Rencana rekonstruksi Gaza yang dipaparkan penasihat Presiden Amerika Serikat sekaligus anggota Dewan Perdamaian yang baru dibentuk, Jared Kushner, dinilai bukan sekadar proyek kemanusiaan. Sejumlah analis menilai, di balik narasi pembangunan dan investasi besar-besaran, tersimpan rekayasa politik dan keamanan yang berpotensi mengubah wajah Gaza secara struktural.
Kushner mempresentasikan peta besar Gaza dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, bertepatan dengan pengumuman Dewan Perdamaian Global. Rencana tersebut menawarkan visi “Gaza baru” dengan pembagian kawasan hunian, pertanian, industri, dan pariwisata, lengkap dengan pelabuhan laut, bandara, jalur kereta, serta perlintasan perbatasan.
Meski dikemas sebagai tawaran masa depan cerah bagi Gaza pascaperang, berbagai kekhawatiran politik, ekonomi, dan keamanan justru mengemuka saat detail peta tersebut dikaji lebih dalam.
Dimensi Politik dan Keamanan
Direktur Pusat Studi Politik Palestina, Rami Khreis, menilai rencana Kushner tidak bisa dipahami sebagai proyek kemanusiaan murni. Menurutnya, ini adalah proyek politik terintegrasi yang dibungkus dengan bahasa ekonomi dan pembangunan.
“Inti dari rencana ini bersifat politik. Rekonstruksi dijadikan alat tekanan melalui syarat-syarat yang jelas, terutama terkait keamanan,” ujar Khreis kepada Al Jazeera.
Ia menyoroti syarat pelucutan senjata perlawanan Palestina di wilayah yang akan direkonstruksi. Bagi Khreis, hal ini bukan isu teknis, melainkan cerminan pendekatan Amerika Serikat yang memanfaatkan rekonstruksi sebagai instrumen tekanan politik dan kontrol keamanan, sejalan dengan kebijakan pro-Israel yang telah lama berjalan.
Mengaitkan hak warga Gaza untuk membangun kembali rumah mereka dengan pembongkaran struktur perlawanan, menurut Khreis, justru membuat keberhasilan proyek ini bergantung pada proses politik yang sangat kompleks.
“Perlawanan memahami bahwa pelucutan senjata bukan sekadar isu keamanan, tetapi proyek untuk mengakhiri daya tangkal mereka,” ujarnya.
Ia juga melihat keselarasan antara visi ekonomi Kushner dan gagasan “perdamaian ekonomi” yang pernah diusung Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yakni meningkatkan kesejahteraan tanpa menyentuh akar konflik dan hak-hak dasar rakyat Palestina.
Dalam pandangan Khreis, rencana ini berpotensi memecah persoalan Palestina menjadi isu administratif dan ekonomi semata, sembari mengabaikan isu fundamental seperti hak kembali pengungsi, nasib tahanan, dan kedaulatan nasional.
Peta yang dipaparkan Kushner menunjukkan rekonstruksi bertahap dari selatan ke utara Gaza. Sektor pesisir dirancang untuk pariwisata dan gedung tinggi, sementara kawasan timur dijadikan zona industri yang menyerupai wilayah penyangga tanpa penduduk. Pelabuhan, bandara, dan perlintasan utama ditempatkan di tenggara Rafah, yang operasionalnya dinilai akan sangat bergantung pada Israel.
“Desain ini mencerminkan rekayasa kontrol yang presisi, bukan respons atas kebutuhan nyata warga,” kata Khreis. Ia menilai pembagian wilayah dan tahapan pembangunan berpotensi ditentukan oleh tingkat kepatuhan politik dan keamanan, bukan berdasarkan skala kerusakan atau urgensi kemanusiaan.
Pesan Tersirat dan Risiko
Analis politik Wasim Afifa menyebut rencana Kushner mengirim tiga pesan utama: pertama, mendahulukan ekonomi dibanding hak politik; kedua, melakukan rekayasa demografis dengan mengonsentrasikan warga dalam blok-blok hunian yang mudah diawasi; dan ketiga, menjadikan rekonstruksi sebagai proses bersyarat yang bergantung pada konsesi politik.
Presiden AS Donald Trump secara terbuka memuji rencana tersebut di Davos. Ia menyebut Gaza sebagai “lahan indah di tepi laut” yang bisa menjadi tempat hebat jika dikelola dengan tepat, menekankan pentingnya nilai geografis wilayah itu.
Tantangan Ekonomi dan Nasib Warga
Pakar ekonomi Ahmed Abu Qamar menilai proyek ini sarat ketidakpastian. Menurutnya, syarat politik, ketidakjelasan sumber pendanaan, serta absennya kejelasan nasib warga Gaza menjadi tantangan mendasar.
“Pembiayaan proyek ini masih kabur. Kita tidak tahu dari mana dan bagaimana dana akan digelontorkan. Ini meningkatkan risiko kegagalan,” ujarnya.
Abu Qamar juga mempertanyakan nasib penduduk Gaza selama proses rekonstruksi. “Di mana mereka akan tinggal? Bagaimana kompensasi korban? Siapa yang menentukan prioritas?” katanya, seraya memperingatkan potensi skenario pengungsian paksa atau ‘sukarela’, sebagaimana pernah diwacanakan oleh pemerintah sayap kanan Israel.
Ia menambahkan, rencana ini juga abai terhadap potensi tenaga kerja lokal, padahal Gaza memiliki tingkat pengangguran di atas 80 persen dan sumber daya manusia terampil yang selama ini tersisih.
Di sisi lain, Abu Qamar menilai cadangan gas di lepas pantai Gaza (yang ditemukan lebih dari 25 tahun lalu dengan estimasi 28 miliar meter kubik) menjadi salah satu motif ekonomi tak terucap di balik meningkatnya perhatian internasional. Cadangan tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan energi Gaza dan Tepi Barat hingga 15 tahun, namun terus terbengkalai akibat hambatan politik dan keamanan.
Dengan berbagai syarat dan ketidakpastian itu, para analis menilai rencana “Gaza baru” ala Kushner bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan upaya membentuk ulang realitas politik dan keamanan Gaza, dengan masa depan warga Palestina sebagai taruhan utamanya.
