terdapat otoritas Mesir dan Palestina dengan kehadiran pihak Eropa. Situasi ini, menurut Yazbak, menjadi persoalan besar bagi Israel.
Indikasi Kegagalan Strategis
Yazbak menilai pembukaan Rafah dengan skema saat ini merupakan indikator kuat terhadap skenario beberapa bulan ke depan, termasuk masuknya pasukan stabilisasi internasional. Ia juga mengaitkan rencana kunjungan utusan Amerika Serikat, Steve Witkoff, ke Israel sebagai persiapan tahap kedua kesepakatan gencatan senjata, yang membuka kemungkinan penarikan pasukan Israel dari wilayah tersebut.
“Masalah utamanya bukan pada pihak Palestina, tetapi pada pemaksaan terhadap Israel,” ujar Yazbak. Ia menambahkan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (yang kini menjadi buronan Mahkamah Pidana Internasional) berupaya menghindari konsekuensi politik ini. Namun, para mediator disebut semakin serius mendorong perubahan situasi di Gaza.
Menurut Yazbak, tekanan politik semakin berat karena Israel memasuki masa elektoral. “Penarikan dari Gaza dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi bukti bahwa Netanyahu membunuh lebih dari 70 ribu warga Palestina tanpa tujuan selain pembunuhan itu sendiri,” katanya.
Kerugian Militer dan Biaya Perang
Dari sisi militer, Yazbak menyebut sekitar 24 ribu tentara Israel keluar dari dinas militer akibat tewas, terluka, atau mengalami gangguan psikologis. Angka tersebut dinilainya sangat besar bagi Israel. “Pengembalian perbatasan dan tanah kepada pemilik sahnya adalah bukti kegagalan total Israel,” ujarnya.
Sementara itu, penulis dan analis politik Iyad Al-Qarra menyatakan bahwa Netanyahu telah menghancurkan lebih dari 80 persen wilayah Gaza dan menguasai sekitar 50 persen wilayahnya, memaksa lebih dari satu juta warga Palestina hidup di tenda-tenda pengungsian. Ia menilai kebijakan ini mencerminkan ideologi Israel yang bertujuan mengusir warga Palestina dari Gaza dengan berbagai cara.
Analis urusan Israel lainnya, Nihad Abu Ghosh, memperingatkan bahwa Israel selama 20 bulan menunda pembukaan Rafah, namun akhirnya terpaksa melakukannya untuk meredam tekanan dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurutnya, Israel berupaya menukar langkah ini dengan keuntungan politik, terutama terkait agenda pelucutan senjata Hamas.
Namun, Abu Ghosh menilai pembatasan ketat dan penyempitan jumlah pihak yang diizinkan melintas membuat pembukaan Rafah kehilangan banyak signifikansinya.
Di sisi lain, Iyad Al-Qarra mengkritik sikap Amerika Serikat yang dinilai hanya berpegang pada pernyataan formal tanpa mengawal implementasi di lapangan. Ia mencatat bahwa sejak gencatan senjata diberlakukan, Israel tetap membunuh sedikitnya 540 warga Palestina (sebagian besar anak-anak dan warga sipil) tanpa adanya pertanggungjawaban nyata dari Washington.
Sumber: Al Jazeera
