Keputusan membuka kembali Penyeberangan Rafah memunculkan harapan yang disertai kehati-hatian. Di satu sisi, langkah ini memberi ruang kemanusiaan yang lama dinantikan warga Palestina setelah berbulan-bulan penutupan. Namun di sisi lain, pembukaan tersebut kembali memantik pertanyaan mendasar: sejauh mana manfaat nyata yang bisa dirasakan, dan apakah langkah ini akan dikosongkan dari makna substantifnya.
Penulis dan analis politik Ahmed Al-Tannani menilai pembukaan Rafah sebagai langkah penting dan krusial bagi warga Palestina. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan itu masih bersifat parsial dan terdistorsi akibat penundaan panjang serta intervensi Israel.
Dalam wawancaranya di program Masar Al-Ahdath, Al-Tannani menjelaskan bahwa Rafah memiliki makna simbolik sebagai gerbang menuju batas minimum kehidupan normal (akses pengobatan, pendidikan, mobilitas, hingga penyatuan keluarga) terutama ketika lebih dari 22 ribu pasien masih menunggu evakuasi medis mendesak.
Namun, menurut Al-Tannani, mekanisme yang diterapkan Israel tetap menempatkan kendali keamanan sepenuhnya di tangan otoritas pendudukan. Hal ini mempertegas posisi Israel sebagai pengendali “kunci-kunci kehidupan” di Gaza, meski penyeberangan itu secara formal disebut sebagai pintu Palestina–Mesir dengan pengawasan Uni Eropa.
Ia juga mengingatkan adanya kekhawatiran serius dari pihak Palestina bahwa skema keamanan Israel di Rafah dapat mengubah penyeberangan tersebut menjadi sarana penangkapan, pemerasan keamanan, hingga tekanan terhadap para pelintas, terutama mereka yang sempat keluar Gaza selama perang untuk tujuan pengobatan.
Pembatasan peran petugas Palestina serta larangan pengibaran bendera Palestina, lanjut Al-Tannani, dipandang sebagai upaya sistematis untuk merusak kesadaran kolektif dan meniadakan simbol kedaulatan. Tujuannya, mengosongkan pembukaan Rafah dari dimensi politik dan mereduksinya semata sebagai prosedur kemanusiaan tanpa makna kedaulatan.
Israel mulai membuka Rafah secara terbatas sejak Minggu pagi dalam skema yang disebut sebagai “pembukaan uji coba”. Langkah ini diambil setelah lebih dari satu setengah tahun penutupan hampir total, sejak pasukan Israel menguasai sisi Palestina penyeberangan tersebut pada Mei 2024.
Meniru Pola Tepi Barat
Pakar urusan Israel, Muhannad Mustafa, menyebut bahwa Israel memandang pembukaan Rafah murni dari sudut pandang keamanan. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang berulang kali menegaskan komitmen Israel untuk mempertahankan kendali keamanan penuh atas Gaza.
Mustafa menilai Israel tengah berupaya menerapkan model Tepi Barat di Gaza: kontrol keamanan menyeluruh tanpa kehadiran militer permanen. Hal ini tercermin dari prosedur ketat di Rafah yang membuatnya lebih menyerupai pos pemeriksaan militer ketimbang penyeberangan sipil.
Ia menambahkan, pembukaan Rafah dilakukan dengan enggan dan di bawah tekanan internasional. Karena itu, Israel menyertakannya dengan berbagai pembatasan ketat guna menghilangkan unsur kedaulatan Palestina. Kebijakan tersebut juga, menurut Mustafa, menjaga opsi kembali ke perang dan skenario pengusiran tetap terbuka.
Larangan kembalinya warga yang meninggalkan Gaza sebelum 7 Oktober 2023 dinilai sebagai bagian dari strategi pengosongan penduduk dan pengendalian keseimbangan demografis di wilayah tersebut.
Tiga Masalah Utama
Sementara itu, Profesor Studi Konflik Internasional di Doha Institute, Ibrahim Fraihat, mengakui bahwa pembukaan Rafah (meski terbatas) merupakan langkah penting untuk memecah blokade total. Namun ia menggarisbawahi tiga persoalan utama.
Pertama, penghilangan dimensi kedaulatan Palestina dengan menjadikan Rafah sekadar jalur kemanusiaan di bawah pengawasan Israel. Kedua, penguatan praktik hukuman kolektif melalui pembatasan jumlah orang dan barang. Ketiga, dan yang paling berbahaya, terciptanya situasi ketidakpastian yang mendorong arah pengusiran, akibat tetapnya kendali keamanan tanpa kejelasan masa depan.
Fraihat menilai Israel memanfaatkan detail teknis dan prosedural untuk mengosongkan substansi kesepakatan. Menurutnya, pembicaraan soal pembangunan atau administrasi sipil di Gaza tak akan bermakna selama kedaulatan absen dan dominasi keamanan Israel masih mengatur penyeberangan serta sendi-sendi kehidupan warga.
Di sisi lain, peneliti senior Dewan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat, James Robbins, memandang pembukaan Rafah sebagai langkah penting dalam implementasi tahap kedua kesepakatan Gaza, merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.
Robbins menyebut ketentuan jumlah dan mekanisme sebenarnya telah diatur dalam perjanjian gencatan senjata Januari 2025. Menurutnya, kondisi saat ini merupakan langkah awal yang bisa dikembangkan untuk memperluas arus perlintasan dan masuknya barang, dan dipandang sebagai kemajuan positif dari perspektif Washington.
Sumber: Al Jazeera
