Israel Ungkap Koridor “Regavim” untuk Pengawasan Penyeberangan Rafah
Pergerakan orang melalui Penyeberangan Rafah di perbatasan Gaza–Mesir kembali dibuka secara terbatas dan dengan pengamanan ketat mulai Senin (2/2/2026), menyusul rangkaian pelanggaran Israel yang memicu jatuhnya korban jiwa di Jalur Gaza. Sejumlah negara Arab, Islam, serta Uni Eropa mengecam pelanggaran tersebut.
Militer Israel pada Minggu mengumumkan telah merampungkan pembangunan jalur pemeriksaan dan inspeksi bagi warga yang masuk dari Mesir ke Gaza melalui Rafah. Koridor itu dinamai “Regavim” dan sepenuhnya berada di bawah kendali aparat keamanan Israel, di wilayah yang dikuasai militer.
Dalam pernyataannya, militer Israel menyebut koridor tersebut sebagai bagian dari persiapan pembukaan kembali Rafah. Seluruh pendatang akan diperiksa identitasnya berdasarkan daftar yang telah disetujui otoritas keamanan Israel. Langkah ini, menurut militer, ditujukan untuk memperketat pengawasan keamanan di kawasan perbatasan.
Koordinator Kegiatan Israel di Wilayah Palestina menyatakan bahwa pembukaan Rafah dilakukan dalam tahap uji coba, dengan koordinasi bersama Mesir, Uni Eropa, dan pihak terkait lainnya. Ia menambahkan, warga Gaza yang sempat keluar selama perang dapat kembali setelah melalui koordinasi dengan Mesir dan memperoleh persetujuan keamanan Israel.
Dalam skema ini, misi Uni Eropa akan melakukan pemeriksaan awal terhadap para pelintas, sebelum proses lanjutan dilakukan di poros yang berada di bawah kendali militer Israel.
Menanggapi kebijakan tersebut, juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menegaskan bahwa segala bentuk pembatasan atau persyaratan Israel terkait Penyeberangan Rafah merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata. Ia mendesak para mediator dan negara penjamin untuk memantau secara ketat praktik Israel di pintu gerbang utama Gaza itu.
Akses Medis Masih Jauh dari Kebutuhan
Pembukaan terbatas Rafah membuka peluang pemindahan korban luka dan pasien Gaza untuk berobat ke luar negeri. Penasihat media UNRWA, Adnan Abu Hasna, mengatakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akan mengawasi proses evakuasi medis tersebut.
Namun, ia menekankan bahwa kapasitas fasilitas kesehatan di Gaza sudah tidak mampu menampung lonjakan pasien, sehingga dibutuhkan jumlah evakuasi yang jauh lebih besar.
Kesenjangan mencolok pun terlihat antara kebutuhan medis yang mendesak dan pembatasan keamanan Israel. Otoritas Israel disebut membatasi jumlah warga Gaza yang diizinkan keluar melalui Rafah hanya sekitar 150 orang per hari. Padahal, menurut Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza Ismail Al-Thawabteh, sekitar 22 ribu pasien dan korban luka telah memiliki rujukan medis lengkap dan membutuhkan perawatan segera di luar Gaza.
Dengan skema ini, seluruh pasien tersebut diperkirakan baru bisa keluar dalam waktu hampir lima bulan.
Di sisi lain, pembukaan Rafah masih berfokus pada pergerakan individu, tanpa kejelasan mengenai masuknya bantuan kemanusiaan skala besar. Gaza, menurut estimasi, membutuhkan setidaknya 600 truk bantuan per hari untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk.
Pelanggaran Gencatan Senjata Terus Berlanjut
Seiring pembukaan parsial Rafah, militer Israel kembali dilaporkan melanggar kesepakatan gencatan senjata. Kompleks Medis Nasser melaporkan seorang warga Palestina Syahid akibat serangan drone Israel di wilayah barat laut Rafah.
Di waktu yang sama, pasukan Israel juga melakukan peledakan terhadap sejumlah bangunan permukiman di kawasan Al-Tuffah, timur laut Kota Gaza.
Kementerian Kesehatan Gaza mencatat total korban agresi Israel sejak 7 Oktober 2023 mencapai 71.795 warga Palestina Syahid dan 171.551 lainnya luka-luka. Dalam 24 jam terakhir saja, rumah sakit menerima 26 Syahid dan 68 korban luka. Sementara korban akibat pelanggaran gencatan senjata tercatat mencapai 523 Syahid dan 1.443 luka-luka.
Situasi ini memicu kecaman internasional. Delapan negara Arab dan Islam (termasuk Qatar, Arab Saudi, Mesir, Turki, dan Indonesia) dalam pernyataan bersama mengecam pelanggaran berulang Israel yang dinilai berpotensi memperburuk eskalasi dan mengancam jalur politik menuju stabilitas Gaza.
Uni Eropa juga menyerukan agar Israel menghormati hukum humaniter internasional dan menghentikan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata.
Sumber: Al Jazeera
