Amerika Serikat dikabarkan mulai menggerakkan langkah diplomatik di Dewan Keamanan PBB untuk membentuk kekuatan internasional dengan mandat luas di Gaza, sebagai bagian dari rencana pascaperang yang digagas Presiden Donald Trump.
Menurut laporan Axios, Washington telah mengedarkan draf resolusi kepada sejumlah anggota Dewan Keamanan yang berisi usulan pembentukan pasukan multinasional di Jalur Gaza.
Dalam rancangan tersebut, Amerika dan negara-negara partisipan diberi otoritas besar untuk mengatur dan menjaga keamanan Gaza, di bawah struktur yang disebut “Dewan Perdamaian Gaza”, yang dirancang bertahan hingga akhir 2027.
Rancangan resolusi juga memuat detail bahwa pasukan ini akan bertugas mengamankan perbatasan Gaza dengan Israel dan Mesir, melindungi warga sipil serta jalur kemanusiaan, menghancurkan infrastruktur militer, dan melakukan program pelucutan senjata. Selain itu, pasukan ini akan melatih kepolisian Palestina yang nantinya menjadi mitra operasional kekuatan internasional.
Dokumen tersebut menyebutkan bahwa tujuan utama pasukan ini adalah menciptakan stabilitas keamanan melalui pengawasan terhadap proses pelucutan senjata di Gaza. Dalam beberapa situasi, pasukan keamanan Israel tetap dapat melakukan operasi tambahan untuk mendukung perjanjian gencatan senjata.
Meski menekankan pentingnya melanjutkan bantuan kemanusiaan penuh ke Gaza, rancangan resolusi juga menyoroti “peran konstruktif” Amerika, Qatar, Mesir, dan Turki dalam memfasilitasi gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober lalu.
Seorang pejabat AS mengatakan kepada Axios bahwa resolusi ini akan menjadi landasan negosiasi di Dewan Keamanan dalam beberapa hari ke depan. Ia menambahkan, Washington menargetkan pemungutan suara dalam beberapa minggu ke depan, agar pasukan pertama bisa mulai dikerahkan pada Januari 2026.
Pejabat tersebut juga menegaskan bahwa pasukan ini bukan “pasukan penjaga perdamaian” seperti biasanya, melainkan pasukan penegak stabilitas, terdiri dari militer berbagai negara yang dibentuk atas koordinasi dengan Dewan Perdamaian Gaza.
Dukungan 16 Negara
Sementara itu, Fox News melaporkan pernyataan Kepala Intelijen Nasional AS, Tulsi Gabbard, yang menyebut ada 16 negara dan 20 lembaga pemerintahan ikut serta dalam aliansi multinasional untuk “menstabilkan Gaza.”
Dalam kunjungan mendadaknya ke pusat koordinasi Amerika di Kiryat Gat, Israel, Gabbard terlihat berbicara dengan para perwira militer AS dan Israel. Ia menyebut pusat tersebut sebagai “contoh nyata kolaborasi global demi kepentingan bersama,” seraya mengekspresikan optimisme baru terhadap masa depan kawasan Timur Tengah.
Laporan lain dari News Nation menyebut Gabbard juga meninjau pos perbatasan Karm Abu Salem, di mana ia menyaksikan langsung operasi bantuan kemanusiaan. Kunjungannya, menurut pejabat intelijen yang mendampinginya, bertujuan memperkuat misi perdamaian Presiden Trump di kawasan.
Media Israel The Telegraph sebelumnya melaporkan bahwa pasukan yang akan ditempatkan di Gaza sebagian besar berasal dari negara-negara regional, sebagai upaya mengurangi ketegangan politik akibat keterlibatan langsung Barat.
Baru-baru ini, Presiden Trump mengumumkan bahwa “pasukan stabilisasi Gaza” akan segera dikerahkan. Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyebut negosiasi masih berlangsung terkait bentuk mandat dan komposisi pasukan multinasional, namun menegaskan bahwa semua langkah harus “nyaman bagi kepentingan Israel.”
Kekuatan internasional ini, jika disetujui, akan menjadi bagian dari implementasi perjanjian gencatan senjata di Gaza. Namun hingga kini, faksi-faksi perlawanan Palestina (termasuk Hamas) menolak konsep pasukan pengendali keamanan, dan hanya menerima kehadiran mereka sebagai pengawas perbatasan dan pemantau gencatan senjata.
Sumber: Al Jazeera, Axios, Fox News, News Nation, The Telegraph
