Sembilan negara anggota Uni Eropa yang berbatasan dengan Laut Mediterania, pada Senin (20/10), menyerukan pembukaan penuh perlintasan menuju Jalur Gaza bagi bantuan kemanusiaan, serta menegaskan pentingnya penegakan menyeluruh terhadap perjanjian gencatan senjata yang tengah berlaku.
Dalam konferensi pers setelah KTT Med 9 di kota pesisir Portoroz, Slovenia, Perdana Menteri Slovenia Robert Golob mengatakan bahwa negara-negara anggota kelompok tersebut “menuntut pembebasan segera atas semua bantuan kemanusiaan yang ditujukan ke Gaza.”
“Tidak ada alasan apa pun untuk mencegah bantuan kemanusiaan mencapai warga sipil yang terperangkap,” tegas Golob. Ia mendesak agar “pemerintah Israel segera membuka penyeberangan Rafah dan semua titik perbatasan lain demi menjamin akses aman bantuan ke dalam wilayah Gaza.”
Golob juga menekankan pentingnya memastikan akses bagi media internasional ke Jalur Gaza, serta mengusulkan kehadiran pengamat independen di lapangan untuk menjamin kepatuhan terhadap gencatan senjata. “Penghormatan terhadap perjanjian damai harus total, tanpa pengecualian,” ujarnya.
Tekanan Diplomatik Eropa di Tengah Krisis
KTT tersebut dihadiri oleh para pemimpin dan pejabat dari Prancis, Siprus, Yunani, Kroasia, Italia, Malta, Slovenia, Spanyol, dan Portugal. Raja Yordania Abdullah II turut hadir sebagai tamu kehormatan, bersama Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.
Pertemuan ini berlangsung di tengah meningkatnya kekhawatiran atas serangan udara Israel yang kembali mengguncang Jalur Gaza, menewaskan puluhan warga sipil hanya sehari sebelum KTT. Serangan itu memicu kecemasan akan kemungkinan runtuhnya kesepakatan gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober berdasarkan rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pada saat bersamaan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menerima kunjungan dua utusan AS, Stephen Witkoff dan Jared Kushner, di Tel Aviv.
Seruan untuk Perdamaian yang Nyata
Wakil Presiden AS J.D. Vance menilai gencatan senjata tersebut “sebagai kesempatan penting menuju perdamaian yang berkelanjutan,” namun menegaskan perlunya pemantauan ketat agar kesepakatan itu tidak kembali runtuh.
Sementara itu, Slovenia (tuan rumah KTT dan pemegang presidensi bergilir Uni Eropa) menegaskan posisinya yang konsisten mendukung keadilan bagi Palestina. Negara tersebut telah secara resmi mengakui Negara Palestina pada tahun 2024 dan, sebulan sebelumnya, menolak memberikan izin masuk kepada Netanyahu karena status hukumnya di Mahkamah Pidana Internasional.
Sumber: AFP / Al Jazeera
