Lebih dari 80 organisasi non-pemerintah internasional menyerukan dunia untuk menghentikan perdagangan dengan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Seruan yang diluncurkan pada Senin ini terutama ditujukan kepada negara-negara Eropa dan perusahaan multinasional yang hingga kini masih menjalin hubungan bisnis dengan entitas kolonial tersebut.
Dalam laporan berjudul “Perdagangan dengan Permukiman Ilegal: Bagaimana Negara dan Perusahaan Asing Memampukan Politik Kolonial Israel”, koalisi lembaga HAM—termasuk Oxfam dan Liga Hak Asasi Manusia—menyebut secara gamblang nama-nama korporasi yang ikut menopang proyek pendudukan.
- Carrefour, raksasa ritel asal Prancis, disebut membuka ruang bagi produk permukiman masuk ke pasar global.
- JCB dari Inggris, dituding memasok alat berat yang dipakai untuk merobohkan rumah-rumah Palestina, merusak lahan, dan membangun permukiman.
- Barclays, bank asal Inggris, dituding menyalurkan pembiayaan bagi bisnis di kawasan ilegal itu.
- Siemens dari Jerman, dilaporkan turut membangun infrastruktur transportasi yang menguntungkan permukiman.
Laporan tersebut menegaskan: perusahaan dan bank yang terus melanjutkan kerja sama dengan permukiman ilegal, secara langsung ikut memperdalam krisis kemanusiaan yang dihasilkan pendudukan Israel.
Koalisi ini mendesak Uni Eropa dan Inggris untuk segera:
- Melarang perdagangan, investasi, dan penyediaan jasa yang berhubungan dengan permukiman.
- Menghentikan pinjaman perbankan untuk perusahaan yang membiayai proyek kolonial Israel.
Temuan ini memperkuat laporan sebelumnya dari Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB, yang pada Juli lalu menyingkap bagaimana bank, perusahaan asuransi, hingga ritel internasional berperan dalam menopang “ekonomi genosida” Israel. Menurutnya, ekspansi permukiman bukan hanya didanai, tapi juga dinormalisasi oleh sektor pariwisata, jaringan perdagangan, dan lembaga akademik global.
Pesannya tegas: setiap negara, perusahaan, bahkan konsumen memiliki kekuatan untuk menolak menjadi bagian dari rantai kolonialisme ini.
