Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) menegaskan kembali komitmennya terhadap kesepakatan nasional Palestina dan keberhasilan pelaksanaan perjanjian Gaza pascaperang. Dalam pernyataannya pada Jumat (hari ini), Hamas menyebut bahwa pihaknya berupaya menjaga semangat persatuan nasional demi menyelesaikan seluruh persoalan yang berkaitan dengan tata kelola Gaza setelah agresi berakhir.
“Kami akan memasuki tahap dialog nasional Palestina, dan menyerukan agar semua pihak berpihak pada semangat konsensus yang kini tumbuh di Gaza,” demikian pernyataan resmi Hamas.
Gerakan itu menegaskan telah menjalankan tahap pertama kesepakatan, termasuk menyerahkan tawanan hidup dan beberapa jenazah, serta berkomitmen menuntaskan seluruh kewajiban yang tersisa. Hamas juga mengungkapkan telah menerima jaminan eksplisit dari Mesir, Qatar, dan Turki, serta konfirmasi langsung dari Amerika Serikat bahwa “perang di Gaza secara de facto telah berakhir.”
Namun Hamas menilai, tahap kedua dari kesepakatan yang disusun berdasarkan rencana Presiden AS Donald Trump masih membutuhkan pembahasan mendalam dengan para mediator karena melibatkan sejumlah isu rumit, termasuk mekanisme keamanan dan pengelolaan pascaperang.
Hamas juga mendesak tekanan internasional terhadap pemerintah Israel agar memenuhi komitmennya, seperti menghentikan agresi, mengakhiri blokade, dan membuka akses bantuan kemanusiaan. Gerakan itu memperingatkan agar Israel tidak memanfaatkan krisis kemanusiaan sebagai alat tawar politik.
Diplomasi dan Rekonsiliasi
Di sisi lain, anggota Biro Politik Hamas, Husam Badran, menjelaskan bahwa pembahasan di Kairo saat ini berfokus pada langkah-langkah praktis untuk menjalankan tahap lanjutan dari perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2023.
“Pertemuan ini dihadiri sejumlah faksi besar Palestina dengan dukungan diplomasi berkelanjutan dari Mesir,” ujar Badran dalam wawancara dengan Cairo News Channel, yang kemudian dirilis ulang melalui situs resmi Hamas.
Badran menegaskan, pertemuan di Kairo menjadi yang pertama setelah perjanjian Sharm el-Sheikh, dan diarahkan untuk menyusun peta jalan implementasi kesepakatan. Ia menambahkan bahwa semua faksi telah mencapai kesepahaman nasional mengenai arah kebijakan dan isu-isu strategis, meski tanpa menyebut rincian lebih jauh.
Sumber diplomatik juga mengonfirmasi kepada Al Jazeera bahwa pertemuan tertutup telah digelar antara delegasi Hamas yang dipimpin Khalil al-Hayya dan delegasi Fatah yang dipimpin Hussein al-Sheikh dan Majid Faraj, dengan kehadiran Kepala Intelijen Mesir, Hassan Rashad.
Di sisi lain, para pejabat Amerika Serikat (termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Wakil Presiden JD Vance, dan utusan khusus Jared Kushner serta Steve Witkoff) juga telah bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membahas pelaksanaan tahap kedua kesepakatan, yang mencakup penarikan pasukan Israel, pembentukan pasukan penjaga perdamaian internasional, serta pendirian Dewan Perdamaian Gaza di bawah mandat lembaga transisi internasional baru yang diketuai Trump.
Melalui semua dinamika ini, Hamas berupaya menunjukkan bahwa rekonsiliasi internal Palestina dan komitmen terhadap kesepakatan Gaza bukan sekadar tuntutan politik, melainkan jalan menuju kedaulatan dan martabat nasional yang selama ini dirampas oleh perang.
