Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana mengumumkan pembentukan “Dewan Perdamaian” yang akan berada langsung di bawah kepemimpinannya. Dewan ini dirancang untuk mengawasi pelaksanaan rencana komprehensif penghentian perang di Jalur Gaza.
Namun, piagam resmi yang dirilis Gedung Putih menunjukkan cakupan peran dewan tersebut jauh melampaui Gaza, dengan mandat untuk “menjamin perdamaian berkelanjutan di wilayah-wilayah yang terdampak atau terancam konflik”.
Rencana ini segera memantik respons beragam dari komunitas internasional. Sejumlah negara menyatakan keberatan, khawatir dewan tersebut akan berkembang menjadi badan tandingan atau bahkan pengganti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Negara-negara yang menerima undangan Trump pun terbelah: ada yang langsung menyatakan bergabung, ada yang menolak, dan sebagian memilih menunda keputusan sambil menyampaikan sikap kehati-hatian terhadap peran global yang diinginkan Washington.
Negara yang Menyatakan Bergabung
Bahrain dan Uni Emirat Arab menyatakan telah menerima undangan Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Maroko mengumumkan Raja Mohammed VI akan bergabung sebagai anggota pendiri.
Dari Eropa Timur, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menyebut undangan Trump sebagai sebuah kehormatan dan menegaskan kesediaannya menjadi anggota pendiri. Armenia juga menyatakan sikap serupa, dengan Perdana Menteri Nikol Pashinyan mengumumkan penerimaan undangan tersebut melalui media sosial.
Belarus ikut menyusul setelah Presiden Alexander Lukashenko menandatangani kesepakatan bergabung. Kazakhstan pun mengonfirmasi Presiden Kassym-Jomart Tokayev telah menerima dan menyetujui undangan Amerika Serikat.
Negara yang Menolak
Prancis menjadi salah satu negara yang secara terbuka menolak. Mengutip sumber dekat Presiden Emmanuel Macron, kantor berita AFP melaporkan Paris menilai penyelesaian konflik global seharusnya tetap dilakukan melalui kerangka multilateral yang sudah ada, terutama PBB, bukan lewat mekanisme baru yang berpotensi tumpang tindih.
Menimbang dan Bersikap Hati-hati
Sejumlah negara memilih belum mengambil keputusan. Rusia, yang juga diundang Trump, menyatakan masih memerlukan klarifikasi menyeluruh sebelum menentukan sikap. Ukraina justru menyampaikan keberatan keras.
Presiden Volodymyr Zelenskyy mengaku menerima undangan, tetapi menyatakan “tidak dapat membayangkan” duduk dalam satu dewan bersama Rusia.
Malaysia menyatakan akan bersikap sangat hati-hati. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan sikap negaranya akan ditentukan setelah serangan Israel ke Gaza dihentikan dan bantuan kemanusiaan dapat masuk tanpa hambatan.
Komisi Eropa menyebut Ketua Komisi Ursula von der Leyen telah menerima undangan namun belum memberikan jawaban. Pemerintah Jerman menekankan pentingnya koordinasi dengan mitra internasional sebelum mengambil keputusan. China mengonfirmasi telah menerima undangan, tetapi belum menyatakan sikap resmi.
Kanada menyatakan masih mengkaji proposal tersebut. “Kami sedang mempelajarinya, tetapi kami tidak akan menggelontorkan satu miliar dolar,” kata Menteri Luar Negeri Anita Anand. Swiss dan Australia juga menyampaikan posisi serupa, dengan menekankan perlunya analisis mendalam sebelum menentukan langkah.
Gedung Putih belum merilis daftar resmi negara yang diundang. Namun sejumlah negara, termasuk Yordania, Mesir, Turki, Pakistan, Jepang, Yunani, Italia, Norwegia, Swedia, Finlandia, Polandia, Brasil, Argentina, India, dan Korea Selatan, mengonfirmasi telah menerima undangan dan masih mempertimbangkan respons mereka.
Langkah Trump membentuk Dewan Perdamaian ini dinilai berpotensi mengubah lanskap diplomasi global, namun sekaligus memunculkan kekhawatiran akan tumpang tindih kewenangan dan melemahnya peran lembaga internasional yang selama ini menjadi rujukan utama penyelesaian konflik dunia.
Sumber: Al Jazeera
